Strategi Pertahanan Negeri Nyiur Melambai

Pada waktu memulai menulis tulisan ini dengan judul seperti diatas, memang sudah menuai kritikan dari teman-teman, yang mengatakan—ada ada saja, kenapa tidak langsung NKRI atau Nusantara. Merangkai empat kata diatas untuk menjadi satu judul kajian, bukanlah pekerjaan yang sulit. Bukan pula materi yang baru, oleh karena sudah ada doktrin, strategi, taktik, plus berbagai konsep dan wacana. Selama tiga-empat dekade, wilayah Asia Tenggara tidak ada perang terbuka, atau perang fisik, sekalipun dalam bentuk limited armed conflict, dan negeri kita tidak mengalami invasi, atau serangan militer terbatas, ataupun ancaman militer klasik. Realita tersebut tentu menyadarkan kepada arsitek strategi pertahanan dan semua pihak terkait, bahwa strategi yang diterapkan, belumlah teruji kebenarannya. Pada sisi lain, berkembang berbagai fenomena yang (seharusnya) dapat digunakan sebagai ujian.

Mencermati setiap kata pada judul tulisan, tersurat ‘sekumpulan’ makna yang sudah menjadi pengetahuan bangsa Indonesia, dan tersirat pula—ada hak dan kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakannya. Mulai dengan kata negeri, yaitu tempat tinggal, dalam bahasa konstitusi adalah tumpah darah, suatu lokasi dimana bangsa Indonesia tinggal, istilah lainnya geografi yang terdiri dari rangkaian 17.448 pulau, dengan daratan seluas 1.8 juta km2 dan perairan seluas 3.3 juta km2. Keberadaannyadi jalan silang dunia, yang mempertemukan dua samudera, dan (kebetulan) di daerah katulistiwa.

Berikut mengenai nyiur melambai, memberikan kesan bahwa negeri ini berada di pantai (coastal state) dalam suasana damai, aman dan nyaman, sejahtera, dan melambai. Pengertian melambai tentulah ditujukan kepada pihak lain (outward looking), yang mengandung pesan (political message) bahwa negeri ini didiami oleh bangsa yang cinta damai, punya kekayaan alam yang mampu menyejahterakan seluruh anak negeri. Nah, kata yang ketiga yaitu pertahanan, dengan jelas menyuratkan bahwa harus ada konsepsi, atau model, atau sistem defense mechanism, yang tentunya khas Negeri Nyiur Melambai.

Strategi raya
Pada awalnya, pengetahuan mengenai strategi adalah domain militer, pengetahuan para jenderal untuk berperang, ada pula yang mengatakan sebagai seni perang. Demikian banyaknya pandangan dan atau pendapat mengenai strategi, yang tentunya dapat menolong kalangan awam untuk mengimplementasikan ke dunia nyata.

Pada UUD 1945 ada empat poin yang harus (mandatory) dijadikan dasar perumusan strategi raya, yaitu; (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (ii) untuk memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat poin tersebut mengandung karakter cognitive dan imperative, diungkap dalam lima poin, yaitu nilai (values), kepentingan (interest), ancaman dan tantangan (threats and challenges), formulasi strategi raya (grand strategy), dan penilaian risiko (risk assessment).

Mengenai nilai (values), sudah ada kesepakatan nasional mengenai empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Kesepakatan tersebut, sudah bersifat final, never ending, tidak lagi diutak-atik, dan atau dirobah, atau di amandemen, dan sebagainya. Apakah benar demikian? Mohon dipahami bahwa—nilai (values) yang dijadikan dasar negara tidak bisa taken for granted sudah kokoh terbentuk secara alamiah, dan akan selamanya demikian. Harus ada pembinaan yang konsisten, dan ada pula upaya pengamanannya. Keluaran dari pembinaan adalah kualitas nasionalisme yang kuat, patriotisme yang kuat pula, sadar akan hak dan kewajiban untuk mempertahankan tanah airnya, yang dalam tulisan ini di ungkap sebagai Negeri Nyiur Melambai.
Salah satu pihak perusak sistem nilai yang ‘bekerja’ sekarang ini adalah penggerak liberalisasi-globalisasi, yang menghantam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan adalah ‘merubah’ kultural. Hal ini ditegaskan oleh Michael D. Intriligator…

