Anggaran Optimalisasi Tidak Cair, Modernisasi Alutsista Terhambat

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menyayangkan anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan tidak dapat dicairkan karena masih diblokir Menteri Keuangan atas permintaan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dana itu mestinya turun sebelum tutup tahun 2012. 

Dalam raker gabungan Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenkeu dan Seskab sebelum masa reses lalu, DPR sudah meminta Menkeu segera mencabut tanda bintang pada anggaran tersebut. Pencabutan tanda bintang sama dengan permintaan mencairkan dana. 

Tetapi, Menkeu Agus Martowardojo masih enggan mencairkan dana karena menunggu datangnya dokumen pencabutan tanda bintang. Dokumen dimaksud harus berasal dari Seskab Dipo Alam karena dialah yang meminta pembubuhan tanda bintang. Tanpa dokumen itu, Menkeu Agus tak punya alasan mencairkan dana kendati program optimalisasi Kemenhan sudah disetujui DPR. 

Menurut Helmy, DPR memberikan dukungan sepenuhnya bagi TNI untuk memodernasi alutsistanya demi mewujudkan kekuatan pertahanan minimum pada 2014. Persetujuan terhadap anggaran tambahan atau dana optimalisasi yang diajukan Kemenhan sebesar Rp 678 miliar adalah bentuk dukungan DPR. Celakanya, dukungan parlemen justru terganjal problem internal pemerintah.

"Masyarakat bisa menilai sendiri siapa sesungguhnya yang tidak konsisten mewujudkan modernisasi alutsista TNi. Siapa yang tak mendukung penguatan TNI guna menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. DPR sudah menyetujui penggunaan anggaran, tapi di internal pemerintah sendiri tidak kompak dan suara antarlembaga terpecah-pecah," kata Helmy Fauzi di Jakarta Selasa, 1 Januari 2013.

Nasi sudah menjadi bubur. TNI tak bisa menggunakan dana yang sudah telanjur diblokir. Kalaupun Menkeu atas permintaan Seskab sudah mencabut tanda bintang pada tahun 2013 ini, dana tetap tak boleh digunakan. TNI melalui Kemenhan harus mengulang pengajuan persetujuan kepada DPR. Pengulangan proses ini dilakukan karena dana optimalisasi Kemenhan  bukan termasuk program tahun jamak alias tidak boleh dicairkan di luar tahun peruntukannya.

"Kalau programnya dilaksanakan tahun 2013 berarti harus dibahas ulang di DPR. Jelas, yang dirugikan adalah pihak Kemenhan. Sebab, program 2012 dianggap tidak terealisasi. Secara umum masyarakat kena imbas karena belum bisa menikmati tahapan modernisasi alutsista untuk menjaga NKRI akibat program pemerintah tidak berjalan," kata Helmy.

Menteri Agus Martowardojo, Senin (31/12) di Balai Kartini Jakarta, mengatakan bahwa dana optimalisasi Kemenhan belum dicabut. Tetapi dana tersebut tidak kemudian hangus. Tetap dapat digunakan di tahun berikutnya. Hanya, "Memang mesti dibahas lagi lebih dahulu dengan DPR."

Sumber : Jurnamen

3 Kapal Selam dari Korea Awali Target 10 Kapal Selam

KRI Nanggala-402 saat uji coba pelayaran di Korea Selatan (foto: Kaskus)

Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan secara serius dan berkesinambungan guna menunjang kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.  

Seperti yang dinyatakan Kementerian Pertahanan pada Agustus lalu, bahwa pihaknya telah membeli sebanyak tiga kapal selam Chang bogo asal Korea Selatan. Pembelian telah resmi dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme transfer of technology (TOT) atau sistem alih teknologi.

Mengenai hal tersebut, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin berharap Indonesia dapat membuat kapal selam sendiri setelah teknisi dari PT PAL belajar ke Korsel untuk membuat kapal selam. Wamenhan mengatakan ini itu saat berkunjung ke PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Tujuan Wamenhan ke PT PAL,  dalam rangka meninjau kesiapan PT PAL untuk memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), di antaranya kapal selam, kapal tunda, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal rudal dan tug boat.

"Saya melihat disini area persiapan untuk alih teknologi kapal selam. Dua kapal selam diproduksi bersama Korea Selatan. Satu unit kapal selam akan diproduksi di PT PAL di area khusus pembuatan kapal selam," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, di sela-sela kunjungannya.

Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga meminta PT PAL betul-betul serius dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan modernisasi peralatan militer, khususnya untuk membangun infrastruktur kapal perang.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi," ujarnya.

Sebelumnya Korea Selatan juga pernah menerima kontrak untuk "perawatan berat" dua kapal selam Indonesia, yaitu KRI Cakra/401 dan KRI Nanggala/402 tepatnya di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. Kedua kapal selam ini masing-masing di "opname" di Korea Selatan selama 2 tahun, yaitu KRI Cakra/401 pada 2004 hingga 2006 dan adiknya KRI Nanggala/402 pada 2010 hingga awal 2012 lalu. -Motto KRI Cakra dan KRI Nanggala : "Tabah Sampai Akhir." Merinding dah...-

Penambahan 10 Kapal Selam

---

Wamenhan menegaskan, untuk rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam. Di tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016.

