Jaga Kedaulatan dari Bawah Laut

Armada tempur Indonesia di laut diyakini semakin kuat dengan akan hadirnya sejumlah kapal selam dari Rusia. Kapal selam akan mempunyai peran utama menjaga pertahanan laut selatan Indonesia yang berbatasan dengan Australia.

Armada tempur Indonesia di laut diyakini semakin kuat dengan akan hadirnya sejumlah kapal selam dari Rusia. Kapal selam akan mempunyai peran utama menjaga pertahanan laut selatan Indonesia yang berbatasan dengan Australia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (6/12), mengumumkan, pemerintah Indonesia sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Rusia untuk pengadaan kapal selam kelas Kilo. Kerja sama dengan Rusia ini merupakan bagian dari rencana pembangunan armada kapal selam secara besar-besaran. Keberadaan kapal selam sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang lebih dari dua pertiga meliputi lautan.

Saat ini jumlah kapal selam Indonesia hanya dua buah, yaitu KRI Cakra dan KRI Nenggala. Dua kapal ini akan genap berusia 40 tahun pada 2020 mendatang. Pemerintah Indonesia juga sedang memesan tiga kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan (Korsel) yang di antaranya dikerjakan bersama PT PAL. Nah, untuk membeli kapal selam ini, pemerintah mempunyai dua opsi pembiayaan.

Pertama, menggunakan state credit dari Rusia, di mana dari alokasi USD1 miliar, baru terpakai sebesar USD300-an juta. Kedua negara telah menyetujui perpanjangan state credit tanpa ada ketentuan untuk melampirkan daftar alutsisa yang akan dibeli. Sehingga bisa dipergunakan untuk segala jenis alusista yang dibutuhkan Indonesia. Opsi kedua yaitu menggunakan dana on top. Pada awal Kabinet Indonesia Bersatu II, Kemhan mendapatkan dana on top dalam jumlah besar, sampai saat ini sisa dana tersebut masih banyak dan dapat digunakan untuk pembelian kapal selam.

Sisa dana on top yang masih ada ini harus diselesaikan pada tahun depan seiring dengan selesainya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II. Kebutuhan kapal selam didasarkan pada posisi Indonesia yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan I n d o n e s i a (ALKI) yakni mulai Laut Cina Selatan– Selat Karimata– Selat Sunda. Kemudian ALKI yang melintasi Laut Sulawesi– Selat Makassar–Luatan Flores– Selat Lombok. Sedangkan, ALKI ketiga membentang mulai Sumadra Pasifik– LautMaluku–LautSeram– LautBanda– Alor. Pada ALKI ketiga choke point ini terpecah menjadi tiga jalur. (lihat grafis).

Sejumlah ALKI ini merupakan choke pointmenurut UNCLOS yang bisa dipakai kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Di sanalah kapal-kapal selam itu nantinya akan ditempatkan. Kapal selam akan lebih efektif menghalau kapal asing yang melanggar teritorial dibanding kapal perang biasa. “Satu kapal selam mampu menghadapi 10 kapal perang,” kata Purnomo. Kapal selam yang dipilih merupakan kelas medium yang dilengkapi dengan rudal Club S, yaitu rudal anti kapal jarak jauh yang diluncurkan dari bawah permukaan air.

Club S termasuk kategori killer missile karena mempunyai jarak tembak 300–400 kilometer. Rudal ini akan melengkapi rudal jarak jauh lain yang telah dioperasikan TNI AL, yaitu Yakhont. Saat ini Rusia mempunyai ratusan kapal selam kelas Kilo yang sedang beroperasi di perairan mereka. Akan ada tim yang diberangkatkan ke Rusia yang akan mengecek spesifikasi teknis yang diperlukan. Seperti kelengkapan kebutuhan persenjataan dan lainnya. Jika tim kemudian memilih pembangunan kapal selam baru, maka juga akan dibicarakan spesifikasi dan berapa lama kapal itu akan dipakai.