Globalization is a powerful real aspect of the new world system, and it represents one of the most influential forces in determining the future course of the planet. It has manifold dimensions: economic, political, security, environmental, health, social, cultural, and others.[5]
Pesan professor Intriligator tersebut sudah jelas, yaitu kekuatan liberalisasi-globalisasi memiliki daya (power) yang sangat besar sedang mengarah ke negara berkembang, termasuk Negeri Nyiur Melambai. Ancamannya mengarah pada semua aspek berbangsa dan bernegara, utamanya kultural, dan tentunya sistem nilai. Itulah ancaman primer yang harus diantisipasi, oleh karena merusak atau katakanlah—menghapus jati diri (sistem nilai) suatu bangsa yang menegara. Dalam disiplin Ketahanan nasional mengungkapkan dengan jelas yaitu kerusakan ketahanan sosial-budaya, yang secara sistemik akan merusak ketahanan idiologi, politik, ekonomi, dan ‘pertahanan-keamanan’.

Strategi pertahanan
Manakala berbicara mengenai pertahanan nasional (yang sekarang sebagai HanKam), pada umumnya akan ‘larut’ dalam suatu konsep yang sudah menjadi doktrin, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA). Pemahaman tersebut kemudian dikukuhkan dalam konstitusi, dan kemudian berkembang sistem pertahanan semesta (SISHANTA) yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah total defense. Singkatnya—konsep tersebut sudah ada landasan hukumnya, dan wajib dihormati, tidak boleh diutak-atik, dan atau dipermasalahkan.

Kembali ke locus tulisan ini, menyiapkan strategi pertahanan Negeri Nyiur Melambai. Ada empat prinsip penuntun yang mengawali perumusan strategi pertahanan. Pertama, pesan Sun Tzu kenali dirimu, dan seterusnya. Pesan itu mengatakan bahwa strategi pertahanan Negeri Nyiur Melambai, harus memperhatikan realita geografi; bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri dari rangkaian pulau besar dan kecil, berada dalam ‘kubangan’ perairan seluas 5 juta km2, termasuk ZEEI, (ii) ada tiga perbatasan darat, selebihnya seluruh rangkaian pulau negeri ini, terbuka akses dari laut, dan berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki fire power yang berbeda beda, (iii) kewajiban menyiapkan 3 ALKI, secara tidak langsung sudah membedah negeri ini menjadi empat kompartemen stratejik, dan ada pula empat choke point yang membuat tidak nyaman negara-negara pengguna ALKI.

Kedua, pesan Carl von Clausewitz—War is not merely a political act but a real political instrument, a continuation of political intercourse, a carrying out of the same by other means. Pesan tersebut menyadarkan arsitek pertahanan negeri ini bahwa, strategi pertahanan harus berada dalam bingkai strategi raya (grand strategy). Pimpinan nasional menetapkan geopolitik yang akan menjadi rujukan utama bagi penyusunan strategi pertahanan, yang menjabarkan dalam tiga sekuens—menangkal, menindak, memulihkan, dan pada gilirannya menyiapkan instrumen operasionalnya.
Ketiga, pepatah tua Latin mengingatkan civis pacem parabellum, untuk berdamai—bersiaplah perang. Pesan ini masih dihormati oleh banyak pihak, dan mereka menyiapkan ‘mesin perang’ yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mengancam kepentingan nasional mereka. Penulis berpendapat, tidaklah tepat bila adagium tersebut diganti dengan zero enemy—thousand friends. Membina hubungan strategic partner sangatlah mudah, sebaliknya membangun defense mechanism adalah pekerjaan long term planning, rumit dan sangat mahal.

Keempat, semangat bela Negara anak bangsa negeri ini tetap terpelihara dengan baik dan ada program pembinaannya. Semangat tersebut tidak survive secara alamiah, tetapi harus ada program yang berlanjut untuk mempertahankannya. Terlebih di era globalisasi yang dimotori oleh kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan telekomunikasi, sangat mampu mengkerdilkan atau mengikis kadar emotional bonding anak negeri yang sudah terbangun sejak 1928.
Berbekal empat prinsip penuntun, beranjak ke penyusunan strategi pertahanan. Namun, perlu berterus terang bahwa, formula yang baku mengenai strategi pertahanan Negeri Nyiur Melambai, belum ada yang konkrit dan masih bersifat eksploratif.

