JAKARTA : Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar
Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono
dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai
tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5
Triliun.
Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk
lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD,
TNI AL, dan TNI AU.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq
usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun
Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU
APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).
"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan
mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami,
anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar
Mahfudz.
"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu
untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil,"
tambahnya.
Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang
ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena
memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka
dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.
"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu
hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi
jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini.
Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi
kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. (Rully)
Amos Waingai, aktivis Papua Merdeka yang kini mendapat suaka dan memiliki paspor Australia mengungkapkan saat ini kapal layar Freedom Flotilla telah menuju Cooktown, masih di wilayah pesisir timur laut Australia.
Lebih dari 20an aktivis mulai berlayar kemarin dari Cairns, negara bagian Queensland.
Kepada
Radio Australia Amos mengungkapkan tetap berkeras melakukan pelayaran
bersama puluhan aktivis lainnya menuju Merauke kendati mendapat
penolakan dari Pemerintah Indonesia dan tanpa restu dari Pemerintah
Australia.
“Kami sudah siap menghadapi semua resiko yang akan terjadi. Semuanya,” ujar Waingai.
Seperti
diketahui pihak keamanan Indonesia menegaskan akan menangkap orang
orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dengan rekam jejak tuduhan
tindakan kriminal di Papua.
Angkatan Laut Indonesia juga akan mencegat kedatangan kapal tanpa ijin yang memasuki territorial Indonesia.
Sementara, Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menyatakan pelayaran Freedom Flotilla
tidak mendapat dukungan dari Australia serta menyebut pelayaran itu
memberikan harapan palsu tentang kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Menurut Amos Wanggai perjalanannya tidak bermaksud dengan tujuan politik seperti yang dituduhkan.
Wanggai
mengklaim pelayaran yang juga mengikutsertakan aktivis warga Papua
Nugini sebagai perjalanan misi kebudayaan untuk memperingati pemisahan
daratan Australia dan pulau Papua sejak zaman pencairan es 10 ribu tahun
yang lalu dan era kolonisasi.
“Terserah orang mau bilang apa, tujuan saya cuma satu, saya jalan untuk connect dua tempat antara pulau dan daratan besar,” kata Waingai.
“Kalau
nanti bisa tiba di Merauke, kami akan buat acara upacara adat. Akan ada
upacara penyambutan dari seluruh orang Papua untuk mempersatukan dua
pulau yang terpisah sekian lama,” lanjutnya.
Dalam setiap tempat persinggahan, menurut Wanggai akan ada aktivis lainnya yang bergabung dengan kapal layar Freedom Flotilla.
“Kami
sekarang ada tiga kapal layar di Cooktown, nanti akan ada kapal
lainnya, tapi saya belum tahu berapa lagi yang ikut bergabung,” jelas
Waingai.
Diperkirakan rombongan kapal layar Freedom Flotilla akan memasuki territorial perairan Indonesia pada akhir Agustus atau awal September.
Jika nanti dihalau oleh aparat atau kapal militer Indonesia Amos Wangai menyampaikan “Kami akan bicara terlebih dahulu.”
Amos Wainggai datang ke Australia sebagai pengungsi pencari suaka politik yang kini menetap di Melbourne sejak 2006.
Dia mendapat suaka bersama 42 aktvis Papua Merdeka lainnya dari Australia dan baru mendapat paspor Australia dua tahun lalu.
Dalam pelayaran Freedom Flotilla kali ini, selain Amos juga ditemani oleh Jacob Rumbiak yang juga dikenal sebagai aktivis Papua Merdeka lainnya.
radioaustralia