Petaka MH17 di Langit Ukraina

Seluruh penumpang Malaysia Airlines rute Amsterdam-KL itu tewas.

Puing pesawat MH17 di dekat Grabovo, Donetsk, Ukraina, 17 Juli 2014. 

 

  VIVAnews – Serpihan pesawat Malaysia Airlines MH17 berserak di dekat Desa Grabovo, Donetsk, Ukraina. Pesawat yang lepas landas dari Amsterdam, Kamis siang 17 Juli 2014, itu seharusnya mendarat di Kuala Lumpur keesokan harinya, Jumat pagi 18 Juli. Namun petaka terjadi di udara. MH17 jatuh dan ke-298 penumpangnya, termasuk 15 kru, tewas.

Di Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak memasuki Hotel Sama-Sama di area Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan pakaian serba hitam. Ia hendak menggelar konferensi pers terkait jatuhnya MH17. Raut wajahnya mencerminkan keprihatinan mendalam. Ini kali kedua maskapai penerbangan nasional negaranya dilanda musibah –dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

“Ini adalah hari tragis dari bagian tahun yang tragis bagi Malaysia,” kata sang Perdana Menteri yang kerap menundukkan kepala pada konpers itu. Belum juga MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang membawa 239 penumpang ditemukan setelah hilang pada Maret lalu, kini pesawat Malaysia Airlines lainnya jatuh di Ukraina.

Lebih tragis lagi, MH17 itu diduga ditembak rudal di langit Ukraina. Tak pelak, mata dunia kembali terarah ke Malaysia seperti ketika hilangnya MH370 yang memicu pencarian dengan skala terbesar sepanjang sejarah penerbangan internasional yang melibatkan armada perang dan militer berbagai negara.

Najib menyatakan, pemerintah Ukraina percaya MH17 jenis Boeing 777-200 ER itu ditembak jatuh. Namun Malaysia belum bisa memverifikasi penyebab jatuhnya pesawat. “Kami harus dan akan mencari tahu apa yang persisnya terjadi pada penerbangan ini. Tidak boleh ada hambatan yang menghalangi (penyelidikan),” kata Najib seperti dikutip kantor berita nasional Malaysia Bernama.

“Jika yang terjadi adalah pesawat ditembak jatuh, maka kami menuntut agar pelaku secepatnya dibawa ke pengadilan,” ujar Najib. Ia menyebut jatuhnya MH17 sebagai hal yang mengerikan dan mengejutkan.

Najib telah berbicara dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Kepada Malaysia, Presiden Ukraina berjanji untuk menggelar investigasi secara menyeluruh dan independen yang akan melibatkan para pejabat Malaysia.

Wilayak konflik

Najib mengatakan, rute penerbangan yang dilintasi MH17 telah dinyatakan aman oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Jalur Amsterdam-Kuala Lumpur itu umum dilalui pesawat komersial. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) juga menyatakan tidak ada pembatasan untuk melewati wilayah udara tersebut.

Walau demikian, MH17 jatuh di wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis Ukraina. Konsultan keselamatan penerbangan CNN Mary Schiavo menyatakan meski MH17 melintasi rute umum, pesawat itu terbang di atas area konflik sehingga komunikasi dengan pengendali lalu-lintas udara (ATC) adalah suatu keharusan.

Sebelum jatuh, MH17 tidak membuat panggilan darurat. Penasihat Perdana Menteri Ukraina menyatakan, MH17 terbang di ketinggian 10 ribu meter. Oleh sebab itu menurutnya, pesawat hanya bisa ditembak oleh rudal antipesawat Buk buatan Rusia yang bisa tepat mengenai sasaran hingga ketinggian 22 ribu meter. Ucapan itu jelas ia tujukan kepada pemberontak separatis pro-Rusia.

Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia menyatakan, negaranya tak punya sistem persenjataan yang bisa menembak sejauh itu. “Kami tidak memiliki sistem rudal pertahanan udara jarak jauh di area itu,” kata perwakilan Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam siaran pers yang diterima VIVAnews.

Sebaliknya, kelompok separatis menuduh pemerintah Ukraina yang menembak MH17. Perdana Menteri Republik Donetsk yang belum lama ini memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina, Alexander Borodai, menuding Angkatan Udara Ukraina lah yang menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines.

Untuk diketahui, Republik Donetsk adalah wilayah Ukraina yang memberontak dan mengumumkan diri menjadi negara terpisah dari Ukraina paska menggelar referendum.

Sampai saat ini, baik pemerintah Ukraina maupun kelompok pemberontak sama-sama membantah menembak jatuh MH17 di daerah yang dekat dengan perbatasan Rusia itu.

BBC mengutip analisis pakar pertahanan yang menyebut MH17 kemungkinan ditembak jatuh oleh jet tempur yang membawa rudal. Sebab untuk bisa menjangkau pesawat pada jarak setinggi itu, butuh serangan rudal dari udara yang dipandu radar.

