Pages

Monday, 17 December 2012

Polisi Terjunkan 170 Personil Amankan Natal


Polisi menerjunkan 170 personil untuk mengamankan malam natal 25 Desember 2012 mendatang. Selain itu, juga didirikan lima Pos Pengamanan di beberapa titik di Kota Padang untuk mengurangi kemacetan saat malam natal.


“Seluruh personil yang diterjunkan itu merupakan gabungan jajaran Polresta Padang, Polsek, dan Polda Sumbar. Selain itu, ditambah 10 personil Penjinak Bom (Jibom) dari Brimobda Polda Sumbar,” kata Kapolresta Padang Kombes Pol Moch Seno Putro, Minggu (16/12/2012).

Poresta Padang menerjunkan 120 orang personil dan 50 personel dari Direktorat Lantas Polda Sumbar. Satlantas ini disiagakan pada titik rawan kemacetan.


Sementara untuk tim jibom disebar sebelum jemaat gereja melaksanakan ibadah. Mereka akan menyisir dan pembersihan benda-benda yang mencurigakan ataupun teror pada saat malam natal.

Ia juga mengharapkan, kepada warga Padang khususnya para pengendara yang akan melintasi jalanan Kota Padang saat malam natal, agar tertib, khususnya jalanan di depan gereja.

“Kami mengharapkan pengendara yang akan melintasi jalanan di Kota Padang agar tertib dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan agar tidak ada terjadi kemacetan di jalanan pada malam natal,” harap Seno.



SUmber : Inilah

SBY Lantik KASAL dan KASAU Baru


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Senin.

SBY Lantik KASAL dan KASAU Baru
SBY Lantik KASAL dan KASAU Baru
foto : site88.net

Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keppres 78 TNI Tahun 2012 ditandatangani pada 14 Desember 2012.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua BPK, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Kasau yang diganti Marsekal TNI Imam Syufaat dan Kasal Laksamana TNI Soeparno, Jaksa Agung Basrief Arief dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selanjutnya Kasal Laksamana TNI Soeparno dan Kasau Marsekal TNI Imam Syufaat memasuki masa pensiun.


Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, sementara Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakasal.



KSAU & KSAL Salah Ucap Sumpah Janji

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia salah mengucap sumpah janji hingga tiga kali.

Kedua pemangku jabatan jenderal bintang empat ini salah mengucapkan kalimat sumpah janji pada bagian suap hingga tiga kali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pengambil sumpah jabatan mengulangi kalimat sumpah janji tersebut hingga tiga kali, dan mengulangi dengan nada lebih tegas saat mengulangi kalimat sumpah janji untuk yang ketiga kali.

"...Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja," ucap SBY, dalam pelantikan dua kepala staf TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Kalimat sumpah janji yang seharusnya diucapkan kembali oleh dua kepala stas TNI yang tengah dilantik Presiden, salah diucapkan oleh kedua kepala staf TNI. Akibatnya SBY mengulangi kalimat tersebut.

"Saya ulangi, atau suatu pemberian apa saja," ucap SBY. Namun dua kepala staf TNI itu masih juga salah mengucapkan kalimat sumpah janji bagian suap tersebut, hingga akhirnya SBY mengulanginya untuk yang ke tiga kali dengan nada meninggi.

"Atau suatu pemberian apa saja, dari siapa pun juga," ucap SBY dengan wajah merengut.

Akhirnya Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia dan Laksamana Madya Marsetyo resmi dilantik Presiden, untuk menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia menggantikan Marsekal Imam Sufaat yang akan memasuki masa pendiun, dan Laksamana Madya Marsetyo menggantikan Laksamana Suparno yang juga akan memasuki masa pensiun. 




Sumber : Berita Satu dan Inilah

Menhan: Tak Ada yang Ditutupi Terkait Dana Pengadaan Alutsista Rp 678 M


Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak ada yang ditutupi terkait anggaran pengadaaan alutsista Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Purnomo membantah tudingan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait adanya kongkalikong anggaran tersebut.

Menhan: Tak Ada yang Ditutupi Terkait Dana Pengadaan Alutsista Rp 678 M


"Jadi dari kami tidak ada yang ditutupi, dari kami semua sudah dijelaskan," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2012).

Purnomo mengatakan, pada saat rapat dengan DPR 10 Desember 2012 lalu, dirinya menjelaskan bahwa ususlan anggaran tersebut berasal dari Mabes TNI. Ada 3 proses dalam pengajuannya.

Pertama, proses teknis di Kemenhan sendiri, kedua proses politik di DPR. Proses kedua ini menurut Purnomo merupakan penganggaran sendiri di Kementerian Keuangan. Ketiga, verifikasi dari Wakil Menhan selaku Ketua High Level Comittee.


"Setelah itu ada surat dari kami ke DPR, menyatakan ini sudah clear and clean dengan Kemenkeu juga. Jadi proses ini kami telah sampaikan ke DPR semua waktu itu," terang Purnomo.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang (memblokir) anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar, atas rekomendasi surat Seskab Dipo Alam. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengatakan pemblokiran itu karena masih diperlukannya penelahaan dan koordinasi di antara internal pemerintah.

"Koordinasi itu antara lain dilakukan dengan Seskab. Kalau kami menyinggung ada dugaan mark up dan praktek yang tidak benar, memang bukan tugas dan fungsi kami untuk memahami karena ini tugas dan fungsi Kemenhan mengenai detail dan spesifikasi anggaran yang dibelanjakan," ungkapnya.

"Satu dan lain hal yang membuat kami mencabut bintang adalah masalah clearence di internal pemerintah. Kalau masih ada surat yang menanyakan tentu harus bisa clear-kan. Bintang harus dicabut, kalau dicabut nanti kami akan berkonsultasi di pimpinan," tegas Agus.

Menurutnya, meskipun anggaran dicabut dan bisa dicairkan, tetap harus melihat waktu apakah memungkinkan untuk digunakan, ini perlu ada koordinasi antara pemerintah.

"Kalau blokir dicabut, yang ditandai dengan pencabutan surat yang dikeluarkan Seskab, apakah waktu pengadaan memadai. Kami memahami dan Rp 678 miliar akan masuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, red)," ungkap Agus.



SUmber : Detik