Pengadaan kapal selam menurut Purnomo bukan karena ada ancaman dari Australia. Pengadaan ini merupakan sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan pada 2010 lalu. Pemerintah telah menetapkan tiga renstra, yaitu renstra pertama dari 2010–2014, renstra kedua 2015–2019 dan 2020–2024 untuk renstra ketiga. Kehadiran kapal selam Rusia akan melengkapi kapal selam sebelumnya yang berteknologi Jerman. Baik KRI Cakra dan KRI Nenggala maupun kapal selam asal Korsel yang sedang diproduksi menggunakan teknologi Jerman U209.

Kapal selam teknologi Rusia akan berkombinasi dengan teknologi Jerman itu dalam pertahanan negara. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyebutkan, Indonesia setidaknya membutuhkan 12 kapal selam untuk menjaga kedaulatan laut. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menyebutkan saat ini doktrin pertahanan Indonesia masih terlihat menganut Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta).

Doktrin pertahanan yang juga melibatkan sipil ini merupakan cara menghadapi musuh ketika berada dalam teritorial Indonesia. Padahal sudah seharusnya Indonesia melakukan pertahanan yang berorientasi ke luar. Armada laut Indonesia harus melakukan operasi di laut internasional untuk mencegah masuknya musuh. “Berapa jumlah armada yang ditambah akan kurang optimal karena hanya bermain di laut dalam negeri. Padahal di dalam laut kita sendiri sudah jenuh dengan berbagai kapal dari sejumlah instansi seperti Kepolisian Air, Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai,” kata Siswanto.

Saat ini banyak negara yang sudah menerapkan blue water navy, yaitu kekuatan maritim yang mampu beroperasi di perairan dalam lautan terbuka. Bukan hanya negara besar seperti Amerika Serikat dan China yang sudah menerapkan bluewaternavy, sejumlahnegara Asia seperti India bahkan Singapura sudah mulai menerapkan blue water navyini. ●islahuddin

koran sindo

Ambisi Emosi Ekspansi Cina

Minggu-minggu ini terjadi perselisihan serius di sebuah zone pertikaian gengsi negara. Gengsi itu pula yang membuat kriteria rasional menjadi berkesan emosional dan tergesa-gesa. Memperebutkan sosok gadis manis memang merupakan perjuangan tersendiri, dengan berbagai upaya untuk mengambil hati.  Cuma “gadis manis” yang satu ini diperebutkan berbagai negara dengan saling mendahului mengakui teritori yang bernama Laut Cina Timur (LCT).  Cina tiba-tiba mengumumkan bahwa LCT adalah zona pertahanan udara dia.

Cina, kekuatan ekonomi nomor dua terbesar di dunia setelah AS sedang membangun kekuatan militernya seperti postur kekuatan ekonominya.  Menuju Cina 2020 dengan ambisi menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dunia dengan dukungan kekuatan militer berkemampuan ofensif.  Jalan ke arah itu sudah di depan mata riak gelombangnya.  Dua gelombang panas dia luncurkan sekaligus yaitu menetapkan zone identifikasi pertahanan udara di LCT dan melayarkan kapal induk terbarunya Liaoning ke Laut Cina Selatan bersama iringan destroyer, fregat dan kapal selamnya.

Halaman depan rumah kita

Ambisi emosi ekspansi Cina yang mulai membabi buta itu dengan mengumumkan Adiz (Air Defence Identification Zone) di LCT membuat marah sejumlah negara.  Jepang, Korsel, Taiwan, Australia dan AS memberikan reaksi keras pada negeri keras kepala tersebut. Bahkan AS meledeknya dengan mengerahkan 2 bomber kelas berat B52 melintas kawasan itu dengan kawalan kapal induk George Washington dan jet siluman F22 Raptor.  Cina tak bereaksi.  Kasus ini semakin membuka mata pandang kita bahwa Cina akan semakin berbahaya cara bermain apinya karena terkesan ingin adu otot dan menciptakan banyak musuh.

Indonesia memang tidak punya konflik teritori dengan Naga Panda di pulau Natuna.  Namun irisan tumpang tindih teritori di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) utara Natuna tetaplah harus menjadi kewaspadaan Indonesia. Sebab juluran lidah naga yang digambarkan menyapu seluruh LCS dipastikan sampai hembusannya di perairan Natuna sebagaimana peta klaim wilayah yang diumumkan Cina jauh-jauh hari.

