Wednesday 16 Jul 2014 , 14:42 WIB
Jakarta, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) merupakan respons Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai solusi mengatasi situasi kawasan yang memanas. Komando yang dimaksudkan untuk lebih memadukan dan memaksimalkan tugas ketiga matra TNI ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi peningkatan ancaman terhadap pertahanan negara.
Melihat rencana itu, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto, mengungkapkan, Kogabwilhan harus didukung restrukturisasi organisasi TNI dan media pembaruan doktrin pertahanan dari inward looking ke outward looking.
“Langkah ini sangat penting untuk segera diimplementasikan, karena peta kekuatan pertahanan tingkat regional sudah sedemikian jauh berkembang, terutama dalam menghadapi ancaman meluasnya konflik Laut Tiongkok Selatan,” kata Tjipto.
Pasalnya, Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara dan berbatasan darat dengan tiga negara. Gangguan tak terduga bisa datang, mengingat saat ini Indonesia telah terkepung kekuatan militer besar.
Pria yang pernah menjabat sebagai Dansatgas Sea Games XIV itu menambahkan adanya ancaman FPDA (Five Power Defence Arrangement) yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris, juga Amerika Serikat yang menempatkan 60 persen kekuatan armada-nya di kawasan Asia Pasifik. Seluruh kekuatan militer itu membahayakan pertahanan dan kedaulatan negara ke depan.
“Australia dengan AMIS-nya ( The Australian Maritime Identification System-red) telah melakukan pengawasan sejauh 1.000-1.500 mil laut ke luar wilayah Australia, yang berarti memasukkan wilayah Indonesia dalam jangkauan pengawasannya,” paparnya.
Selain itu, Timor Leste juga sudah menyatakan membuka diri kepada RRT untuk menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan militer. Sampai saat ini, RRT sangat agresif membangun aliansi dengan berbagai negara.
Melalui kebijakan blue water naval strategy, RRT tampaknya berambisi menandingi dominasi Amerika Serikat. Sementara itu, India juga tidak mau ketinggalan, dengan kebijakan look east policy, negara ini terus meningkatkan kehadirannya di kawasan.
Dari beberapa ancaman itu, rencananya Kogabwilhan akan diposisikan di flashpoint, seperti Aceh, Natuna, Perbatasan Kalimantan, berikut perairan Ambalat, Papua, dan Atambua.
Lebih lanjut, Mantan KSAL tahun 2000 ini menjelaskan prioritas pembangunan postur pertahanan matra laut dan udara pada Kogabwilhan sudah tepat, mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan beserta lingkungan maritim yang mengitarinya.
Tjipto juga mengingatkan, indikator pembangunan dapat dilihat dari modernisasi alutsista yang identik dengan pilihan tingkat kemutakhiran teknologi.
Jurnal Maritim