Awalannya adalah menjawab pertanyaan mengenai apa yang ingin dikerjakan, dan tulisan ini fokus pada pertanyaan tersebut. Apa yang ingin dikerjakan, adalah sebagai berikut; pertama, membangun daya tangkal (deterrence) yang efektif, dan sebisanya ekonomik. Konsep penangkalan yang akan dikembangkan perlu dikaji dengan cermat, oleh karena perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan stratejik mengharuskan demikian.

Kedua, menyiapkan daya penindak (power projection) yang andal. Negeri ini mengenal konsep pertahanan berlapis (defense in depth), yang menunjuk kekuatan apa sebagai penindak pertama, siapa yang kedua, dan siapa pula yang terakhir. Kata kuncinya kekuatan apa, yang dalam bahasa teknis—kualitas fire power. Pekerjaan rumah yang menanti adalah penyiapan ‘mandala’ perang. Tidak ada kata lain selain bersiap, negeri ini membutuhkan kearifan anak bangsa untuk menangkal semua bentuk akal-akalan dari luar yang berusaha masuk ke negeri ini yang aman, sejahtera dan cinta damai.
Ketiga, upaya pemulihan. Secara blak-blakan—upaya pemulihan belum mendapatkan atensi yang proporsional dalam catatan sejarah negeri ini. Ada konflik di Aceh, Papua, Maluku selatan, Sulawesi utara, dan banyak tempat lainnya, catatan sejarah mengungkapkan bahwa tindakan pemulihan tidak dirancang sebagaimana seharusnya. Kedepan, upaya pemulihan akan semakin kompleks karena arus liberalisasi sudah mengakar kuat di negeri yang kekayaan alamnya berlimpah ruah. Bila terjadi kerusakan, mereka akan dimasukkan dalam katagori collateral damage dan harus ada kompensasi sesuai keinginan mereka. Berbicara mengenai pemulihan, berarti akan ada urusan bukan hanya dengan physical loss, tetapi juga dengan socio-cultural loss, political loss, economic loss dan seterusnya. Variabelnya sudah semakin kompleks dan harus diantisipasi.

Membangun kekuatan pertahanan harus berdasarkan realita fiskal, yang tentunya disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi perlu penilaian yang realistik, misalnya—apakah dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5% mampu membeli 10 kapal selam, atau 5 skuadron Shukoi? Jangan bermimpi!!! Tetapi jangan pula pesimis, kata orang—banyak jalan ke Roma.Penulis ingin menutup tulisan ini dengan penekanan pada aspek hukum, perlu dibangun untuk memperkuat strategi pertahanan Negeri Nyiur Melambai.(http://jurnalmaritim.com)

Mengupas Anggaran Pertahanan Laut Negara Poros Maritim

Menjadi TNI AL yang andal, disegani, dan berkelas dunia, itulah cita-cita besar TNI AL yang digaungkan oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio saat memasuki penghujung Renstra tahap pertama 2010-2014. Selama kurun waktu tersebut, TNI AL meningkatkan keunggulannya dalam SDM, Teknologi, Organisasi, dan Operasi. Keempat komponen itu merupakan tolak ukur dari TNI AL berkelas dunia.

“Beberapa kegiatan meliputi modernisasi, pengadaan dan penghapusan alutsista serta penegmbangan organisasi telah mencapai rata-rata 42 persen dalam pemenuhan Renstra tahap pertama,” ungkap Marsetio saat HUT TNI di Surabaya.