Salah tembak

Sebuah media sosial milik komandan tertinggi pemberontak Ukraina, VK, memuat pernyataan bahwa mereka awalnya mengira telah menembak jatuh pesawat militer Ukraina. Namun ternyata itu adalah pesawat penumpang Malaysia Airlines MH17.

“Kami baru saja menembak jatuh sebuah pesawat Antonov An-26 dekat Torez. Pesawat itu jatuh dekat lahan pertambangan. Kami telah memperingatkan (militer Ukraina) untuk tidak terbang di wilayah udara kami,” tulis Igor Strelkov yang lantas dikutip oleh media-media Ukraina. Untuk diketahui, An-26 adalah pesawat kargo militer Ukraina.

Media Malaysia The Star kemudian melansir rilis rekaman sadapan telepon antara komandan kelompok separatis Republik Donetsk Igor Bezler dengan intelijen Rusia yang diyakini merupakan Kolonel Angkatan Bersenjata Rusia Vasili Geranin. Transkrip rekaman percakapan ini disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Ukraina Valentyn Nalivaichenko.

“Kami baru menembak pesawat hingga jatuh,” ujar Bazler dalam sadapan itu. “Di mana pilotnya?” kata Vasili merespons. Mereka kemudian berbicara tentang pesawat yang hancur berkeping di udara.

“Kami telah menemukan korban tewas pertama, warga sipil. Itu 100 persen pesawat penumpang. Ini adalah pesawat sipil, jatuh di daerah Snizhne-Torez, dekat Grabovo. Ada banyak mayat perempuan dan anak-anak,” kata Bazler.

Ia kemudian terdengar heran. “Mereka mengatakan di TV itu pesawat transportasi An-26. Tapi mereka bilang ada tulisan Malaysia Airlines di pesawat itu. Untuk apa pesawat itu ada di wilayah Ukraina? Artinya mereka membawa mata-mata. Mereka tidak boleh terbang di daerah itu, ada perang,” kata sang komandan kelompok separatis.

Beberapa waktu kemudian, PM Republik Donetsk Alexander Borodai mendatangi lokasi jatuhnya MH17 dengan kawalan ketat sekelompok pria bersenjata. Borodai yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam berbalut jas biru, tampak sibuk menelepon di tempat musibah terjadi.

Saling tuding

Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan pemerintah Ukraina atas jatuhnya MH17. “Tak ada keraguan, pemerintah Ukraina ikut bertanggung jawab atas tragedi mengerikan ini. Tragedi tidak akan terjadi jika ada perdamaian di tanah itu,” kata dia.

Namun pemerintah Ukraina menuding dua perwira intelijen Rusia terlibat dalam musibah fatal tersebut. Rekaman sadapan telepon disebut menjadi buktinya. “Kami akan melakukan segalanya agar yang melakukan kejahatan ini dihukum,” kata Nalivaichenko.

Presiden Ukraina Poroshenko pun menyebut penembakan MH17 sebagai tindakan teroris. Ia menyerukan pembentukan sebuah komisi nasional yang melibatkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat.

Media-media Rusia menambah panas situasi dengan mengutip sebuah sumber yang manyebut pesawat MH17 mirip dengan pesawat Presiden Vladimir Putin. Interfax melaporkan, pesawat Putin juga melintas di jalur yang sama dengan MH17.

“Kontur kedua pesawat itu sangat mirip, termasuk warna dan garisnya. Pada jarak jauh, keduanya nyaris identik,” kata sumber tersebut.

Namun berita itu dibantah oleh media lain. “Putin hanya memiliki satu pesawat. Dia tidak terbang dengan pesawat lain. Tapi pesawat kepresidenan ini tak pernah terbang di atas Ukraina belakangan ini,” ujar sumber lain kepada Gazeta.

Presiden Ukraina Poroshenko lantas menyatakan, militer Ukraina tidak menembak target apapun di udara saat MH17 melintas di wilayah mereka.

CNN melansir, eskalasi ketegangan antara Ukraina dan Rusia makin menjadi sejak demonstrasi jalanan di Ukraina memaksa mantan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia turun dari kekuasaan. Rusia kemudian menganeksasi Crimea di tenggara Ukraina.

Kelompok separatis pro-Rusia kemudian bergerak lebih jauh ke daerah timur Ukraina, Luhansk, dan wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina pun berjuang untuk memadamkan pemberontakan separatis. Ukraina menuduh Rusia membiarkan senjata dan peralatan militer, termasuk tank, melintasi perbatasan kedua negara secara ilegal sehingga sampai ke tangan separatis pro-Rusia.

