SRSG MONUSCO: Kontingen Garuda Miliki Predikat Terbaik di Kongo

DALAM rangka kunjungan kerjanya ke beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, Tim SRSG (Special Representation Secretary General) untuk MONUSCO (Mission de I’Organisation de republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) dipimpin Mr. Roger Mecce asal Amerika Serikat menyinggahi Logbase Monusco di Dungu, Kamis (4/4/2013).

Kedatangan Mr. Roger Mecce dan rombongan disambut secara langsung oleh Head Of Office Monusco Dungu Mrs. Cicile Piazza beserta staf, baik sipil maupun militer dan seluruh Komandan Kontingen termasuk diantaranya Komandan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-J/Monusco Letkol Czi Irfan Siddiq. Selanjutnya, rombongan menuju Conference Room Logbase, untuk melaksanakan pertemuan dengan seluruh staf Monusco.

Dalam pertemuan tersebut, Mr. Roger Mecce menerima paparan mengenai situasi keamanan yang berkembang di daerah Dungu dan sekitarnya dari JIOC (Joint Inteligent Officer Centre), dilanjutkan paparan dari Head Of Office Mrs. Cicile Piazza mengenai perkembangan kegiatan Monusco secara umum.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, mewakili Tim SRSG Monusco, Mr. Roger Mecce antara lain menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda selama ini, karena dari hasil laporan yang diterima di Kantor Pusat Monusco, Kinshasha, Kontingen Garuda memiliki predikat terbaik diantara Kontingen lainnya serta minim pelanggaran di Kongo. Keberadaan Kontingen Garuda di misi Monusco ini memberikan andil yang sangat besar kepada seluruh kegiatan Monusco.
Setelah melaksanakan pertemuan singkat dengan seluruh staf Monusco, Mr. Roger Mecce dan rombongan melanjutkan lawatannya mengunjungi Monusco Headquaters Dungu dan ditutup dengan acara makan siang bersama di Lounge Room, Marocco Batalyon. Setelah makan siang, rombongan melanjutkan penerbangannya kembali menuju Bunia.
Authentikasi: Perwira Penerangan Konga XX-J/Monusco, Kapten Laut (P) Dimas Apriyanto.

Sumber Majalah Potret Indonesia

Bangun Pos Dihalangi, Timor Leste Protes Indonesia

KEFAMENANU : Pemerintah Timor Leste mengirim nota protes kepada Pemerintah Indonesia gara-gara pembangunan pos satuan pengamanan Timor Leste (UPF-Unido Patruofomento Fronteira) unsur policia Nasional de Timor Leste di lahan sengketa dihalangi TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas).
Komandan Kodim 1618 Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Letnan Kolonel Eusebio Hornai Rebelo kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2013), mengatakan, nota protes itu diterimanya dari Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste.
"Kemarin saya perintahkan anggota TNI di pos untuk meminta pihak Timor Leste jangan dulu melanjutkan pembangunan pos UPF, karena perlu adanya kesepahaman dan penyelesaian tentang status tanah itu. Mungkin karena dasar penyampaian itulah yang kemudian membuat Pemerintah Timor Leste mengirimkan nota protes," kata Rebelo.
Nota protes itu, lanjut Rebelo, menyatakan bahwa masyarakat di perbatasan, khususnya Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU, bersama TNI perbatasan di pos Satgas Pamtas menghambat pembangunan pos UPF. Namun menurut Rebelo, dalam surat itu tidak dibahas secara jelas status tanah itu.
"Surat itu juga meminta kepada Dankolakops, Dandim, dan Danrem untuk memberi pemahaman kepada anggota TNI yang bertugas di pos. Saya sudah buatkan laporan ke pusat untuk menjelaskan hal itu, sehingga kalau terjadi apa-apa, kita tidak disalahkan," tandasnya.
"Saya juga sudah tindak lanjuti nota protes itu dengan mengirim laporan dari lapangan, termasuk meminta masukan dari masyarakat tentang status lahan yang rencananya akan dibangun pos itu," beber Rebelo.
Selanjutnya, kata dia, laporan pihaknya sudah menjadi kewenangan pusat. Nanti Danrem akan melapor ke panglima dan akan diteruskan ke Mabes TNI. Seterusnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
"Kementerian Luar Negeri yang akan menjawab protes Pemerintah Timor Leste. Sementara kita di sini hanya bisa membantu memberi solusi dengan coba merancang satu pertemuan adat antara masyarakat Timor Leste dan masyarakat kita," sambung Rebelo.
Rebelo juga menyayangkan sikap pemerintah pusat di Jakarta yang menyelesaikan masalah sengketa lahan antara kedua negara tanpa melibatkan para tokoh adat.
"Seharusnya penyelesaian masalah dilakukan di daerah TTU karena masalah ini ada di TTU dengan mengundang semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun tokoh adat kedua negara sehingga bisa ada titik temu," saran Rebelo.
Dia juga berencana untuk bertemu dan berbicara dengan Perdana Menteri Timor Leste Kayrala Xanana Gusmao yang akan berkunjung ke wilayah Oekusi dan kebetulan melintasi wilayah TTU pada tanggal 7 April 2013 nanti.

Sumber  KOMPAS.com

130 Prajurit Marinir Berangkat Jaga Pulau Sebatik

Ilustrasi--ANTARA/M Rusman/zn

 

Surabaya: Sebanyak 130 prajurit anggota Satuan Tugas Marinir Ambalat XVI dengan Komandan Satgas Kapten Marinir M Ali Wardana berangkat ke perbatasan Indonesia-Malaysia yakni Pulau Sebatik.

Keberangkatan satgas yang menggantikan Satgasmar Ambalat XV dengan menggunakan KRI Teluk Parigi - 539 itu dilepas Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Markos di dermaga Ujung, Surabaya, Sabtu (6/4).

Sebelum berangkat ke daerah penugasan, Satgasmar Ambalat XVI telah diinspeksi oleh Komandan Korps Marinir Mayjen A Faridz Washington pada 26 Maret 2013.

Selain itu, personel yang tergabung dalam Satgasmar Ambalat XVI juga telah menerima pembekalan-pembekalan tentang kondisi geografi dan demografi, pengetahuan keimigrasian, pengetahuan hukum HAM dan humaniter, dan pengetahuan hukum laut internasional.

Mereka juga menerima bekal tentang gambaran situasi keamanan saat ini di daerah perbatasan dan pengetahuan agama, adat istiadat, bahasa yang dipakai masyarakat Pulau Sebatik, serta Latihan Pratugas di Pusat Latihan Tempur TNI AL Grati Pasuruan.

Ke-130 personel Satgasmar Ambalat XVI tersebut akan menempati beberapa pos yaitu Sei Pancang, Sei Taiwan, Balansiku, Sei Bajau, Tembaring, Bambangan, dan Nunukan.

Sumber Metrotvnews.com