Operasi Menumpas PRRI: Dihadang Mitraliur di Atas Gunung Padang

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 pada tahun-tahun selanjutnya masih menemui banyak tantangan yang harus diselesaikan melalui pertikaian bersenjata. Korban jiwa dan materi yang tak bisa dicegah pun berjatuhan.

Setelah  lebih dari sepuluh tahun RI  merdeka, sejumlah daerah merasa tidak puas bahkan dengan terang-terangan berupaya memisahkan diri, sehingga pemerintah pusat di Jakarta terpaksa harus menyelesaikannya secara militer. Salah satu upaya pemisahan diri dengan cara membentuk negara baru dan menyatakan berpisah dari pangkuan RI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)  pimpinan Mr Sjafrudin Prawiranegara yang dibentuk pada 15 Februari 1958 di Sumatera.

Upaya pemisahan diri dari PRRI itu jelas menjadi ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus segera diambil tindakan tegas. Tapi tindakan tegas yang harus diambil oleh pemerintah RI khususnya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) harus benar-benar terencana secara matang.  Pasalnya  PRRI juga didukung oleh sejumlah  unsur militer di Sumatera yang semula anggota APRI,  sehingga memiliki kekuatan yang teraltih dan bersenjata lengkap. Satuan-satuan militer yang mendukung APRI antara lain Resimen IV/TT-1/ Bukit Barisan  di bawah komandan Letkol Achmad Husein,  Tentara Territorium I di bawah komandan Kolonel Mauluddin Simbolon,  Tentara Teritorium II di bawah pimpinan Letkol Barlian, dan lainnya. Pada 22 Desember 1956 Panglima TT-1, Kolonel Simbolon  di Medan bahkan telah terlebih dahulu memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat.  Dari sisi kemampuan tempurnya yang terlatih,  jumlah total pasukan PRRI sekitar 10.000 0rang.

Selain memiliki pasukan yang terlatih pasukan PRRI juga memunyai senjata-senjata modern yang kemudian diketahui sebagai bantuan dari AS (CIA).  Persenjataan yang terdeteksi oleh intelijen APRI pada 28 Februari 1958 dan dikirim melalui penerbangan gelap ke Sumatera itu antara lain 15 senjata mesin ringan, 125 pucuk senapan laras panjang, dan dua senapan mesin berat lengkap dengan pelurunya.  Dengan memperhitungkan bahwa kekuatan militer yang dimiliki PRRI sebelumnya merupakan pasukan reguler dan memiliki persenjataan yang digelar dalam kawasan luas, APRI  di bawah komando KSAD  Kolonel  AH Nasution pun segera menggelar operasi gabungan. Sebagai komandan operasi  gabungan ditunjuk perwira TNI AD yang sudah cukup pengalaman, Kolonel Achmad Yani.  Sejumlah operasi yang digelar untuk membereskan PRRI antara lain Operasi Tegas, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi 17 Agustus.

Peran AURI
Sebagai operasi gabungan yang melibatkan seluruh kekuatan APRI, peran kekuatan AURI (TNI AU) sangat dominan karena bertugas menerjunkan pasukan, menerjunkan logistik, memberikan air cover, bantuan tembakan udara kepada pasukan darat, misi SAR, dan lainnya.  Kekuatan udara  AURI  yang dikerahkan antara lain 26 pesawat C-47 Dakota, enam pesawat pemburu P-51 Mustang, delapan pembom B-25 Mitchell, enam AT-16 Harvard yang dipersenjatai, dan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI. Sedangkan kekuatan ALRI yang dikerahkan terdiri dari enam kapal perang, 19 kapal transpor dan ribuan prajurit AL. Angkatan Darat RI juga mengerahkan ratusan prajurit  RPKAD  yang dalam misi tempurnya akan diterjunkan melalui udara dan didaratkan menggunakan kapal ALRI. Jumlah pasukan APRI yang dikerahkan untuk menumpas PRRI sekitar  50.000 orang.

Menurut Marsma (Purn) Augustinus Andoko (84)  saksi hidup Operasi Tegas yang turut menerbangkan Dakota,  untuk melancarkan operasi militer merebut Riau Daratan itu taktik tempurnya dititikberatkan pada unsur pendadakan. Target lain Operasi Tegas adalah membebaskan Pangkalan Udara Simpang Tiga, Pekanbaru  yang selanjutnya akan digunakan sebagai basis terdepan guna menghadapi PRRI. Sebanyak 26 Dakota dari Skadron Udara 2 yang telah disiapkan di pangkalan aju Tanjung Pinang, tidak semuanya diterbangkan oleh pilot-pilot AURI karena masih terbatasnya penerbang Dakota.