Investigasi internasional

Para pemimpin dunia menuntut sebuah investigasi internasional atas jatuhnya MH17. Tragedi ini bisa menjadi momen krusial dalam krisis terburuk antara Rusia dan Barat sejak Perang Dingin.

Salah satu pejabat Amerika Serikat mengatakan, Washington menduga kuat MH17 ditembak jatuh oleh rudal canggih yang ditembakkan separatis Ukraina dengan dukungan Moskow.

Besarnya skala bencana ini bisa menjadi titik balik bagi tekanan internasional kepada Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikan krisis di Ukraina yang telah menewaskan ratusan orang sejak penggulingan Yanukovych dan pencaplokan Crimea oleh Rusia.

Indonesia, negara di mana 12 warganya ikut menjadi korban dalam MH17, juga menyerikan investigasi internasional. “Dari sejumlah sumber resmi dan terpercaya yang Indonesia ikuti, pesawat Malaysia itu jatuh ditembak peluru dari darat ke udara. Indonesia meyerukan agar dilakukan investigasi internasional,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

Jika benar MH17 jatuh ditembak, maka itu melanggar hukum internasional dan hukum perang. “Kalau benar itu terjadi, Indonesia berharap pelaku diberi sanksi hukum tegas,” kata SBY. Indonesia, ujarnya, siap bergabung dalam investigasi internasional atas MH17. (umi)

VIVA.co.id

Subandrio, Tokoh Kunci Kembalinya Irian Barat

DIPLOMAT ULUNG - Dr Subandrio dalam Sidang PBB di New York, 21 September 1962. (Foto: UN Photo)

KEMBALINYA Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 ditandai pengibaran Bendera Merah Putih di kota Hollandia (sekarang Jayapura) merupakan klimaks perjuangan panjang sejak 28 Oktober 1928.
Momentum Sumpah Pemuda mencanangkan Indonesia sebagai Tanah Air utuh, membentang dari Sumatera sampai Irian. Dilanjutkan perjuangan melalui Proklamasi 17 Aguatus 1945 dan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, sampai dengan kembalinya Irian Barat secara de facto dan de jure, Indonesia menjadi suatu Negara Maritim yang utuh.
Namun, siapa yang mengira bahwa proses penyempurnaan Tanah Air Indonesia dari Sumatera sampai Irian itu terdapat satu nama yang dianggap sebagai tokoh kunci proses perjuangan mengembalikan Irian Barat.
Subandrio, seorang diplomat Indonesia yang berhasil memainkan lobi-lobi internasional membuat Belanda tak berdaya untuk terus berdiam di Irian. Sehingga mau tidak mau harus mengakui Keaulatan Indonesia di tanah Irian.
Meskipun tidak setenar Haji Agus Salim, Ir. Djuanda, Mochtar Kusumaatmaja, dan diplomat lain, nama Subandrio tetap terukir dalam tinta emas persatuan bangsa Indonesia.
Pria yang lahir di Kepanjen, 15 September 1914 ini menyelesaikan studinya di sekolah kedokteran Jakarta (GHS) sebelum Kemerdekaan Indonesia. Pasca-kemerdekaan, Subandrio aktif dalam pergerakan pemuda bersama Subadio Sasrotomo dan Soedarpo, gerakan sosialis Indonesia.
Mantan wapres Adam Malik dalam tulisannya di tahun 1980, mengakui kehebatan Subandrio saat masih menjadi pemuda. Menurutnya, Subandrio lah yang berhadapan dengan agen-agen Buckmaster—agen rahasia Inggris pada Perang Dunia II—yang berkeliaran di Jakarta untuk mencari data sebanyak mungkin mengenai Republik Indonesia yang baru berdiri itu.
Kemampuan diplomasinya sudah terlihat sejak masa itu, dan tidak salah kemudian jika Presiden Soekarno menunjuknya menjadi duta besar RI di Inggris tahun 1950-1954 dan di Rusia tahun 1954-1956.
Pasca menjadi Dubes di kedua negara besar itu, Subandrio dipanggil pulang untuk menempati pos sebagai Menteri Luar Negeri RI. Pada 1960, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama (setingkat Wapres pada masa Orde Lama) dan merangkap kepala Badan Pusat Intelijen (BPI).
Di masa inilah kiprah Subandrio sebagai diplomat ulung yang lincah memainkan konstelasi dunia terjadi guna merebut Irian Barat kembali kepada NKRI. Pada 1960, Ia bersama Bung Karno dan Jenderal AH. Nasution bertolak ke Moskwa bertemu Presiden kruschev membahas bantuan militer yang akan digunakan untuk mengusir Belanda di Irian Barat.
Alhasil, lobi tersebut berhasil dengan membawa pulang 1 kapal penjelajah (cruiser), 4 kapal perusak, 8 Fregat, 4 kapal selam jenis “W”, 12 kapal cepat torpedo, dan 20 Pesawat MIG-17. Hasil itu terus bertambah setahun kemudian. Jenderal AH. Nasution kembali ke Moskwa untuk penambahan alutsista.
Pada 1961, Subandrio aktif melakukan lobi-lobi internasional di PBB, menyelesaikan masalah Irian Barat. Diskusinya dengan John F. Kennedy, Edward Bunker, U Thant, Howard Jones, Van Royen, dan PM Belanda Luns menghasilkan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962.
Isi dari perjanjian itu adalah penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTE selambat-lambatnya 1 Mei 1963. Itu merupakan kemenangan Indonesia atas Belanda, bahkan atas dunia internasional.
Menulis Buku
Di masa tuanya, setelah kurang lebih 30 tahun mendekam di penjara akibat dituduh terlibat dalam G30S/PKI, Subandrio masih sempat menulis buku tentang perjuangan kembalinya Irian Barat dengan judul Pelurusan Sejarah Irian Barat pada 2001. Alasan menulis buku itu tidak lain adalah karena miris melihat kondisi Irian Jaya (Papua) yang bergejolak akibat pembangunan yang tidak merata selama Orde Baru.
Teriakan untuk merdeka dari tanah Papua semakin menjadi pada masa itu. Dan jika dibiarkan terus menerus serta tidak diberikan pemahaman yang baik kepada generasi mendatang tentang sejarah Irian Barat, bukan tidak mungkin Papua akan menyusul Timor Timur.
Dalam bukunya itu, Subandrio menceritakan bahwa perjuangan merebut Irian Barat bukan hanya dilakukan oleh ABRI dan sukarelawan yang berasal dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, melainkan orang asli Irian sendiri yang melakukan perjuangan mengembalikan tanahnya ke Ibu Pertiwi dan pengibaran Sang Saka Merah Putih di sana.
Bahkan pada penandatanganan Perjanjian di New York, putera-putera terbaik Irian seperti JA. Dimara, Frans Kaisepo, Raja Rumagesan turut hadir bersama Subandrio menyaksikan prosesi tersebut.
Dr Roeslan Abdulgani dalam pengantar buku itu menyatakan, “ Sekali lagi ingin saya kemukakan penghargaan saya atas karya Dr. Subandrio ini. Mudah-mudahan ini menjadi kajian dan pelajaran bagi generasi muda kita, khususnya yang membaktikan diri pada bidang diplomasi dan luar negeri.”
Pengantar lainnya dalam buku itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjadi Menko Polsoskam. SBY menyatakan, “Buku ini terbit di saat yang tepat, ketika nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia diuji kembali. Juga ketika integrasi nasional dan keutuhan NKRI sedang menghadapi permasalahan serius, termasuk munculnya kembali gerakan separatisme di Irian Jaya.”
Subandrio tutup usia pada 3 Juli 2004 dalam usia 89 tahun. Tidak ada penghormatan atau penghargaan terakhir pada pria yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Apa yang telah diukirnya dalam perjuangan Irian Barat adalah suatu kenangan manis dan amal ibadah yang dibawanya ke liang lahat.
Tugas kita saat ini adalah meneruskan perjuangan Subandrio dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Jurnal Maritim

