Jakarta :
Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus membeli beragam perserjataan dan
peralatan militer untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan
(alutsista). Pembelian peralatan militer yang segera terealisir adalah
kapal selam dari Rusia.Kabar yang beredar, Indonesia mengincar lima kapal selam berjenis Kilo Class. Kapal ini merupakan kapal selam untuk perang, yang dilengkapi senjata seperti peluru kendali, torpedo, antiranjau, anti peluru kendali, dan rudal Yakhont. Adapun daya jelajah rudal tersebut mencapai 300-400 kilometer (kin).
Masih dari produk Rusia, pemerintah juga akan menambah pesawat tempur Sukhoi. Ada enam pesawat yang akan dibeli. Ini untuk melengkapi sejumlah pesawat Sukhoi di TNI Angkatan Udara (AU) yang sebelumnya sudah datang pada Februari 2013.
Kepala Pusat Penerangan Kemhan Sisriadi memastikan, sudah membentuk tim untuk terbang ke Rusia. Namun, tim yang berasal dari TNI Angkatan Laut ini hanya untuk menjajaki sekaligus melihat langsung kondisi kapal selam.
Sedangkan untuk pembelian pesawat Sukhoi, Sisriadi mengaku belum tahu. "Jadwalnya (ke Rusia) Februari," iyar Sisriadi, Kamis (2/1).
Namun, Sisriadi enggan merinci anggaran pembehan peralatan perang tersebut. Alasannya, rencana pembelian ini masih tahap awal dan semuanya masih berproses.
Pastinya, pembelian itu ber- sumber dari dana di Anggaran Pendapatan dan Belarya Negara (APBN).
Tahun 2013, Kemhan mendapatkan jatah anggaran Rp 81,8 triliun, lalu 2014 naik menjadi Rp 83,4 triliun. Asal tahu saja, dari tahun 2008-2013, anggaran di Kemhan masuk dalam lima besar dan rata-rata pertumbuhan per tahun 21,7%. Besarnya anggaran itu karena pemerintah ingin menambah dan memperbarui alusista.
Sebelumnya Indonesia telah memiliki dua kapal selam buatan Jennaa yakni Cakra dan Nanggala. Kemhan juga tengah membangun tiga kapal selam baru bersama Korea Selatan dengan skema transfer of technology (ToT) senilai US$ 350 juta per unit.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, berujar DPR mendukung belanja alat perang karena banyak senjata TNI yang sudah.tua. Namun, Kemhan harus ingat, belanja senjata ini harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel.
