TNI AD dan US Army Gelar Latma Garuda Shield 2012

(Foto: USARPAC)


11 Juni 2012, Malang: Sebanyak 456 prajurit TNI Angkatan Darat menggelar latihan bersama dengan 104 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di kawasan Pasifik atau United States Army Pacific (USARPAC).

Kegiatan latihan bersama ini bernama Garuda Shield 6/2012. Acara pembukaan latihan bersama tentara kedua negara berlangsung di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad di Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin pagi, 11 Juni 2012. Kegiatan Garuda Shield 6/2012 berakhir pada Jumat, 22 Juni 2012, mendatang.

Acara pembukaan dipimpin Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Muhamad Munir. “Tujuannya untuk mencapai kemampuan teknik dan proses operasi sebagai pasukan multinasional, pasukan perdamaian, dalam proses pengambilan keputusan, dan operasi militer selain perang," kata Muhamad Munir dalam jumpa pers seusai upacara pembukaan.

Ia melanjutkan kegiatan ini juga merupakan karya bakti dengan tetap menjunjung tinggi hukum HAM dan humaniter.

Dalam acara jumpa pers Munir didampingi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Ridwan. Selain itu hadir pula Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Kristen F. Bauer, serta Brigadir Jenderal Gary Hara, Komandan Tentara Garda Nasional Hawaii (Commander of Hawaii Army National Guard), yang mewakili Letnan Komandan USAPAC Letnan Jenderal Francis J. Wiercinski.

Garuda Shield merupakan salah satu bentuk kerja sama militer antara kedua negara berupa pertukaran wawasan dan ilmu pengetahuan, dengan target kemampuan dan keterampilan peserta latihan meningkat sesuai dengan modul latihan yang telah disesuaikan dengan standar umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Standard Generic Training Module (SGTM).

Sebelum dengan tentara Amerika Serikat, sejak 2007 TNI Angkatan Darat sudah menggelar Garuda Shield dengan tentara India, Nepal, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Brunei.

Sumber: TEMPO

KRI Nanggala Akan Uji Coba Penembakan Torpedo

11 Juni 2012, Surabaya: Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmatim akan menggelar Uji Coba (Ucob) senjata strategis di sekitar perairan Laut Jawa dalam waktu dekat. Rencana tersebut kini dimatangkan pembahasanya dalam Tactical Floor Game (TFG) bertempat di ruang rapat Satsel Koararmatim Ujung Surabaya, Senin (11/06).



Dalam rapat pematangan rencana itu dipimpin langsung oleh Komandan Satsel Koarmatim Kolonel Laut (P) Jefry Staley Sangel. SH., dengan dihadiri oleh Komandan KRI Nanggala-402 Letkol Laut (P) Purwanto, KRI Hiu-804 Letkol Laut (P) Bagus. H, Komandan KRI Soputan-921 Mayor Laut (P) Herby serta para tim pendukung yang terlibat dalam kegiatan itu.

Uji coba persenjataan strategis berupa Torpedo SUT DM264 Mod 0 rencananya akan dilaksanakan oleh KRI Nanggala yang baru selesai melaksanakan perbaikan total (overhaul) di Korea Selatan beberapa bulan yang lalu.

Senjata Torpedo yang akan ditembakkan merupakan jenis kepala latihan.

Dalam uji coba penembakan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan integrasi antara Combat Management Sistem (CMS) type Multi Sensor Integrited (MSI) 90U MK2 dengan Torpedo SUT DM264 Mod 0 buatan Kongsberg Defence and Aerospace Norwegia.

Dimana sistem CMS MSI tersebut merupakan pengganti sistem lama yaitu CMS jenis Sinbads.

Penembakan ini sekaligus untuk menguji alat pengganti tersebut apakah dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penembakan Torpedo SUT Kepala Latihan tahun 2012, terdiri dari KRI Sultan Iskandar Muda-367, KRI Hiu-804, KRI Soputan-921, 2 unit Sea Rider, 2 unit Perahu Karet (PK), 1 Tim Komando Pasukan Katak (Kopaska) Koarmatim, 1 Tim Penyelam dari Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmatim, Laboratorium Induk Elektronika (Labinlek) Mabesal dan Arsenal serta Diskes koarmatim.

Sumber: Dispenarmatim

Komisi I Bahas Kerja Sama Pertahanan RI dengan Ceko dan Italia

Truk T810 produksi TATRA Republik Ceko. (Foto: Tatra)

11 Juni 2012, Senayan: Komisi I DPR RI, Senin (11/6) ini menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya, Wakil Menlu, dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat membahas tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan MoU Kemhan RI dengan Kemhan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik, dan Industri Pertahanan.

"Saya sekadar mengingatkan bahwa pembahasan soal kerja sama dalam bidang pertahanan dan militer dengan Republik Ceko ini merupakan rapat yang kedua kalinya. Rapat sebelumnya telah mendengarkan penjelasan dari Kemhan mewakili pemerintah," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam paparan awal Raker ini, Senin (11/6).

Mahfudz mengatakan, agenda raker saat ini adalah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, atas paparan dari pemerintah sebelumnya soal perjanjian kerja sama pertahanan dan militer dengan Republik Ceko dan kerja sama bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan dengan Italia.

"Jadi kita akan serahkan masing-masing fraksi atas kerja sama pertahanan dengan Ceko ini, apakah akan disetujui dalam hal diatur dalam UU, atau cukup MoU saja seperti halnya kerja sama dengan Rusia, di mana kerja sama itu cukup diatur MoU saja tanpa harus dibuat UU-nya," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi I Tjahjo Kumolo mengusulkan, kerja sama pertahanan dengan Ceko dan kerja sama bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan dengan Italia cukup diatur oleh pemerintah sendiri.

Sehingga fraksi-fraksi tidak perlu bertele-tele menyampaikan pandangannya. "Karena pada prinsipnya soal teknis pengaturan kerja sama pertahanan itu cukup diputuskan dan ditentukan oleh kebijakan Pemerintah RI," tegasnya.

Kerja Sama Pertahanan RI dengan Ceko dan Italia Cukup Lewat Perpres

Komisi I DPR sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko dan MoU Kemhan RI dengan Kemhan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik, dan Industri Pertahanan, cukup diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau tidak perlu diatur dalam peraturan UU. Hal itu mengemuka dalam pandangan fraksi-fraksi di Komisi I, Senin (11/6).

"Delapan fraksi yang hadir memberi persetujuan bahwa kerja sama pertahanan dengan Ceko dan Italia ini cukup diatur lewat Perpres, atau tidak perlu diatur lewat UU," ujar Ketua Mahfudz Siddiq dalam raker dengan pemerintah yang diwakili Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Adapun fraksi yang memberikan catatan dalam hal ini, kata Mahfudz, adalah F-PKS. Fraksi tersebut meminta agar kerja sama industri pertahanan harus dirinci.

Sementara, Fraksi PAN melalui Muhammad Najib meminta agar terkait kerja sama dengan Republik Ceko, perlu memberi kesempatan pada pemerintah jika mempunyai pandangan lain, atau tidak dengan Perpres.

Sumber: Jurnal Parlemen