Mata-mata massal berbahaya, kata PBB

Sangat sedikit yang diketahui tentang peningkatan pengamatan massal.

Terlalu banyak pemerintahan yang "merestui" program pengamatan massal, demikian peringatan yang disampaikan badan pengawas hak asasi manusia PBB.

Lewat sebuah laporannya, badan PBB tersebut mengatakan diperlukan peningkatan usaha untuk memastikan pengamatan tersebut tidak merusak hak asasi pribadi.
PBB menambahkan penyimpanan data besar-besaran untuk membantu pengintaian "tidak berguna dan tidak patut".
Laporan dikeluarkan sementara Inggris meloloskan hukum darurat yang membuat penyedia layanan internet dan perusahaan telepon genggam dapat menyimpan data pelanggan.
Dokumen yang ditulis kantor Navi Pillay, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tersebut mengungkapkan kurangnya keterbukaan "yang mengejutkan" tentang alasan pemerintah menyetujui atau memulai pengawasan skala besar tentang yang dilakukan banyak orang di internet.
Kegiatan mata-mata secara massal, kata Pillay, telah menjadi suatu "kebiasaan berbahaya bukan lagi suatu pengeculian" bagi berbagai pemerintahan.
Program-program ini sudah pasti mencampuri ruang pribadi, dan pemerintahan harus berusaha lebih keras untuk memastikan pembatasan kebebasan ini "jelas dan tidak melanggar hukum".
Semakin banyak pemerintahan yang berusaha mendapatkan informasi tentang warganya, semakin sulit bagi mereka untuk membela usaha meKlik mata-mata dan pengawasan berlebihan, kata Pillay.

BBC