Prajurit Marinir Berlatih Menembak di RIMPAC 2012

17 Juli 2012, Ewa Beach, Hawaii: Kapten Edwin Sinae dari Korps Marinir memperagakan teknik menembak pada anggota peletonnya di Puuloa Range Training Complex di Ewa Beach, Hawaii. Prajurit Korps Marinir, Tentara Laut Diraja Malaysia, Tonga Defense Services dan U.S. Marines bertukar taktik senapan ringan. Latihan ini bagian dari Latihan Bersama dua tahunan Rim of the Pacific (RIMPAC), dilaksanakan dari 29 Juni hingga 3 Agustus disekitar Kepulauan Hawaii. RIMPAC 2012 diikuti 20 negara, lebih dari 40 kapal perang dan kapal selam, lebih dari 200 pesawat terbang dan 25000 prajurit. (Foto: U.S. / Chief Mass Communication Specialist Keith W. DeVinney)

Prajurit Korps Marinir saat berlatih menembak. (Foto: U.S. / Chief Mass Communication Specialist Keith W. DeVinney)

Prajurit Korps Marinir mengamati hasil tembakan jarak 25meter menggunakan senapan serbu M-16. (Foto: U.S. Marine / Cpl. Jerome Reed)

Sumber: U.S. Pacific Fleet
@Berita HanKam

Panglima Armada Pasifik USN Kunjungan ke Menhan

17 Juli 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Senin (16/7) menerima kunjungan Commander of US Pacific Fleet, Admiral Cecil Haney, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, di bicarakan beberapa isu-isu yang berkembang seputar keamanan maritim di wilayah regional Asean dan Asia Pasifik, seperti Selat Malaka dan wilayah Laut Cina Selatan. Menhan menyampaikan TNI AL beserta lembaga terkait yang ada di pemerintahan Indonesia lainnya sangatlah berperan penting untuk mengamankan teritorial wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan.

Ditambahkan Menhan fungsi pengamanan maritim ini juga sangat penting diwilayah-wilayah perairan yang menjadi jalur ekonomi dan perdagangan laut internasional seperti di Selat Malaka.

Menurut Menhan terkait pengamanan maritim yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand di wilayah Selat Malaka sangatlah efektif dan optimal. Selain itu pengamanan maritim yang dilakukan ini juga tidak terlepas dari adanya kontribusi dari pihak Amerika dengan pemberian bantuan berupa alat radar pengawasan laut atau Integrated Maritime Surveillance System.

Hal ini ditandai dengan menurunnya tindakan kejahatan seperti perompakan laut baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

Menhan juga pada kesempatan pertemuan tersebut menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah Amerika atas kerjasama dan dukungan kontribusi yang telah dijalin selama ini.

Sementara itu Admiral Cecil Haney juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada beberapa kapal perang Amerika yang berkunjung ke Indonesia untuk menjalin kerjasama ataupun latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut.

Pada kesempatan tersebut Menhan didampingi Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Suwarto dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber: DMC

Mahfudz: Biaya Hibah Empat Hercules dari Australia Terlalu Mahal

C-130H Hercules A97-012 terbang diatas Richmond, 22 Agustus 2006. RAAF memiliki 12 C-130H Hercules, dua unit (A97-009 dan A97-012) digrounded tanpa mesin di Richmond sejak 2009. RAAF berencana mempensiunkan C-130H dan hanya mengoperasikan 12 C-130J Hercules, 10 C-295J Spartan dan 6 C-17 Globemaster III. (Foto: RAAF)

17 Juli 2012, Jakarta: Biaya hibah empat unit pesawat Hercules dari Australia kepada Indonesia dinilai terlalu mahal. Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, saat menerima kunjungan Menlu Australia Bob Carr dan Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty serta sejumlah stafnya, di Ruang Pimpinan Komisi I, di Gedung Nusantara II lantai 2, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/7).

 "Tadi juga ditanyakan soal hibah Hercules, yang informasi yang kita terima itu membutuhkan biaya sekitar 60 juta dolar AS. Ada informasi, biaya itu terlalu tinggi untuk retrofit, pengiriman, plus suku cadang," ujar Mahfudz.

Kata Mahfudz, sampai sekarang Komisi I sendiri belum mendapatkan penjelasan secara resmi dari Kementerian Pertahanan mengenai kontrak hibah tersebut, berapa besaran biayanya dan untuk item apa saja. "Tetapi dengan 60 juta dolar AS itu, Komisi I menganggap itu terlalu tinggi. Dan anggaran sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk membeli beberapa Hercules yang baru," ujarnya.

Kata Mahfudz, pihak Menlu dan Dubes Australia pun mengatakan bahwa semua itu tergantung pada kontrak yang disepakati kedua belah pihak dan mereka mengatakan pihak Kemhan yang lebih paham untuk menjelaskan hal itu. "Yang jelas Komisi I belum duduk bersama Kemhan, karena tahun lalu Komisi I sudah pernah membahas bersama Kemhan di anggaran 2011 mengenai anggaran hibah empat Hercules. Itu sudah ada pembahasan, sudah disepakati, tetapi waktu itu Kemhan menyatakan ditunda hibah ini. Lalu anggaran hibah itu direalokasi untuk retrofit dan perawatan lima Hercules yang ada," tegasnya.

Jadi, kata Mahfudz, anggaran yang diajukan Kemhan untuk biaya hibah pesawat Hercules dari Australia yang diajukan pada 2011 itu, sudah direalokasi. Jadi, untuk hibah empat Hercules dari Australia yang disepakati antara Presiden SBY dan PM Australia beberapa pekan lalu, belum ada anggarannya.

"Oleh karena itu Komisi I menunggu usulan baru dari Kemhan mengenai sumber pembiayaan dari hibah ini. Ini yang akan kita tanyakan, kenapa lebih besar, seperti apa kontraknya. Dan, Komisi I meminta Kemhan untuk segera mengajukan inisiatif baru untuk anggaran hibah Hercules ini. Kalau tidak, dari mana sumber uangnya," ujarnya.

Kata Mahfudz, jika biaya perbaikan empat hibah Hercules itu diambil dari anggaran 2012, bisa terjadi penyalahgunaan anggaran, karena realokasi tanpa pembahasan dengan DPR.

"Ini baru MoU dan kontraknya belum berjalan. Kita mau lihat seperti apa kontraknya, kita belum tahu. Setelah kontrak, baru pembiayaan. Paling tidak akhir tahun ini rencana pengirimannya. Ini juga menjadi pertanyaan apakah ini akan dianggarkan di 2013, tapi yang kita dengar ini didorong pengirimannya akhir 2012. Apakah akan menggunakan anggaran lain-lain dari Kementerian Keuangan atau anggaran perubahan realokasi anggaran Kemhan."

Yang jelas, lanjut Mahfudz, sampai sekarang Kemhan belum mengajukan. "Tapi saya mendapat informasi kemarin bahwa ada pejabat Kemhan yang mengatakan bahwa anggaran itu masih ada karena belum pernah direalokasi. Saya katakan tidak," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen