Bambang Widjojanto Bukan Teroris

Mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno

 

Medan - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno sangat menyesalkan sikap anggota Bareskrim Polri yang lakukan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tanpa mengikuti mekanisme aturan penanganan kasus yang melibatkan seorang pejabat negara.

"Apalagi jika benar penangkapan itu juga memboyong anak Bambang Widjojanto. Ini menyalahi aturan karena tidak baik memperlakukan seorang pejabat negara ditangkap seperti teroris, apalagi penangkapan itu tanpa harus dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan," ujar Oegroseno kepada SP, Jumat (23/1).

Mantan Kalemdik dan Kabaharkam Polri ini mengatakan, model penangkapan oleh anggota Bareskrim Polri tersebut, sangat tidak patut di hadapan seorang anak kecil, apalagi berada di depan umum.

Pejabat negara tidak pantas dipermalukan dengan metoda penangkapan tersebut.

"Persoalan penangkapan yang menimpa Bambang Widjojanto justru bisa berdampak negatif, yang semakin menjauhkan Polri dengan masyarakat. Ini merupakan dampak dari pergantian pucuk pimpinan Polri, yang tanpa melalui prosedur dan Undang - undang (UU)," katanya.

Ditambahkan, seorang pejabat negara yang menangani masalah hukum terhadap Bambang Widjojanto, tidak bisa semena - mena menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya.
Jika ini dilakukan maka melanggar aturan hukum yang berlaku. Dampak terberat jika terbukti merekayasa kasus adalah pelanggaran pidana.

Menurutnya, penanganan kasus yang menyerempet Bambang Widjojanto seharusnya melalui prosedur hukum. Bareskrim yang menerima laporan harus terlebih dahulu melayangkan surat pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan laporan pengaduan. Sebab, Bambang Widjojanto merupakan pejabat negara.

"Saya mengutarakan ini karena sangat mencintai Polri. Jangan sampai citra Polri yang dibangun Jenderal Hoegeng memudar di mata masyarakat. Jangan biarkan Polri hancur karena pengaruh kepentingan pribadi dan politik, yang sekarang diarahkan menjadi perseteruan antar institusi," sebutnya.(Berita Satu)

Ksal minta pangarmatim efektifkan operasi "illegal fishing"

KSAL Laksamana Madya Ade Supandi

... perlu 15-20 kapal yang berpatroli setiap hari...

Surabaya - Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Ade Supandi, menginstruksikan Panglima baru Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL, Laksamana Muda TNI Darwanto, mengefektifkan operasi penanggulangan pencurian ikan di wilayahnya.

"Wilayah kerja armada timur itu lebih luas dibandingkan dengan armada barat, karena itu saya kira penanganan illegal fishing perlu diefektifkan," kata Sopandi, setelah memimpin upacara serah terima jabatan panglima Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL, di Surabaya, Jumat.

Darwanto menggantikan Laksamana Muda TNI Arie Henriycus Sembiring Meliala, yang ditunjuk menjadi asisten operari kepala staf TNI AL. 

Sopandi menjelaskan, untuk bisa mewujudkan penanggulangan pencurian ikan itu, penggelaran unsur kekuatan harus makin diintensifkan.

"Itu penting agar tidak ada kapal niaga asing yang masuk ke wilayah armatim, kalau ada yang masuk akan dapat langsung diperiksa dan diproses secara hukum," kata Sopandi.

Sopandi juga berjanji meningkatkan jumlah alutsista, terutama kapal patroli.

"Kita perlu 15-20 kapal yang berpatroli setiap hari, karena itu kita membutuhkan 40-an unit kapal patroli PC-60. Tapi kita akan proyeksikan 22 kapal patroli PC-60 terlebih dulu, kita akan lakukan pengadaan bertahap, sekaligus penghapusan secara bertahap pula," katanya.

Selain defile pasukan, serah terima jabatan itu dimeriahkan tari dan senam massal Gemu Famire, yang merupakan tarian rakyat asal Maumere, NTT, yang dimainkan ribuan prajurit Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL

Sehari sebelumnya (22/1), Sembiring dan Darwanto melakukan inspeksi kapal-kapal perang (admiral inspection) yang sedang sandar di dermaga komando utama TNI AL itu, di Ujung, Surabaya.

Admiral inspection merupakan salah satu tradisi di TNI AL yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya, sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan, sekaligus salam pamitan dengan para prajuritnya.

Dalam inspeksi itu, kedua petinggi TNI AL itu menggunakan KRI Warakas-816 yang dikomandani Kapten Pelaut Darmawan Wijaksono dan dipandu perahu tempur dan dikawal dua kendaraan tempur air "Sea Rider" dari Satuan Komando Pasukan Katak Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL.

Motto komando armada, Ghora Vira Madya Jala, diteriakkan para personel komando armada di kapal masing-masing secara berulang-ulang dalam balutan seragam dinas upacara 1 tanpa pedang. (ANTARA News

365 perwira menengah dan 20 perwira tinggi TNI "menganggur"

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko

... harus menunggu penempatan...

Semarang - Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 365 perwira menengah yang baru saja lulus pendidikan terpaksa harus "menganggur" alias belum mendapat jabatan definitif.

"Masih harus menunggu penempatan," kata Moeldoko, pada pengarahan di hadapan prajurit Kodam IV/ Diponegoro, di Semarang, Jumat.

Hal itu --tanpa jabatan-- bukan hal asing, karena Moeldoko juga sempat "menganggur" saat berpangkat perwira menengah. Jenjang perwira menengah di TNI adalah mayor, letnan kolonel, dan kolonel.

Kepada perwira menengah yang "bernasib" seperti itu, Moeldoko meminta mereka mengisi waktu dengan hal-hal positif.

Salah satu upaya menempatkan para perwira menengah ini, lanjut dia, yakni dengan bekerja sama dengan institusi lain.

Ia mencontohkan, TNI pernah memenuhi permintaan PT KAI agar ada perwiranya yang ditugaskan di sana.

Terpisah, Wakil Kepala Staf TNI AD, Mayor Jenderal M Munir, yang mendampingi Moeldoko, menambahkan, dari 365 perwira menengah itu, ada sekitar 20 orang berpangkat jenderal bintang satu (brigadir jenderal) dan dua bintang (mayor jenderal).

Menurut dia, ada pula perwira menengah yang masih menganggur ini yang telah mengajukan permohonan penugasan agar bisa segera bekerja.

Penempatan para perwira ini, lanjut dia, nantinya akan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni jangka pendek, menengah dan panjang.(Antara)