Personel Raider-100 akan diberangkatkan ke perbatasan Indonesia-Malaysia

Langkat, Sumut - Sebanyak 650 personel TNI Kodam Satu Bukit Barisan dari Batalyon Raider-100 yang bermarkas di Sei Bingei Kabupaten Langkat Sumatera Utara akan diberangkatkan untuk menjaga perbatasan Indonesia dan Malaysia pada September mendatang.

Danyon Raider-100 Letkol (inf) Safta Feriansyah di Stabat, Rabu, menjelaskan personel yang diberangkatkan itu akan menjaga perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur antara Indonesia dan Malaysia selama tujuh sampai sembilan bulan.

Berbagai tugas yang akan dilakukan adalah patroli perbatasan dan kegiatan sosial bagi masyarakat setempat. Serangkaian latihan dan persiapan untuk keberangkatan juga sudah dilakukan.

Safta Feriansyah mengungkapkan salah satu latihan yang dilakukan termasuk latihan anti teror. Dalam latihan simulasi anti teror ini prajurit Raider-100 berhasil mengamankan aksi teror yang dilakukan para teroris.

Menurutnya latihan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI, jika sewaktu-waktu diminta untuk menanggulangi aksi terorisme.

"Ini juga menjelang keberangkatan prajurit untuk menjaga perbatasan," katanya.

antaranews

Bendera delapan meter berkibar di perbatasan Indonesia-Malaysia

Ilustrasi

Pontianak - Bendera berukuran panjang delapan meter, Selasa, dikibarkan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat oleh Pasukan Pengamanan perbatasan Batalion Infanteri 403/Wirasada Pratista dan masyarakat setempat.

Pengibaran bendera berukuran besar itu guna menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-68 di perbatasan Entikong (Indonesia) dengan Tebedu (Malaysia Timur).

Komandan Pamtas RI-Malaysia (Malindo) Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga, mengatakan bendera tersebut dipasang di puncak Gunung Benuan. Selain itu juga dilakukan pemasangan bendera di Tugu Pancasila Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

"Pengibaran bendera tersebut sebagai wujud cintanya masyarakat perbatasan terhadap NKRI. Sekaligus untuk memupuk rasa nasionalis di perbatasan," katanya. Petugas Pamtas Yonif 403/WP bersama-sama masyarakat saling mendukung saat bendera tersebut dipasang.

Menurut Komandan Pamtas Yonif tersebut, masyarakat perbatasan khususnya di Entikong tidak luntur semangat "merah putih"-nya.

Meskipun pembangunan belum merata menyentuh di daerah pedalaman, pemasangan bendera di sepanjang jalur darat perbatasan dan pengibaran bendera dengan ukuran delapan meter di puncak Gunung Benuan merupakan simbol semangat warga di perbatasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berperan aktif di segala bidang, baik itu dalam menyukseskan pembangunan dan lain sebagainya.

"Saya berharap, masyarakat di perbatasan bukan hanya sebagai penonton semata. Namun harus mengambil peran aktif dalam membangun beranda NKRI ini," katanya.

Sementara Camat Entikong Drs Markus menegaskan ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan ini jangan sampai menjadi alasan untuk melemahkan semangat "merah putih" di perbatasan.

"Dengan keterbatasan dan ketertinggalan itu, mari kita bahu-membahu membangun beranda NKRI di perbatasan Entikong," katanya. Entikong berjarak 312, 4 kilometer dari Pontianak ke arah timur.

Dia juga mengungkapkan, selain memasang bendera di jalur darat menuju ke perbatasan. Upacara Peringatan HUT kemerdekaan yang Ke-68 akan dipusatkan di Desa Suruh Tembawang.

"Ini upacara yang pertama kalinya di luar kota kecamatan Entikong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali semangat `merah putih` yang sudah mulai memudar," ujar Markus.

Kepala Desa Entikong R Nurdin mengatakan, masyarakat tidak menuntut terlalu banyak kepada pemerintah, selama ini yang diinginkan masyarakat hanya akses jalan yang lancar mudah dan berkualitas.

"Jika jalan bagus dan berkualitas sudah tentu, masyarakat dengan mudah menjalankan aktivitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga meningkat," katanya.

Menurut Nurdin, selama merdeka sudah 68 tahun. Masyarakat masih terkucil akibat minimnya sentuhan pembangunan terutama akses jalan menuju daerah pedalaman.

"Semoga dengan adanya program pemerintah pusat untuk melanjutkan kembali pengerjaan jalan paralel perbatasan bisa mengubah wajah NKRI yang dahulunya terbelakang menjadi terdepan," katanya.

Sementara dari perbatasan RI di Kabupaten Sintang juga akan mengadakan upacara peringatan HUT RI pada Sabtu, 17 Agustus, di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu.

Koordinator Kelompok masyarakat perbatasan (Kimtas) Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani mengatakan upacara itu akan dihadiri seluruh masyarakat desa Nanga Bayan, yang merupakan desa terdekat dengan wilayah Malaysia. Desa itu berjarak tempuh sekitar 2,5 jam menuju desa terdekat di wilayah Malaysia Gua Ming.

