Kapten Samadikun Pahlawan Pertempuran Laut di Cirebon

Cirebon adalah sebuah wilayah penting maritim di Indonesia, dan memiliki sejarah kepahlawanan maritim sejak Kesultanan Cirebon berdiri, yang sangat terkenal yakni Fatahillah, menantu Sultan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, pahlawan yang mengalahkan Portugis dan pendiri Jayakarta (Jakarta).

Kisah kepahlawanan maritim lainnya adalah Kapten (Anumerta) Samadikun. Peristiwa pertempuran laut di Cirebon terjadi pada tanggal 5 januari 1947 antara Kapal Gajah Mada melawan kapal Belanda HR MS Kortenaer. Pertempuran ini merupakan ekses perjanjian Linggarjati yang dilakukan Antara pihak RI dengan Belanda dari tanggal 7 – 15 Januari 1946.Eskader ALRI pada perundingan Linggarjati mendapat tugas sebagai pengaman, pengawal dan pengangkut delegasi Belanda yang datang lewat laut.

Hasil perundingan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan tubuh RI, dan berpotensi menimbulkan perpecahan diantara para pejuang. Ditinjau dari sudut pandang militer perjanjian itu sangat melemahkan perjuangan Bangsa Indonesia. Menghadapi situasi seperti itu Panglima Besar Jenderal Sudirman memberikan instruksi untuk tetap waspada dan bersatupadu menghadapi musuh.

Sebagai penjabaran dari instruksi Panglima Besar Sudirman, di Cirebon dibentuk Gabungan Komando Bersenjata dan segera mengadakan manuver latihan pada tanggal 4-6 Januari 1947. ALRI pada latihan itu mengerahkan lima buah Kapal dibawah pimpinan Letnan Satu Samadikun. Eskader yang terlibat antara lain KRI Gajah Mada di bawah Komandan Lettu Samadikun, Kapal Patroli P-8 dibawah komandan Lettu Sukamto, Kapal Patroli P-9 di bawah Komandan Lettu Supomo, Kapal Tunda Semar di bawah Komandan Lettu Toto PS dan Kapal Tunda Antareja.

Tanggal 4 Januari 1947, latihan pendaratan Marinir di Gebang, berjalan lancar di bawah Letda Abdul Kadir. Pada 5 Januari, pasukan eskader keluar jam 06.00 dari Pelabuhan Cirebon menuju Daerah latihan. Pada jarak enam mil terlihat Kapal Belanda HR MS Kortenaer didampingi Kapal Pemburu. Pada jarak empat mil Kapal Belanda mengirim isyarat untuk eskader ALRI agar berhenti, hal itu tidak dipatuhi, bahkan Lettu Samadikun memerintahkan kapal eskader untuk melakukan olah gerak dari formasi lini ke formasi Diamon.

Melihat manuver itu, kapal Belanda melakukan penembakan terhadap Kapal Patroli P-8 dan meleset. Lettu Samadikun mengambil Komando dan memerintahkan unsur eskader melakukan despersi menghindar, sementara KRI Gajah Mada mengambil posisi serang, hal itu dilakukan agar tidak semua eskader mengalami kehancuran.

Tembakan kedua Kapal Belanda langsung diarahkan ke KRI Gajah Mada tepat ke lambung kanan, hingga rusak dan bocor. Situasi menjadi tidak mungkin bertahan, Lettu Samadikun memerintahkan pasukan meninggalkan kapal, lalu mengambil senjata Kaliber 12,7 mm dan melakukan tembakan balasan. Kapal Belanda menembakkan meriamnya bertubi-tubi ke arah KRI Gajah Mada. Akhirnya peluru ke 12 meriam Belanda menenggelamkannya, bersama Komandan Lettu Samadikun.

Dalam pertempuran tersebut Indonesia kehilangan satu kapal, tiga pahlawan gugur serta 26 menjadi tawanan Belanda. Tanggal 7 Januari jenazah Lettu Samadikun ditemukan. Dengan upacara militer jenazah almarhum dimakamkan di TMP Kesenden dan dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten Laut Samadikun. Untuk mengenang jasanya namanya dijadikan nama jalan di Kota Cirebon.