Selanjutnya, Kasal berharap dalam memasuki Renstra tahap II tahun 2015-2019, focus pembangunan diarahkan lebih kepada penyelesaian Rentra tahap pertama yang belum selesai serta pemantapan dan peningkatan kemampuan postur TNI AL yang diukur dari empat komponen dasar datas.
Namun, Kasal berdalih bahwa percepatan MEF tersebut sangat tergantung dari perekonomian negara dan komitmen yang besar dari pemerintah, DPR, dan seluruh rakyat Indonesia. Gayung bersambut, kata terjawab itulah pribahasa yang tepat saat menggambarkan pelantikan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo 20 Oktober 2014 lalu yang dalam pidato pelantikannya menyebutkan, “Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri yang menyumbangkan keluhuran pada peradaban global. Kita harus bejerja sekeras-kerasnya menjadi negara maritim. Samudera, selat, teluk, dan laut adalah masa depan kita, Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalasveva Jayamahe, di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita dulu bisa semakin membahana kembali”.

Pernyataan Jokowi dalam pidato pelantikan itu telah membawa angin segar bagi pembangunan TNI AL kedepan. Akan tetapi variabel lain mengenai perekonomian negara yang berdampak pada besarnya penetapan anggaran pertahanan turut menjadi penentu dalam membangun pertahanan matra laut negara Poros Maritim Dunia.

Anggaran Pertahanan dan Diplomasi
Mencermati fluktuasinya perekonomian negara yang berdampak pada besarnya anggaran pertahanan turut mengundang spekulasi dari beberapa pengamat. Salah satunya pengamat pertahanan asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani. Kepada Jurnal Maritim saat ditemui di Hotel Darmawangsa, wanita yang akrab disapa Mbak Dani ini memaparkan analisisnya dalam memasuki Renstra II.
“Pembangunan MEF pada renstra I sudah mencapai 38-40 persen sampai pencapaian 100 persen pada tahun 2024. Anggaran alutsista itu sebesar Rp150 Triliyun dan angkatan laut mendapat sekitar Rp60 Triliyunan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa angka itu tidak linier dan itu terus berubah-ubah,” ungkap Dani.

Memang pada kenyataannya dari anggaran yang ditetapkan itu tidak seluruhnya terealisasi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang naik turun tentunya membuat lain tetulis lain terealisasi. Lebih lanjut Dani menegaskan dalam Renstra II nanti anggaran itu harus meningkat dari tahap sebelumnya dan akan terus meningkat lagi pada tahap berikutnya.

“Kalau kita bicara Security Export Import itu ada ketentuan tidak tertulis bahwa kita harus memenuhi 2 persen dari GDP untuk pertahanan. Jadi estimasi anggaran periode 2015-2019 kita baru menganggarkan 1,5 persen dari GDP dan 2 persen pada tahun 2024. 1,5 persen Itu artinya apa, kita harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 Triliyun untuk pertahanan. Itu saja tidak mudah, ketika ekonomi kita masih begini. Kita akan selalu dibenturkan dengan nasi versus amphibi dan kesejahteraan versus keamanan,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu menjadi suatu pertaruhan yang tidak mulus mengingat problem kemanusiaan masih sangat banyak. Akan tetapi wanita kelahiran Surabaya 50 tahun silam ini mengingatkan pembangunan pertahanan menjadi sesuatu yang penting dan tidak bisa dihitung dengan uang serta komitemen pemerintahan Jokowi dalam mengatasi masalah itu.

“Seharusnya membangun kekuatan pertahanan itu sesuatu yang lain lagi, ini yang penting karena bagaimana kita merasa aman karena perasaan aman itu nggak bisa dikalkulasi dengan uang. Saya yakin pak Jokowi ingin membangun pertahanan yang kuat juga bervisi maritim. Dan dia meletakan dasar-dasar pembangunan itu. Kalau kita bicara pertahanan maritim bukan hanya dilihat dari angkatan laut saja, tetapi bagaimana konsep Tri Matra Terpadu yang berjalan secara bersamaan,” cetusnya.

Sementara itu, pengamat pertahanan asal Universitas Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie menuturkan tidak selamanya anggaran pertahanan itu dihitung berdasarkan GDP tetapi bisa didasarkan pada Threat Based Planning atau pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi. Baru kemudian kekuatan pertahanan dibangun berdasarkan Capabilities Based Planning (CBP).

