Satgas Kizi Harus Yakin Tugas Di Negara Lain

Para prajurit dituntut mampu melaksanakan tugas kemanusiaan yang telah ditetapkan, dihadapkan kepada situasi politik, keamanan dan kondisi sosial yang buruk.

Jakarta PANGLIMA TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan bahwa satuan tugas dan para prajurit harus memiliki kesiapan dan keyakinan yang mutlak dalam bertugas di negara yang tengah menghadapi permasalahan multi dimensi aspek kehidupan, yakni pascakonflik tahun 2004 dan pasca bencana alam tahun 2012.

"Anggota satgas akan mampu menjalankan tugasnya karena sudah dibekali materi penugasan, baik fisik, mental, teknik dan taktik maupun materiil," ujar Panglima TNI saat melepas pemberangkatan 167 Prajurit TNI dalam suatu upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2013).

Mereka tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI (Satgas Kizi) Kontingen Garuda XXXII-C/Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH).

Terdiri dari tiga orang Mabes TNI, 141 orang TNI Angkatan Darat, 18 orang TNI Angkatan Laut dan lima orang TNI Angkatan Udara akan bertugas selama setahun di Haiti itu di bawah pimpinan Mayor Czi Alfius Navirinda K selaku Komandan Satgas.

Panglima TNI menjelaskan, Dewan Keamanan PBB telah mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah pasukan misi MINUSTAH dari 6.270 menjadi 5.021 personel militer dan mempertahankan komponen polisi sebanyak 2.601 personel.

Hal ini berkaitan dengan kondisi terkini Haiti yang sangat terkait dengan penugasan bahwa pada 10 Oktober 2013, melalui resolusi 2119 tahun 2013, DK PBB juga menetapkan untuk memperpanjang Misi PBB MINUSTAH hingga 15 Oktober 2014.

Panglima TNI juga menyatakan para prajurit akan mengembankan dua tantangan sekaligus. Pertama, sebagai duta bangsa, para prajurit harus mampu menjaga kredibilitas TNI, bangsa dan negara di tengah pergaulan lokal dan internasional dalam konteks misi perdamaian dunia.

Kedua, dalam konteks tugas di lapangan, para prajurit dituntut mampu melaksanakan tugas kemanusiaan yang telah ditetapkan, dihadapkan kepada situasi politik, keamanan dan kondisi sosial yang buruk.

"Seperti mewabahnya epidemi penyakit kolera, sebagai dampak panjang dari bencana alam tahun 2012," ucapnya.

pelita online

TNI AU Datangkan Pesawat Tempur ke Papua

Jakarta Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II) Marsekal Muda Agus Supriatna, memberikan perhatian khusus kepada Papua yang berada di perbatasan negara. Perhatian tersebut, dengan mendatangkan pesawat tempur taktis ke Papua untuk memperketat penjagaan terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

"Kita bersyukur karena pemerintah telah mempercayakan kepada kami, khususnya TNI AU hinga akhirnya bisa membeli pesawat tempur taktis seperti Tucano dari Brazil, yang akan di standby-kan di wilayah Papua," ungkapnya kepada wartawan Kamis (18/10) kemarin.

Menurutnya, pesawat tempur yang akan diletakkan di Papua merupakan rencana strategis, mengingat Papua merupakan daerah perbatasan. Dengan adanya pesawat tempur taktis itu, Agus berharap akan bisa memantau keadaan dan situasi di Papua secara keseluruhan. "Itu sangat strategis kalau kita standby-kan di sini nantinya. Namun karena pesawatnya belum lengkap 16 unit, maka memang belum kita gerakkan, namun suatu saat nanti akan kita standby-kan di sini," sambungnya.

Disinggung mengenai pesawat asing yang beberapa kali "mampir" ke wilayah Papua tanpa ijin, Agus membenarkan adanya hal itu. Dan dalam rangka itulah pihaknya akan mendatangkan pesawat tempur taktis tersebut ke Papua. Namun menurut Agus, menyikapi adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah RI, pihak TNI AU, khususnya Pangkalan Udara yang ada di Papua, selalu menindak tegas terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

"Makanya kita simpan radar di Biak dan di Merauke juga. Radar itu nantinya untuk pengawasan itu, jadi setiap ada pesawat-pesawat yang unschedule (di luar jadwal izin "red) maka kita pasti amankan. Kalau mereka tidak ada ijin, maka kita tidak akan keluarkan pesawat tersebut hingga mereka mengurus perizinannya,"jelasnya.

Bukan hanya itu saja, Marsekal TNI Agus juga mengklaim beberapa kali telah menangkap pesawat yang datang dari Australia maupun PNG ketika berada di Merauke dan beberapa tempat yang ada di Papua. Jika ditemukan benda-benda yang tidak sesuai dengan izin, maka akan disita.

"Jadi kalau ada kamera, video, dan lain sebagainya akan kita ambil. Jangan-jangan mereka ingin mendokumentasikan sesuatu. Pokoknya harus ada izin dahulu. Kalau tidak ada ijin, kita akan rampas, dan mereka harus bertanggungjawab," tegasnya.


jpnn

Densus Anti Korupsi, Mimpi Atau Nyata ?

Sutarman berjanji jika dirinya menjadi Kapolri akan mempertimbangkannya, agar bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. 

WACANA dibentuknya Datasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi tidaklah semudah dibayangkan.

"Untuk membentuknya banyak proses yang harus dijalani," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2013).

Menurutnya, dalam struktur Polri mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan Kementerian PAN-RB ada mekanismenya.

"Untuk menindak lanjuti, nanti Mabes Polri akan membahas hal tersebut," katanya.

Sebelumnya, calon Kapolri Komjen Pol Sutarman menanggapi usulan anggota Komisi III DPR dari Fraksi DPR Ahmad Yani bahwa Polri perlu membentuk Densus Anti Korupsi.

Sutarman berjanji jika dirinya menjadi Kapolri akan mempertimbangkannya, agar bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat.

"Usulan itu merupakan bagian yang harus. Kami nanti akan meningkatkan operasionalnya," katanya usai fit and proper test di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

Namun, Sutarman menyatakan hal tersebut harus didiskusikan dahulu dengan Menteri PAN-RB karena menyangkut dengan kelembagaan.

pelita online