Selain di jadikan nama jalan di kota Cirebon Kapten laut Samadikun juga di jadikan nama salah satu kapal perang republik Indonesia dengan nama KRI Samadikun (341)

KRI Samadikun ketika masih di bertugas sebagai USS Claud Jones

Sedikit profil tentang KRI Samadikun

di bangun di Avondale Marine, Westwego, LA, di luncurkan pada tanggal 29 July 1953 dan comisooning 5 May 1959. dan dikirim ke Indonesia dengan nama KRI Samadikun pada 20 February 1973, status sekarang pensiun.

 

wisbenbae 

Jenderal Doktor ke Pucuk TNI, Siapa Moeldoko?

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko, 

  Masa jabatan Panglima TNI Laksamana Agus K Suhartono berakhir Agustus ini. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengajukan nama penganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dia adalah Jenderal Moeldoko, yang baru diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 20 Mei 2013.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Kamis 1 Agustus 2013 menegaskan bahwa nama Jenderal Moeldoko sudah melewati serangkaian proses internal TNI dan juga sejumlah pertimbangan dari pemerintah. “Dan akhirnya nama Pak Moeldoko yang diajukan,” ujar Julian.
Salah satu pertimbangan itu tentu saja adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 13 undang-undang itu menyebutkan bahwa Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan, yang sedang atau pernah menjabat kepala staf. Dan untuk saat ini memang giliran angkatan darat.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, Selasa 30 Juli 2013, menyampaikan bahwa mereka sudah menerima surat pengajuan nama Moeldoko itu. Surat dari presiden itu diterima 23 Juli 2013. Pengajuan itu akan dibahas dalam paripurna dan akan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Di Senayan, Jenderal Moeldoko akan melewati serangkaian proses. "Nanti akan dilanjutkan oleh Komisi I DPR untuk melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan)," kata Priyo. Uji kepatutan dan kelayakan akan digelar 20 Agustus ini.
Dan Priyo menyambut baik pengajuan nama Moeldoko itu. Sebab Moeldoko, katanya, merupakan salah satu jenderal yang netral. Menjelang dan proses Pemilu 2014, memang diperlukan seorang  Panglima TNI yang sanggup berdiri di tengah-tengah demi kepentingan bangsa. Tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik praktis.
Sambutan baik juga datang dari Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan, Tubagus Hasanuddin. Politisi PDI Perjuangan itu menilai, Moeldoko sudah memenuhi syarat sebagai calon Panglima TNI, memimpin kekuatan yang menjaga kesatuan dan keragaman Indonesia itu.
Meski baru menjabat sebagai KSAD Mei lalu,  menggantikan Jenderal TNI (Purnawirawan) Pramono Edhie Wibowo yang kini ikut konvensi Capres Partai Demokrat, pengajuan Moeldoko sebagai Panglima TNI itu sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Prestasi dan karir militernya juga sudah sangat panjang.
Moeldoko lahir di Kediri, 8 Juli 1957. Sudah menempati sejumlah posisi strategis di militer. Dia lulus dengan predikat terbaik dari Akademi Militer pada 1981. Setelah lulus dari akademi itu, menduduki jabatan strategis, Wadan Yonif 202/Tajimalela.
Dari sana dia terus melejit. Dipercaya sebagai Komandan Yonif Infanteri 201/Jaya Yudha, lalu menjadi Dandim 0501 BS Jakarta Pusat, dan dipercaya menjadi Sespri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan Pabandya-3Ops PB-/Sospad.
Tangga karir militernya berjalan cepat. Sepanjang tahun 2010 peraih bintang Adhi Makayasa ini menduduki tiga posisi penting. Tiga kali rotasi. Diangkat menjadi Panglima Divisi 1/Kostrad, lalu Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan kemudian menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi.
Saat memimpin pasukan Siliwangi, Moeldoko sempat dikaitkan dengan apa yang disebut-sebut sebagai “Operasi Sajadah”, operasi yang disinyalir “pengislaman” pengikut Ahmadyah. Tapi soal ini sudah dibantah keras. “Pangdam Siliwangi sudah lapor kepada Panglima TNI, tidak ada operasi itu,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Iskandar Sitompul, Maret 2011.
Menteri Koordinator Bidang Polkam Djoko Suyanto juga membantah adanya 'Operasi Sajadah' itu. TNI, katanya, termasuk Panglima Kodam tidak pernah melarang seseorang  menganut kepercayaan tertentu. "Pemerintah tidak berhak membungkam atau melarang kepercayaan seseorang," kata Djoko Suyanto di Kantor Presiden, 15 Maret 2011.
Dari Siliwangi itu, Moeldoko dipercaya mengemban jabatan wakil gubernur Lemhanas. Berselang dua tahun, Februari 2013, ia ditunjuk sebagai wakil KSAD. Empat  bulan kemudian, 22 Mei 2013, ia terpilih menggantikan Pramono Edhie sebagai KSAD yang ke-30.
Selain tekun menimba ilmu kemiliteran, Moeldoko meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Dia meraih gelar Doktor (S-3) jurusan Administrasi Negara dari Universitas Indonesia.
Ditemui dalam pembukaan bazar murah di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2013, Jenderal Moeldoko mengaku siap menjabat Panglima TNI. "Siaplah. Prajurit dengan segala kondisi apapun, siap," katanya tegas. Tapi saat ini, dia menambahkan, fokus utamanya adalah menjalankan tugas sebagai KSAD.
Moeldoko sempat menyampaikan rencananya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan mengupayakan kenaikan remunerasi yang diterima para prajurit. "Minimal 15 persenlah. Semakin cepat, ya semakin bagus," katanya.
Pesan untuk Moeldoko
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta agar setelah resmi menjabat Panglima TNI, langkah pertama yang harus dilakukan Moeldoko adalah pengurangan jumlah prajurit TNI, agar tidak membengkak. Saat ini, kata Priyo, jumlah tentara kita sudah hampir 500 ribu.
"Pengurangannya jangan dipangkas atau pensiun dini, tetapi pada sistem perekrutan saja," ujar Priyo. Dengan begitu TNI lebih efektif dan efisien dan kesejahteraan mereka baik. Moeldoko juga diminta untuk segera mengganti Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dengan yang lebih modern. Peralatan perang TNI saat ini sudah jauh tertinggal dari negara lain.
Anggota Komisi I, Susaningtyas Kertopati, menekankan bahwa meskipun berasal dari Angkatan Darat, Jenderal Moeldoko harus bisa memahami dan menyempurnakan Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) ketika menjadi Panglima TNI nanti.
Pemenuhan alat sistem pertahanan, katanya, haruslah teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Hal ini penting agar TNI AL dan AU mampu menghadapi potensi ancaman keamanan dari laut dan udara.
Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, menuturkan ada lima poin penting yang harus diselesaikan Panglima TNI yang baru. Pertama, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus penyerangan Lapas Cebongan dan perkelahian antaranggota TNI dengan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalisme prajurit. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Keempat, meneruskan reorganisasi TNI melalui program Minimum Essensial Force. Kelima, menjaga netralitas TNI dan menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai dengan undang-undang.  "Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan hak asasi manusia, dan pembinaan karir,” katanya.