"Pemimpin upacaranya, Kepala Desa Nanga Bayan, Nikolaus, dan dihadiri anggota Pamtas Nanga Bayan dan Satuan Jogya," kata Murjani saat dihubungi. Sebanyak 100 bendera, bantuan Kepala Polres Sintang, Ajun Komisaris Besar (Pol) Veris Septiansyah akan dikibarkan di desa tersebut.(N005)

antaranews 

Pangdam Bantah Ada Pasukan Merusak Gereja di Papua

Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua [metrotv]

[JAYAPURA] Berita  pengrusakan Gereja Khatolik Santa Maria Magdalena Pagubutu, Pugodide Distrik Madi, Kabupaten Paniai oleh aparat gabungan TNI/Polri, dibantah oleh Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua.  

Pangdam melalui telephon seluler, Selasa (13/8) siang mengatakan,  kejadian yang benar adalah pada 4 Agustus, Danki Satgas 753 menerima laporan dari masyarakat Enaro yang melintas di depan gereja. Mereka melihat sekelompok masyarakat bersenjata berada di depan gereja.   Kelompok itu, meminta sumbangan dengan paksa kepada setiap pengendara yang melintas.

"Berdasarkan laporan tersebut, Danki lapor ke Kapolres. Lalu, Kapolres selanjutnya mengadakan patroli gabungan ke arah Pugo. Setiba di lokasi, kelompok tersebut lari ke arah belakang gereja, dan dikejar.  Saat berada di belakang gereja, didapati pintu terkunci dan dibuka atas persetujuan pengurus gereja," ujarnya.  

Menurut Panglima, yang mendapat laporan dari Dandim 1705, tidak ada pengrusakan dan korban saat kejadian itu. Panglima mengimbau agar masyarakat jangan terpancing dengan berita sesat yang beredar.  

Sementara itu, Pastor Neles Tebay membenarkan kejadian pengrusakan itu. Namun, ketika ditanyakan lebih lanjut, Pastor Neles Tebay mengatakan penjelasan tentang itu merupakan kewenangan Keuskupan Timika.  

"Benar, ada pengrusakan gereja. Namun, yang tahu pasti tentang pengrusakan ini adalah Uskup Timika, Mgr Jhon Saklil. Silahkan menghubungi beliau," ujar Pastor Neles.  

Bibit Babi
Sementara itu, berita yang dikutip dari Majalah Selangkah, pada 1 Agustus 2013, masyarakat di Pugodide menerima berita tentang Pembagian Bibit Ternak Babi untuk 10 kelompok sesuai marga/fam yang ada di tiga desa/kampung. Jonatan Bunai Gedeutopaa, anggotaaa TNI yang bertugas di Jayapura, meminta masyarakat yang berdomosoli dalam wilayah tiga desa/kampung di Pugodide berkumpul menerima bibit ternak babi.

Pada tanggal 4 Agustus 2013 pagi, sebelum ibadah Minggu dimulai, Jonatan Bunai didampingi Matias Bunai Odiyaipaa mengantarkan 10 ekor babi betina untuk dibagikan.  

Seusai ibadah Minggu pagi, saat umat Katolik dan Jemaat Kingmi berkumpul menerima bibit babi, kurang lebih 15 orang anggota Pasukan Gabungan TNI/Polri naik mobil berwarna putih mengepung gereja.

Mereka memeriksa setiap sudut gereja, sampai ke atap gereja. Pintu ruang Sakristi Gereja Katolik itu juga dirusak.  

Mereka katanya, mencari senjata gelap yang dimiliki oleh Kelompok Militan di Pugodide. Baik anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pemuda-pemudi, maupun orangtua seluruhnya diperiksa.  

Dalam pemeriksaan ini, aparat menyita uang Rp 16 juta dan beberapa handphone milik warga. Semua barang yang disita dibawa ke Polres Paniai di Madi, sekitar pukul 15.00 WIT.  

Walau telah merusak Gereja, pasukan Gabungan TNI/Polri belum menemukan sepucuk senjata pun, termasuk amunisi di Kompleks Gedung Gereja Katolik Santa Maria Magdalena. Namun akibatnya, umat Katolik dan jemaat Kingmi merasakan trauma. 

 Atas kejadian ini, Pekerja HAM di Paniai mengajukan tuntutan agar Kapolri  memerintahkan Kapolda Papua untuk mencopot Kapolres Paniai dari jabatannya. Para pimpinan Umat Katolik wilayah Papua dan Indonesia (Tingkat Keuskupan), diminta mengadukan hal itu kepada Dewan Gereja Sedunia (Kepausan), agar TNI mempertanggungjawabkan tindakan sewenang-wenang aparatnya.  

Dewan Gereja Sedunia juga diminta segera meminta pertanggungjawaban Kapolres Paniai melalui Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Pemerintah Vatican-Roma, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Selandia Baru, Inggris dan Indonesia diminta segera bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang telah dan sedang dilakukan oleh Pasukan Gabungan TNI di Tanah Papua sejak 1 Mei 1963.  

Dewan Gereja Sedunia diminta segera desak Dewan HAM PBB kirimkan Tim Pemantau Khusus PBB tentang penyalagunaan kekuatan militer Indonesia (Pembunuhan Kilat dengan menggunakan Senjata Api) dan pelarangan polisi tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Tanah Papua untuk percepat proses pelaksanaan dialog antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.


suarapembaruan