Namun, pihaknya paham bahwa untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF), dibutuhkan dana yang besar dan harus dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, jika melihat cetak biru pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

Pangkalan Kapal Selam di Palu Segera Beroperasi

---

Pangkalan kapal selam TNI AL di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian pembangunan, kemungkinan akan segera dioperasikan. Kapal selam TNI AL yang selama ini bermarkas di Koarmatim kemungkinan sudah bisa singgah di Teluk Palu pada awal 2013.

Dari sisi pertahanan negara, keberadaan pangkalan tersebut sangat strategis untuk pengamanan wilayah NKRI terutama di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar sampai ke perbatasan dengan negara tetangga Malaysia di Laut Sulawesi.

Pangkalan kapal selam diTeluk Palu tersebut berada di lahan seluas 13 ha dan nantinya akan diperkuat dengan pasukan pertahanan pangkalan dengan jumlah personel sebanyak satu peleton atau sekitar 24 orang.

Salah satu alasan pemilihan Teluk Palu karena teluk ini cukup strategis di nusantara. Teluk Palu memiliki lebar 10 kilometer dengan lingkar garis pantai sepanjang 68 kilometer. Kedalaman Teluk Palu mencapai 400 meter dan dinilai sangat strategis. "Perlindungan alam" terhadap arus laut yang ekstrim juga dinilai sangat memadai dan menguntungkan untuk dijadikan pangkalan kapal selam.

Sebagai gambaran, pada Perang Dunia II, Angkatan Laut Kerajaan Inggris pernah mengandalkan pangkalan kapal selam Scapa Flow di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Walau sempat ditembus flotila* kapal selam U-boat Jerman namun eksistensi Scapa Flow tetap dipertahankan.

*Flotila adalah formasi dari beberapa kapal perang/selam kecil yang mungkin merupakan bagian dari armada/formasi kapal perang yang lebih besar

Sumber : dunia militer

PAL INDONESIAPatok Pendapatan 2013 Rp1,5 Triliun

Kapal cepat rudal KCR-60 yang sedang dibangun di PT Pal (photo : Defense Studies)

SURABAYA – PT PAL Indonesia pada 2013 memproyeksikan pendapatan menjadi Rp1,5 triliun dengan menggenjot jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal, atau naik 250% dibandingkan pendapatan tahun ini hanya senilai Rp600 miliar.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah Arifin mengatakan BUMN tersebut tahun depan berpotensi mendongkrak pendapatan, menyusul besarnya peluang di bidang pemeliharaan dan perbaikan (harkan) maupun pembuatan kapal baru.

Menurutnya, sepanjang tahun ini divisi harkan kapal mengontribusikan 45% terhadap total pendapatan PAL yang mencapai Rp600 miliar.

“Tahun depan kami memproyeksikan kenaikan revenue menjadi Rp1,5 triliun. Divisi harkan masih akan menjadi tulang punggung, selain pembuatan kapal niaga, kapal perang dan rekayasa umum (komponen industri minyak dan gas bumi),” ujarnya saat ditemui Bisnis di kantornya, kemarin (29/12).

Firmansyah optimistis pada 2013 mampu mencapai kinerja sesuai yang direncanakan, mengingat kini mendapat sejumlah proyek yang akan dirampungkan tahun depan. Diantaranya dua unit tanker pesanan Pertamina masing-masing berbobot 17.500 dead weight ton (DWT) dengan harga US$25 juta dan US$24,8 juta.

Divisi rekayasa umum (general engineering/GE) juga tengah merampungkan pengerjaan platform untuk pemboran minyak lepas pantai pesanan Petronas senilai US$46 juta.
Perusahaan migas asal China CNOOC juga memesan komponen yang sama untuk pemboran minyak di Madura seharga US$42 juta.

“Platform pesanan CNOOC kami kerjakan bersama perusahaan asal China, maka nilai kontraknya dibagi dua masing-masing memperoleh US$21 juta,” tutur Firmansyah.

Dia menambahkan peluang lain masih terbuka lebar berupa pembuatan dan harkan kapal dari dalam maupun mancanegara. Untuk itu, bagian pemasaran PAL tahun depan disebutkan akan lebih proaktif mencari order.

Upaya tersebut akan dibarengi dengan pembenahan manajemen, agar PAL dapat bangkit kembali sesudah tahun lalu mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

“Kami optimistis pada 2013 sudah mampu menangguh untung, tahun ini pun [dengan pendapatan Rp600 miliar] kami sudah bisa membukukan laba usaha kendati masih sangat kecil,” paparnya. 

Bisnis Jatim