Pages

Sunday, 2 June 2013

AS Berjanji Mempermesra Hubungan Militer dengan Indonesia

Chuck Hagel
Chuck Hagel

SINGAPURA--Amerika Serikat ingin meningkatkan kerja sama militernya dengan Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Pertahanan Chuck Hagel di Singapura Jumat setelah bertemu dengan timpalannya Menhankam Purnomo Yusgiantoro.

"Kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya memperdalam hubungan (dan) meninjau kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan latihan dan pelatihan, serta dialog kebijakan pertahanan reguler," kata juru bicara Pentagon George Little setelah pertemuan.

Kedua menteri pertahanan bertemu di sela-sela forum keamanan tahunan di Singapura, Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan
Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) yang berbasis di London.

Hagel mengingatkan pentingnya menghormati hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk hubungan militer lebih dalam dan "membahas dukungan Amerika untuk modernisasi militer Indonesia, termasuk melalui penjualan peralatan militer luar negeri AS," kata Little.

AS berkepentingan dalam meningkatkan hubungan militer dengan Indonesia sejalan dengan "poros" strategis Presiden Barack Obama, atau pergeseran strategis, ke wilayah Pasifik. Kebijakan itu diumumkan pada Januari 2012 setelah satu dekade perang di Afghanistan dan Irak.

Obama, yang menghabiskan sebagian masa kecilnya di Indonesia, menempatkan prioritas dalam periode pemerintahannya untuk membangun hubungan dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang dengan cepat memeluk demokrasi sejak tahun 1990-an.

Sementara beberapa ahli melihat hubungan menghangat lebih retoris daripada substantif. Amerika Serikat dinilai meningkatkan hubungan dengan militer, terutama dengan Indonesia didorong kekhawatiran sebelumnya terhadap catatan hak asasi manusia unit pasukan khusus.

REPUBLIKA.CO.ID

Lemah Hadapi Indonesia, AS Dikritik LSM

Ahmadiyah-Cikeusik-n
WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan kekhawatiran terhadap peningkatan serangan terhadap umat agama minoritas di Indonesia, namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Washington mengecilkan persoalan itu karena ingin membina hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.
Syiah Sampang01
Aparat mengevakuasi umat Syiah di Sampang, Madura
Laporan mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen dan sekte Islam Syiah dan Ahmadiyah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Komisi Tom Lantos untuk Hak Asasi Manusia, komisi bipartisan pada Kongres AS yang bertugas memonitor hak asasi manusia, mengadakan sidang di gedung Kongres untuk mengevaluasi situasi di Indonesia.
264 SERANGAN
Salah satu ketua komisi tersebut, James P. McGovern, mengutip angka-angka dari lembaga nirlaba Indonesia (LSM) yang memonitor kebebasan beragama, Setara Institute, yang menunjukkan bahwa ada 264 serangan dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama pada 2012, naik dari 216 serangan pada 2010.
Jemaat dari gereja HKBP Filadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor menggelar kebaktian di depan Istana Merdeka, Minggu (17/2).
Jemaat dari gereja HKBP Filadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor menggelar kebaktian di depan Istana Merdeka pertengahan bulan lalu
Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Dan Baer, mengutarakan kekhawatiran akan serangan-serangan tersebut tanggapan pemerintah Indonesia yang tidak efektif, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengancam rusaknya reputasi Indonesia untuk toleransi beragama.
Ia juga mengacu pada “tren yang mengkhawatirkan” dalam penutupan gereja-gereja, termasuk 50 gereja pada 2012, dan masjid-masjid Ahmadiyah. Ia menyerukan tindakan polisi yang lebih tegas dan reformasi hukum untuk memperlihatkan perlindungan terhadap semua minoritas.
MILITAN
Namun lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch mengkritik tanggapan AS, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS telah menolak mengakui secara publik apa yang oleh para pejabatnya diakui secara tertutup, bahwa penyiksaan terkait agama memburuk di Indonesia.
“Militan Islam semakin sering menggerakkan massa untuk menyerang kelompok minoritas agama dengan kekebalan hukum hampir total,” ujar John Sifton, direktur advokasi kelompok itu untuk Asia.
Minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa rasa hormat pemerintah Indonesia untuk kebebasan beragama tidak berubah secara signifikan selama 2012.
“Hubungan AS dengan Indonesia sangat kuat, namun hubungan terkait hak asasi manusia kehilangan arti,” ujar T. Kumar, direktur advokasi internasional untuk Amnesty International USA, Kamis (23/5) lalu.
70 TAPOL
Ia mendesak pemerintahan Obama untuk mengupayakan pembebasan lebih dari 70 tahanan politik dan penerbitan laporan pencarian fakta yang diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kematian aktivis Munir Said Thalib karena diracun arsenik pada 2004.
Aktivis-aktivis hak asasi manusia menduga pemerintah Indonesia ingin menyimpan laporan itu karena dapat melibatkan intelijen Indonesia.
Pemerintah Obama telah memberi tekanan yang lebih pada kepentingan diplomasi dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan mengatakan perlindungan kebebasan individual adalah kunci kebijakannya. Sebagai bagian dari langkah ini, AS telah mempererat ikatan dengan Indonesia, yang ingin memiliki peran lebih menonjol di panggung dunia.
Bagian dari ikatan ini adalah perluasan kerja sama di antara dua militer. Pada 2010, AS mengembalikan beberapa bantuan untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dibekukan selama satu dekade karena catatan hak asasi manusianya.
Dan Baer mengatakan pelanggaran-pelanggaran oleh militer Indonesia tidak lagi tersebar luas, namun permintaan tanggung jawab untuk kekerasan yang dilakukan terbatas.
Ia mengatakan AS dengan hati-hati mengamati bagaimana Indonesia menangani kasus-kasus 11 anggota Kopassus yang ditahan karena serangan di sebuah penjara pada Maret lalu, dimana empat narapidana tewas dibunuh.
Angkatan Darat Indonesia telah mengakui bahwa tentara ada di belakang pembunuhan yang dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan seorang anggota Kopassus di sebuah kafe beberapa hari sebelumnya.
Pemerintah Indonesia menanggapi kritik mengenai catatan kebebasan beragamanya dengan mengatakan bahwa kerukunan beragama masih kuat, dan tidak adil untuk menggeneralisir semua serangan terhadap minoritas dihubungkan dengan intoleransi.

