Semua tergantung Presiden

Tedjo Edy Purdjianto.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Prijatno, memastikan pergantian kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia tetap sesuai dengan aturan. Dia menyatakan pengganti Jenderal Moeldoko akan diambil dari unsur Angkatan Udara, sesuai dengan peraturan dibuat di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Namun, ada keraguan bila Panglima TNI diangkat dari unsur Angkatan Udara. Sebab, kebijakan politik Presiden Joko Widodo menekankan terhadap maritim. Meski demikian, Tedjo memastikan hal itu tidak terjadi.

"Jadi semua itu tergantung Presiden mana yang beliau inginkan. Kita harus mendukung apa yang beliau inginkan. Kita ini di TNI untuk kemampuan ya kita sesuaikan. Kebijakan beliau yang harus kita dukung," kata Tedjo kepada awak media usai bersilaturahim di rumah dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Tedjo, meski saat ini adalah giliran AU memimpin dia tidak bisa memastikan. Menurut dia, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Dia mencoba meyakinkan ketiga matra di TNI tidak bakal ribut bila Jokowi mengambil keputusan tidak berdasarkan rotasi kepemimpinan sudah dibangun.

"Oh enggak. Jadi enggak ada masalah," ujar Tedjo.(Merdeka.com )

“Indonesia Poros Maritim Dunia” Keinginan Presiden

Komandan Pangkalan TNI AU Marsekal Pertama TNI Yadi I Sutanandika, M.S.S. saat membacakan sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI I.B. Putu Dunia, pada Apel Khusus menyambut Tahun Baru 2015, di Lapangan Jupiter Lanud Adisutjipto, Senin (5/1).

Kedatangan alutsista baru tentu akan semakin menambah kesiapan Opersional TNI AU. Demikian Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya yang dibacakan Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Yadi Indrayadi Sutanandika, M.S.S pada Apel Khusus memasuki Tahun Baru 2015 di Lapangan Jupiter Lanud Adisutjipto, Senin (5/1).

TNI AU akan merevisi Rencana strategis 2014-2019 agar sejalan Program penambahan, penggantian dan modernisasi Alutsista sesuai dengan Restra 2010-104 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
 
Kasau Juga menambahkan beberapa kejadian mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Udara oleh pihak asing, telah mampu diantisipasi dan ditindak dengan cepat oleh TNI AU. Hal ini membuktikan kepada dunia Internasional sekaligus kepada masyarakat Indonesia bahwa TNI AU mampu dan selalu siap dalam menjaga sekaligus mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait kebijakan pemerintah baru yang berkeinginan untuk memajukan negara melalui pembangunan maritim, maka TNI AU harus adaptif dan berkontribusi langsung untuk mendukungnya. TNI AU akan merevisi renstra tahun 2014-2019 sehingga sejalan dengan kebijakan tersebut.

Sebagai pengguna Alutsista, tegas Kepala Staf, TNI AU harus mampu melaksanakan setiap amanah rakyat dengan sebaik-baiknya melalui kerja keras yang profesional di bidangnya, berkualitas dan mampu melaksanakan tugas yang diemban secara masksimal. Dalam kesempatan yang sama Kasau juga mengajak seluruh anggota TNI Angkatan Udara untuk bekerja dengan niat yang tulus ilkhlas dan disiplin yang tinggi, sehingga kondisi Zero Accident di tahun 2014 dapat dipertahankan di tahun 2015. Zero accident sesungguhnya bisa dicapai apabila semua pihak ikut memberikan kontribusi positif dan memiliki budaya safety.

Apel khusus mengawali tahun 2015 ini dilaksanakan di Lapangan Jupiter Lanud Adisutjipto dan diikuti oleh tak kurang dari 1100 personel termasuk Komandan Wingdik Terbang Kolonel Pnb Ign Wahyu Anggono, SE, Para Kepala Dinas, Para Komandan satuan dan juga yang terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama, Pegawai Negeri Sipil serta siswa Sekbang.(tni-au.mil.id)

TNI AU Bakal Remajakan Sistem Pertahanan

Prajurit TNI AU memandu jet tempur Sukhoi SU30 yang melaksanakan latihan di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Selasa (28/10). Tiga unit pesawat tempur Sukhoi SU30 dan satu unit SU27 melakukan misi latihan Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas) Tutuka XXXVIII yang dipusatkan di wilayah Dumai, Riau.

 

Jakarta, Selain radar, TNI AU juga membutuhkan penambahan unit pesawat angkut.
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Madya TNI Agus Supriatna mengatakakan, TNI AU bakal melakukan peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Rencana itu akan direalisasikan sebagai program prioritas satuannya.

"Insya Allah sudah baca mungkin di renstra (rencana strategis) ya. Kami rencana mau ganti F5, juga mau datang pesawat-pesawat, helikopter, dan ada juga Hercules yang dari Australia. Mudah-mudahan ke depan," ujar Agus setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/1).

Menurut Agus, pemutakhiran alutsista tidak bisa diperjuangkan sendiri. Dibutuhkan bantuan dari publik agar urgensi dapat didengar cepat oleh pemerintah.

"Semua tidak bisa kalau dari media saja. Bantuan media sudah pasti. Kalau media bicara pasti didukung oleh pemerintah," katanya.

Agus sebelumnya menjelaskan, pihaknya membutuhkan radar yang bekerja baik agar tidak akan ada pesawat yang masuk ke wilayah Indonesia sembarangan.

"Baru masuk sebentar sudah di-intercept, force down oleh kita. Itu nanti akan dilihat dari kekuatan radar dan pesawat-pesawat tempur," ujarnya.

Untuk mengamankan wilayah udara, kata Agus, TNI AU akan fokus pada wilayah perbatasan terutama di sebelah utara dan selatan. Sebanyak 12 radar dibutuhkan TNI AU untuk pengamanan wilayah udara.

Terkait pengadaan alutsista, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Ismono Wijayanto sebelumnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi. Ismono menyebut, Kementerian Pertahanan bersama KPK akan membuat nota kesepahaman untuk pengawasan.

Nota kesepahaman dengan KPK diharapkan dapat membuat pengadaan alutsista terbuka dan dapat dikontrol publik. Karena sebagaimana temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelumnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pos yang rentan korupsi.(CNN Indonesia)