Di beberapa tulisan terdahulu kita sudah menggariskan bahwa perairan Natuna dan udaranya harus berada dalam kawalan yang terus menerus, bukan sekedar meluncurkan program gugus tempur laut Tameng Hiu, Tameng Pari atau yang sebangsanya.  Demikian juga dengan patroli udara, haruslah berupa kehadiran tetap dan terus menerus, bukan temporer atau situasional.  Jelasnya harus tersedia kapal perang berpeluru kendali dan jet tempur yang dimarkaskan di Natuna sebagai penegas dan penguat bahwa Indonesia siap bertarung dengan siapa saja yang mengganggu teritorinya.

Merapatkan barisan dengan anggota ASEAN yang lain merupakan opsi “pengobatan alternatif” untuk mengantisipasi situasi kawasan yang memburuk.  Ya kalau ASEAN 10  agak sulit bersenyawa mengapa tidak kembali lagi ke ASEAN 8 atau ASEAN 5 alias negara pendiri ASEAN saja.  Mengapa, karena Kamboja dan Laos sudah ada dalam pengaruh “hipnotis”Cina. Jadi jangan berharap banyak dengan dua negeri Indocina itu untuk ikut melawan Cina.  Merapatkan barisan dengan sesama ASEAN 8 atau ASEAN 5 bermanfaat untuk kesamaan visi dan misi terhadap kehadiran musuh bersama.

Laut Cina Selatan sedang digoyang dengan kedatangan kapal induk Cina yang baru dan pertama. Kapal induk Liaoning dan kapal pengawalnya termasuk kapal selam minggu-minggu ini menghampiri perairan dan gugusan pulau-pulau kecil di kawasan yang mengandung banyak sumber daya energi fosil itu.  Dalam tradisi militer kehadiran armada kapal “tamu” tentu disambut juga dengan pengerahan kapal perang atau kapal selam dari negara di sekitar LCS.  Bahkan AS mengirim kapal selam nuklirnya untuk memantau gerakan armada kapal induk Cina itu.

Yang diluncurkan Rudal buatan Cina C802

Jawaban Indonesia untuk argumen reaksi kedatangan itu, ya tentu mengirim kapal perang juga ke Natuna.  Namun jawaban visioner RI untuk menyongsong tahun 2020 jelas memperlihatkan keseriusan Pemerintah untuk membangun kekuatan militer sekuat tenaga. Perkuatan militer Indonesia untuk 6 tahun ke depan diprediksi akan mendatangkan alutsista strategis berupa 8-10 kapal selam, 3-4 destroyer, 10-12 fregat, 3 skuadron jet tempur Sukhoi Family.  Penting untuk diketahui bahwa program perkuatan alutsista bukanlah merupakan beban atau expense bagi negara bangsa. Tetapi harus memandangnya dalam bingkai investasi pertahanan, nation capital.  Tidak sulit mendatangkan asset pertahanan strategis itu jika ada kemauan yang kuat bergelora untuk memastikan nilai dan harga pertahanan bangsa.

Ambisi emosi ekspansi Cina harus disikapi dengan cara pandang visioner.  Persahabatan tetaplah  dijalankan.  Tapi postur diri tetap harus dikuattegarkan sehingga ketika dia tiba-tiba melotot kita pun balas melotot juga.  Meski sejauh ini kita tidak berkonflik teritori dengan Cina di LCS tetaplah kita siapkan modal pertahanan diri, memperkuat militer dan persenjataannya.  Sejauh ini geliat militer Cina merupakan indikator utama untuk mempersiapkan kekuatan pukul setara.  Tetapi manfaat lain tentu “berguna” pada lingkungan sekitar misalnya Australia, Malaysia dan Singapura. Negara-negara ini tentu tidak lagi meremehkan kekuatan milter Indonesia bahkan cenderung mulai melancarkan jurus “senyum ramah tamah yang penuh pamrih”.  Kalau tak percaya kita lihat saja pada bulan dan tahun-tahun mendatang sapaan diplomatik mereka.

 

analisis alutsista 

PT DI Siapkan Pesawat Militer dan Komersial

Montreal : PT Dirgantara Indonesia (DI) tengah menyiapkan 9 unit pesawat CN-295 untuk keperluan operasi TNI.