 “Pilot-pilot dari Garuda Indonesian Airways atau biasa disebut Wing Garuda juga ikut dilibatkan. Saya sendiri saat itu sebenarnya bukan pilot Dakota dari Skadron 2, tapi menjabat Chief Instructor di Sekolah Penerbang Bandung,’’ jelas Andoko yang saat itu berpangkat Kapten Pnb. ‘’Tapi karena memiliki kemampuan menerbangkan Dakota dan karena kurang tenaga pilot, semua yang bisa menerbangkan Dakota pun dilibatkan. Saat itu semua instruktur dilibatkan dalam operasi sehingga para siswa penerbang pekerjaannya hanya duduk-duduk saja karena tidak ada instrukturnya,’’ tambah Andoko yang juga dikenal sebagai salah satu sesepuh TNI AU dan salah satu pendiri Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU).

Andoko yang pada massa Perang Kemerdekaan RI  (1945-1947) tergabung dalam Tentara Pelajar Batalyon 300 itu mendapatkan kemampuan menerbangkan sejumlah pesawat, salah satunya Dakota, sewaktu mengikuti Pilot Course  di Trans Ocean Airlines Oakland Airport (TALOA), Bakersfield, California, AS (1950). Sebelum dikirim ke TALOA, Andoko yang lulus pendidikan SMTT (Sekolah Menengah Teknik Tinggi) Yogyakarta telah diterima sebagai kadet AURI (1949) dan sudah memiliki kemampuan terbang solo menggunakan pesawat L-4J. (A Winardi)

angkasa 

Prajurit KRI Malahayati-362 Tegar Menjaga NKRI

Disela-sela kegiatan serah terima jabatan Komandan Lantamal VII Kupang, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum mengunjungi KRI Malahayati-362 yang tengah sandar di dermaga Kupang untuk melaksanakan bekal ulang logistik dalam rangkaian Operasi Taring Hiu-13, Jum’at (29/11).

Dalam kunjungannya ke KRI Malahayati-362, Pangarmatim yang pernah berdinas di KRI Malahayati-362 sebagai Kepala Divisi Komunikasi mengapresiasikan kebanggaan beliau kepada seluruh prajurit Malahayati-362 yang dengan tegar dan semangat juang tinggi, ikhlas dan rela menjalankan tugas negara menjaga kedaulatan NKRI di laut dengan mengecek kesiapan tempur KRI Malahayati-362 dan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit.

Dalam arahannya kepada seluruh prajurit KRI Malahayati-362, Pangarmatim menekankan agar soliditas prajurit melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang bersifat positif harus dilaksanakan sebagai bagian tradisi agar kehormatan sebagai seorang prajurit matra laut terus terjaga. Optimalnya kesiagaan tempur KRI Malahayati-362 yang usianya hampir sama dengan masa dinas beliau di Angkatan Laut merupakan bukti bahwa prajurit TNI AL memiliki keikhlasan yang tinggi menjaga kesiapan material dalam melaksanakan tugas operasi yang selalu tegar menjaga kedaulatan NKRI.

Komandan KRI Malahayati-362 Letkol Laut (P) Moch. Irchamni dalam pernyataannya mengatakan kepada seluruh prajurit KRI Malahayati-362, bahwa kita bekerja dibayangi maut, kita hidup jauh dari keluarga diatas lautan bahan bakar dan rangkaian munisi peledak, jadi harus ikhlas dalam bekerja. “NKRI itu harga mati, kita akan selalu tegar menjalankan amanat rakyat”, tegas Komandan.

Kunjungan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur di KRI Malahayati-362, memberikan suntikan semangat yang sangat besar kepada seluruh prajurit KRI yang sepanjang tahun 2013 selalu aktif melaksanakan operasi. Senyum semangat tersungging di bibir seluruh prajurit. ”Saya bangga terhadap bapak Panglima, beliau contoh pemimpin ideal yang mau melihat langsung kesiapan personel dan material tempur di lapangan”, ungkap Kopral Agus Ariyanto bangga.

TNI AL 

Wawancara Bersama Asvi Warman Adam

 Upaya 'memuluskan karier politik' anak Suharto  

Museum Suharto di Bantul, Yogyakarta

Jakarta: Keinginan 'menghidupkan' kembali sosok Suharto dan kebijakan keamanannya di masa Orde Baru, terlihat melalui pendirian Museum Suharto di Yogyakarta dan penyebaran kaus bergambar mantan penguasa Orde Baru itu.

Adik tiri Suharto, Probosutedjo mengatakan, dia mendirikan museum tersebut untuk membersihkan nama Suharto dari stigma buruk yang dilekatkan pada kakak tirinya itu.

Namun dia membantah berada di belakang pembuatan kaus Suharto yang dijual di tempat-tempat umum.

Sejarawan dan peneliti utama LIPI, Dr Asvi Warman Adam mengatakan, upaya tersebut tidak terlepas dari upaya untuk merehabilitasi Suharto dan dalam rangka memuluskan putra-putrinya terjun ke dunia politik.

"Itu untuk membersihkan nama Suharto dari korupsi," kata Asvi Warman Adam dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, awal November 2013 lalu.

Berikut petikan wawancara dengan Asvi Warman Adam:

Sejak kapan istilah Orde Baru dikenalkan sehingga dikenal sampai sekarang?

Saya kira tahun 1966 atau akhir 1965. Diartikan Orde Baru itu sebuah orde yang menggantikan orde yang dipimpin oleh Sukarno, yaitu Orde Demokrasi terpimpin yang dianggap sebagai Orde Lama dan yang menggantikan itu adalah Orde Baru. Tetapi Sukarno sendiri mengatakan bahwa dia yang pertama kali berpidato tentang istilah Orde Baru, tetapi tidak dalam pengertian Suharto. Orde baru dalam arti zaman baru, ketika revolusi dianggap belum selesai, dan kita berjuang. Itu pengertian Orde Baru menurut Sukarno.

Dalam praktiknya, akhirnya istilah Orde Baru yang lebih banyak mendominasi di masyarakat adalah istilah yang dikenalkan oleh orang-orang di sekeliling Suharto ya? Menurut Anda apakah media berperan besar mengenalkannya?

Dua-duanya. Tentunya orang di sekeliling Suharto memakai istilah itu dan media secara konsisten juga menggunakan istilah itu. Tujuannya, pertama, untuk membedakan dengan zaman pemerintahan Sukarno. Dan kemudian Orde Baru dengan konotasi yang baru lagi, yaitu suatu zaman yang mengutamakan stabilitas pembangunan dan seterusnya.

Munculnya istilah pembangunan ekonomi yang menomorduakan pembangunan politik itu apakah merupakan desain yang disengaja atau sebuah keniscayaan dari situasi perubahan dari Sukarno ke Suharto? 

Asvi Warman Adam

Ya, kalau kita lihat dari waktu sekarang, kita bisa mengatakan ada suatu desain. Tapi yang jelas waktu itu Suharto dihadapkan kepada masalah ekonomi yang sedang merosot, dan dia harus mengatasi. Dan untuk mengatasinya, dia perlu suasana yang mendukung. Yang mendukung itu artinya keamanan nasional yang stabil. Tetapi bukan hanya itu, Suharto juga membutuhkan regional yang aman. Makanya dia mendorong pembentukan ASEAN yang tujuannya mengamankan wilayah di sekitar indonesia.

Bisa Anda gambarkan secara garis besar apa yang terlihat di masa Orba ketika stabilitas politik diterapkan dan mengutamakan ekonomi atau pembangunan?

Ya, ekonomi atau pembangunan itu menjadi panglima, menggantikan apa yang sebelumnya disebut politik sebagai panglima, sehingga semuanya yang diutamakan pembanguan ekonomi. Untuk itu dilakukan upaya-upaya supaya tidak ada sikap kritis dari masyarakat. Rakyat dibungkam. Dan apa yang dikenal sebagai pelanggaran HAM terjadi. Itu dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan, dengan segala harga.

Sepengetahuan Anda sejak kapan pemerintah mengenalkan istilah stabilitas politik dan kemudian menerapkannya?

Saya kira itu sejak awal Orde Baru, kenapa stabilitas politik menjadi penting. Saat itu pula sudah ada upaya penting untuk bersahabat dengan pihak-pihak negara adidaya. Dan, menurut saya, paling tidak, bisa dicatat sejak tanggal 15 Desember 1965. Karena, pada saat itu ada rapat di Istana Cipanas untuk membicarakan soal nasionalisasi perusahaan minyak asing Caltex. Pada saat itu, Suharto dengan naik helikopter dari Jakarta ke Istana Cipanas. Di Istana Cipanas, dia masuk ke dalam ruangan dalam rapat yang dipimpin oleh Waperdam Chairul Saleh. Dan dia mengatakan, Angkatan Darat tidak setuju dengan nasionalisasi Caltex. Nah, menurut saya, itu keberpihakan yang jelas dari Suharto dan Angkatan Darat, yaitu keberpihakan kepada negara adidaya. Dan saat itu pula dimulainya dualisme kekuasaan yang kongkrit.

Apakah kebijakan pada Pemilu 1971 yang melarang partai-partai politik melakukan kegiatan di desa-desa juga merupakan contoh kongkret dari kebijakan stabilitas politik?

Oh ya, jadi stabilitas politik sudah dirancang sejak awal. Terbukti partai politik tidak boleh melakukan kegiatan di desa-desa. Tapi tidak hanya itu. Pada tahun 1969, sekitar 10.000 tahanan politik golongan B di buang ke Pulau Buru. Jadi masyarakat diamankan, karena kemungkinan mereka dianggap akan menggangu stabilitas, menyebarkan sikap kritis kepada pemerintah, dan lain-lain. Jadi upaya itu jelas, pembuangan ke Pulau Buru pada tahun 1969.

Dari catatan sejarah, sejak kapan pemerintah Indonesia mulai 'mencairkan' pendekatan keamanan dan membuka sedikit demokratisasi?

Kaus bergambar Suharto bersanding dengan kaus Sukarno di Malioboro, Yogyakarta.

Pada akhir pemerintahan Suharto semakin banyak tuntutan dan desakan. Pembuangan tapol ke pulau Buru, misalnya, berakhir pada 1979. Itu karena desakan internasional serta desakan demokratisasi dari dalam negeri. Itu menyebabkan lembaga Kopkamtib diganti menjadi Bakortanas. Walau fungsinya relatif sama, tetapi intensitass kegiatan tidak seagresif sebelumnya. Jadi di masa akhir pemerintahan Suharto, sudah mulai muncul perlawanan, mulai muncul gerakan mahasiswa, yang tidak hanya di kampus tetapi juga di tempat kost, di mana mereka melakukan perlawanan.

Dari perspektif sekarang, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari pendekatan keamanan di masa Orba dilihat dari sekarang, di mana ada anggapan awam bahwa pemerintah perlu memperkuat dirinya untuk menghadapi kelompok oposisi?

Pendekatan keamanan atau ke-otoriter-an Orba itu efektif, efektif secara ekonomi. Artinya, kalau pemerintah mau mengambil tanah atau membeli tanah dengan murah, itu tidak usah repot-repot. Jadi cukup dengan mencap orang yang tidak mau atau petani yang menolak itu sebagai antipembangunan, anti-Pancasila atau PKI. Selesai persoalannya. Tetapi kalau sekarang, pemerintah pusat atau daerah harus melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang akan dibebaskan, misalnya. Jadi memang demokrasi itu (menyebabkan) pembangunan lebih lambat. Tetapi barangkali itu lebih baik.

Dalam arti ketika ada sebagian kalangan meminta pemerintah sekarang melakukan 'copy taste' kebijakan Orba untuk menyelesaikan persoalan sekarang, itu merupakan langkah mundur ya?

Sejarawan Asvi Warman Adam

Ada hal positif di masa Orba. Misalnya Keluarga Berencana (KB). Itu salah satu aspek yang cukup positif. Dan di awal reformasi program itu diabaikan, tetapi sekarang mulai digalakkan. Saya kita ini baik dilakukan. Tapi menyangkut keran demokrasi yang sudah dibuka terlalu luas, tentu tidak mudah ditutup dengan begitu cepatnya.

Maksudnya?

Maksudnya, kita jangan terburu-buru melakukan pemilihan presiden secara langsung, dan kemudian sebelum itu dievaluasi, tiba-tiba ada pemilihan gubernur, bupati, walikota yang juga dilakukan secara langsung. Menurut saya, pemilihan langsung kepala daerah itu terburu-buru. Buktinya, saat ini, muncul keinginan pemilihan langsung bupati, gubernur dan walikota dikembalikan lagi seperti model Orba, meski ada penolakan.

Apa komentar Anda terhadap kemunculan poster, sticker atau gambar di belakang truk yang menyebutkan bahwa seolah-olah situasi Orba di bawah kepemimpinan Suharto lebih baik ketimbang sekarang?

Jangan lupa, sekarang itu sudah muncul gambar tandingannya. Jadi ada gambar Ibu Tien Suharto yang berkata 'Jangan percaya suamiku, ngapusi (berbohong)'. Itu juga semacam tandingan.

Menurut anda kemunculan gambar tentang kedigdayaan Orba melalui figur Suharto itu disiapkan sedemikian rupa untuk 'membangkitkan' kembali Suharto?

Gambar itu sendiri itu by design (didesain). Istilah itu barangkali baru diucapkan satu kali, kemudian dikembangkan dalam rangka untuk merehabilitasi Suharto dan dalam rangka memuluskan putra-putrinya terjun kepolitik, serta membersihkan nama Suharto dari korupsi.

Menurut Anda apakah masyarakat gampang terpedaya oleh kampanye seperti itu?

Masyarakat tidak bodoh.

BBC