Poskota

Menhan jadi pembicara Pertemuan ke-12 Keamanan Asia

Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro menyampaikan pidatonya di sidang pleno KTT Keamanan Asia: Dialog Shangri-La ke-12 yang digelar oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) di Singapura, Sabtu (1/6).
Singapura : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tercatat menjadi salah satu pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Asia ke-12 di Singapura, Jumat malam.

Institut Internasional bagi Studi Strategik (IISS) sebagai penyelenggara pertemuan tiga hari yang juga disebut Shangri-La Dialogue (SLD) itu menjadwalkan Menhan Purnomo berbicara dalam sesi pleno ketiga pada Sabtu (1/6).

Tahun lalu, IISS yang berkedudukan di London sempat mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Shangri-La Dialogue tahun lalu.

Dalam sesi ketiga pada pertemuan bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" itu, Menhan Purnomo akan berbicara bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

IISS juga mengundang secara khusus Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung untuk memberikan pidato kunci pada acara jamuan makan malam di Singapura, Jumat (31/5).

IISS mencatat pembangunan politik dan ekonomi Vietnam menunjukkan posisi, peran dan kontribusi negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu untuk turut menjamin perdamaian, keamanan, kerja sama dan pembangunan regional dan internasional.

Dalam tulisannya di The Straits Times yang terbit di Singapura, Jumat, William Choong mengatakan dalam pidatonya, PM Dung diperkirakan akan memberi tekanan pada peran dan posisi Hanoi sebagai anggota bertanggung jawab komunitas global, pembangunan arsitektur regional dan mungkin akan merujuk pada perselisihan di Laut China Selatan.

Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputi Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Nguyen Chi Minh, yang juga akan menjadi pembicara.

Menteri atau wakil menteri pertahanan dan keamanan dari 31 negara termasuk anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia akan berdialog di forum itu.

Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Timor Leste Rala Xanana Gusmao, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, termasuk di antara pembicara dalam forum itu.

Selain itu ada pula Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Catherine Ashton, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen, dan Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves le Drian.

China yang kali ini tak mengirim menteri pertahanannya mengutus delegasi yang dipimpin Letnan Jenderal Qi Jianguo, wakil kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Shangri-La Dialogue saat itu menyampaikan pidato kunci dengan judul "An Architecture for Durable Peace in the Asia Pacific".

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, forum ini telah menjadi alat yang menyatukan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam komunitas pertahanan.

"Dalam perannya itulah Shangri-La Dialogue telah memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan perdamaian dan kerja sama di kawasan," kata SBY.


 ANTARA News