Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbott. Foto: news.com.au
Hubungan Indonesia dan Australia retak karena dua masalah. Yakni, soal penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap para pejabat Indonesia dan soal pelanggaran kedaulatan Indonesia yang dilakukan kapal-kapal Australia ketika mengusir para pencaria suaka.
Juru bicara kubu oposisi Australia untuk urusan luar negeri, Tanya Plibersek, mengatakan perbaikan hubungan kedua negara sudah mendesak. ”Sangat diinginkan untuk melihat hubungan dikembalikan ke pijakan normal sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kantornya (pensiun) pada bulan Juli,” katanya.
Plibersek, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (24/4/2014), khawatir jika hubungan tidak cepat dinormalkan, aka nada banyak masalah ke depan. ”Saya pikir dalam pemerintahan (Indonesia) mendatang, setiap presiden baru, tentu saja akan memprioritaskan apa yang harus mereka lakukan di dalam negeri sebelum bekerja untuk memperbaiki hubungan (dengan) Australia,” katanya kepada radio ABC.
”Saya khawatir bahwa hubungan dengan Australia mungkin tergelincir ke bawah,” lanjut dia. Sudah enam bulan sejak Indonesia menarik duta besarnya di Australia dan menangguhkan kerjasama, hubungan kedua negara belum dipulihkan.
Puncak kemarahan Indonesia terjadi, ketika muncul bocoran laporan dari bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Joseph Snowden, bahwa intelijen Australia pernah menyadap ponsel Presiden SBY, istri dan pera pejabat tinggi Indonesia.
Indonesia menuntut Australia menandatangani kode etik spionase sebelum kedua negara mulai bekerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia, pertahanan dan kerjasama intelijen. Plibersek mengaku menggunakan momen kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia untuk membantu mengakhiri gesekan antara kedua belah pihak yang sudah beralurut-larut.
Sindo