Selain itu, negara-negara di ASEAN juga berminat memiliki pesawat yang menggunakan mesin produksi Pratt & Whitney itu.

PT DI menargetkan proses pembuatannya rampung pada 2014. Proses pembuatannya bekerja sama dengan Airbus Military.

Namun, kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso, perusahaannya tak sekadar membuat pesawat militer. Perusahaannya juga membuat pesawat komersial bertipe N219.

"Kami menargetkan tahun 2017 pesawat N219 bisa terbang," kata Budi saat mengikuti rombongan kerja Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Montreal, Kanada, Jumat (6/12) waktu setempat.

Menurut Budi, N219 nantinya beroperasi di wilayah timur Indonesia. Pesawat khusus mengangkut 19 penumpang.

Budi mengatakan produksi itu sebagai bukti Indonesia tak hanya mampu membuat pesawat militer. Namun, PT DI juga dapat memproduksi pesawat komersial.

Terkait produsen mesin pesawat, Budi mengaku Indonesia memiliki banyak pilihan seperti Pratt & Whitney dari Kanada, General Electric bermarkas di Ohio, Amerika Serikat dan Rolls Royce.

"Kita memiliki banyak pilihan dan kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang melihat Indonesia sebagai partner jangka panjang," tambah Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddi.

Indonesia, kata Sjafrie, memiliki industri dirgantara satu-satunya di ASEAN. Namun Pratt & Whitney malah mengandalkan perwakilan mereka di Singapura. Beda lagi dengan General Electric yang membuat perwakilannya di Indonesia.

Indonesia Minta Pembelian Mesin Pesawat Langsung dari Kanada 

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut baik dukungan yang akan diberikan perusahaan pembuat mesin pesawat Kanada Pratt & Whitney kepada industri dirgantara Indonesia.

Hanya saja, dukungan itu sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa melalui kantor cabang mereka di Singapura.

"Indonesia bersungguh-sungguh untuk membangun industri pertahanannya. Termasuk dalam membangun industri dirgantaranya, Indonesia tidak lagi membutuhkan satu-dua pesawat, tetapi satu-dua skuadron.

Untuk itu perlakuan yang diberikan tidak bisa lagi seperti dulu melalui kantor cabang di Singapura, tetapi kami meminta langsung dari kantor pusat ke industri di Indonesia," kata Sjafrie saat berkunjung ke Kantor Pratt & Whitney di Montreal, Kanada, hari Jumat (6/12) waktu setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Wamenhan didampingi Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso beserta direksi lainnya, para pejabat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta Duta Besar Indonesia di Kanada Dienne H. Moentario. Sementara pihak Pratt & Whitney dipimpin Wakil Presiden bidang Keuangan John Di Bert.

Delegasi Indonesia secara terbuka menyampaikan keberatan dengan pelayanan yang diberikan Pratt & Whitney yang selalu menggunakan kantor cabang Singapura sebagai pihak yang menyediakan maupun memelihara mesin-mesin pesawat yang dibutuhkan Indonesia.

Selain membebani biaya yang lebih tinggi, pelayanan yang diberikan kantor cabang Singapura seringkali tidak memuaskan karena lamban.

"Dulu ketika kita membeli pesawat dalam jumlah sedikit, boleh saja Pratt & Whitney memperlakukan seperti ini. Tetapi sekarang untuk jenis helikopter Bell 412 saja kita memesan 22 unit, sehingga sepantasnya Indonesia diperlakukan secara berbeda," kata Sjafrie.

John Di Bert tampak kaget dengan pernyataan yang disampaikan pejabat Indonesia. Ia berjanji mengkaji kebijakan yang selama ini diterapkan Pratt & Whitney dalam bekerja sama dengan Indonesia.

"Berikan kami untuk melakukan perbaikan dalam kerja sama yang dilakukan. Kami mengakui Indonesia sangat besar potensinya dan kami ingin bisa bekerja sama dengan industri dirgantara yang ada di Indonesia," ujar John Di Bert.

Wamenhan menunjuk Dubes Dienne sebagai pihak yang berkoordinasi dengan Pratt & Whitney untuk perkembangan rencana tersebut. John Di Bert berjanji untuk selalu berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa.(Suryopratomo)

metro tv