Uni Soviet Tidak Mendorong Ganyang Malaysia

ALEXEY DRUGOV

Pemerintah Uni Soviet tidak mendukung kampanye ganyang Malaysia pemerintahan Sukarno pada paruh pertama 1960an. Di satu sisi Uni Soviet merasa senang karena yang dilawan Sukarno adalah Inggris yang berada di belakang pembentukan Malaysia. Tetapi di sisi lain, kampanye itu disebutkan tidak terukur dan tidak jelas.

"Bung Karno adalah seorang revolusioner. Tetapi kesalahan beliau adalah pada waktu itu tidah beralih dari revolusi politik dan fisik ke revolusi ekonomi," ujar peneliti Indonesia dari Rusia, Alexey Drugov di sela makan malam di Wisma Indonesia di Moskow, Rusia (Selasa, 14/5).

Bangsa Indonesia menjadi capek dengan retorika politik.

Drugov yang pernah bertugas sebagai penterjemah Kepala Misi Militer Uni Soviet di Indonesia, mengatakan di satu sisi pemerintah Uni Soviet senang karena kampanye itu mengganggu Malaysia. Tetapi di sisi lain, prospeknya tidak ada.

Wakil Perdana Menteri Uni Soviet, Anastas Ivanovich Mikoyan, katanya lagi dalam satu kunjungan ke Indonesia sempat juga bertanya kepada pihak militer Indonesia apa sebetulnya maksud di belakang kampanye ganyak Malaysia. Mikoyan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan memuaskan.

Saat Indonesia melawan Belanda untuk mendapatkan kembali Irian Barat, seluruh dunia, baik kubu Uni Soviet maupun kubu Amerika Serikat memberikan dukungan. Tetapi konfrontasi dengan Malaysia tidak mendapatkan dukungan dari kubu manapun

"Itu (tidak memberikan dukungan) bukan sikap resmi (pemerintah Uni Soviet). Tetapi sekurang-kurangnya, Uni Soviet tidak mendorong kampanye melawan Malaysia karena jelas tidak ada prospek.

Siapa yang diuntungkan oleh kampanye itu?

Menurut Drugov yang paling diuntungkan adalah militer Indonesia. Melalui kampanye ganyang Malaysia ABRI mendapatkan dana yang banyak, dan, yang paling penting, kekuasaan untuk memukul Sukarno. Setelah kelompok militer berkuasa, kampanye ganyang Malaysia pun menguap tak berbekas.

"Begitu ABRI berkuasa, tidak perlu lagi crash dengan Malaysia. Ali Murtopo ke Bangkok untuk berunding dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Abddurrahman," demikian Drugov.[guh]

rmol