VIVA.co.id

Merah Putih dibentangkan sepanjang 7 km di perbatasan

Bendera Merah Putih

Pontianak : Bendera Merah Putih sepanjang tujuh kilometer kini berkibar di sepanjang jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejak Kamis (1/8).

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI--Malaysia (Malindo) memasang bendera tersebut dibantu warga Entikong di jalur darat lintas Malindo untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

"Bendera itu dipasang di sepanjang jalan menuju perbatasan mulai dari Tugu perbatasan antarkecamatan sampai di tugu Pancasila," kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia (Malindo) Letnan Kolonel Infanteri Renal Aprindo Sinaga di Entikong, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut diikuti warga perbatasan Kecamatan Entikong, Muspika, Kades Entikong, pelajar dan ormas dan pemuda perbatasan.

"Masyarakat sangat antusias untuk memasang bendera di sepanjang jalur perbatasan. Ini menunjukkan warga di perbatasan, cinta dan setia dengan NKRI," ujarnya.

Sementara Camat Entikong Markus mengatakan, masyarakat di perbatasan tidak pernah ingin lepas dari NKRI. Meskipun kondisi infrastruktur masih minim dan terisolir, tidak melunturkan semangat warga di perbatasan.

"Warga sepenuhnya tetap cinta Merah Putih dan NKRI. Itu terbukti ketika warga diminta untuk mengibarkan bendera di sepanjang jalur perbatasan, semua melakukan dengan semangat," katanya.

Sekitar 500 bendera sudah terpasang sejak pukul 13.00 WIB dan sampai jelang 17 Agustus diperkirakan sekitar 2.000 bendera yang akan dikibarkan di sepanjang jalur perbatasan Entikong.

"Dimulai pemasangan 500 bendera di jalur darat," kata Markus lagi.

Antaranews