“Ini yang saya maksudkan tidak selamanya Anggaran Pertahanan itu harus dihitung dari ketersediaan dan kemampuan GDP tetapi bagaimana melihatnya dari urgency yang terjadi jika kita tidak menyediakan anggaran pertahanan yang memadai sesuai dengan perkembangan dan eskalasi ancaman atau risiko. Risiko disini adalah ancaman yang timbul karena kita sudah tau ada tetapi kita memilih diam atau tidak berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Selain itu, wakil ketua ILUNI UI ini menambahkan dengan melihat perkembangan dan perubahan eskalasi ancaman dan resiko kemudian kita dapat menetapkan urgensi anggaran pertahanan yang diperlukan. “Itu kenapa sejak awal saya sampaikan pemikiran SBY akan ‘Thousand Friends Zero Enemy’ itu sangat tidak tepat untuk Indonesia yang secara geopolitik, geostrategi dan geoekonomi merupakan pusat maritim dunia dan memiliki 6 chokepoints strategic yang dilalui 90 persen perdagangan dunia. Kita menjadi negara yang careless pada posisi strategis dan kesempatan yang dimilikinya untuk menjadi negara ‘pemain’ dan bukan sebagai negara penonton semata,” ungkapnya.
Dengan melihat tingginya ancaman itu tentu membuat pembangunan teknologi terkait dengan precision-guided munitions (PGMs); intelligence gathering, surveillance and reconnaissance (ISR); dan command, control, communications, computing, and intelligence processing (C4I), semakin meningkat. Di mana awalnya semua akan kembali bermuara pada peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan.

“Kenapa misalnya industri pertahanan kita selama 10 tahun ini tidak tumbuh cepat meski sudah difasilitasi dengan semua elemen? Ya, karena kita kemarin kemarin menjadi negeri dengan nol musuh dan karenanya TNI juga mengambil kebijakan nol growth untuk jumlah personilnya. Lalu, darimana industri pertahanan bisa berkembang jika demand-nya tidak ada atau statis?”, tanyanya.
Connie, juga menghimbau bila TNI AL belum mampu untuk melakukan itu maka peran Diplomasi menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pertahanan berdasarkan tingkat ancaman.
“TNI AL melaksanakan strategi partner dengan negara- negara tetangga. Dan kesinilah saya kira bentuk ASEAN NAVY akan mengarah dan anggaran pertahanan kita pasti harus mengikuti arah trend ini,” tuturnya.

Formulasi Anggaran Pertahanan
Senada dengan Connie, wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Laksda (Purn) Budiman Djoko Said memaparkan rincian penyusunan anggaran berdasarkan ancaman atau kebutuhan.

“Anggaran merupakan konsekuensi dukungan suatu kegiatan dan manfaat, keuntungan, effektifitas atau kapabilitas, biasanya adalah kriteria guna membantu memilih suatu alternatif. Misalnya ada beberapa alternatif postur kekuatan militer nasional yang akan dibangun,” ucap Budiman.
Dalam penetapan anggaran untuk postur kekuatan nasional termasuk kekuatan pertahanan lautnya, Budiman menggunakan konsep Capabilities Based Planning (CBP) yang kemudian dilanjutkan dengan Activity Based Cost (ABC).

“Jadi dalam penetapan anggaran, ditentukan dulu kegiatan atau kebutuhan apa yang akan dibangun kalau sudah baru anggarannya dicari. Selama ini yang terjadi sebaliknya, anggaran dulu ditetapkan baru kegiatannya mengikuti anggaran, kalau begitu ya kita seperti ini terus,” pungkasnya.
PK1,2,3,……n = K1/C1, K2/C2, K3/C3……Kn/Cn
Dimana,
PK = Postur kekuatan
K = Harga kapabilitas
C = Konsekuensi anggaran

Model ini bisa dikembangkan dengan berbagai alternatif skenario pelibatan/skenario pertahanan nasional dan estimasi (jumlah) area pelibatan, sehingga mendapatkan jumlah Gugus Tugas yang membentang mulai dari mimimum sampai maksimum, semakin minim semakin besar harga gagalnya ( 1 – Probabilita sukses) atau risikonya.

“Oleh karena itu biaya, ongkos, anggaran totalnya adalah konskuensi suatu pilihan atau kegiatan atau proyek yang akan dipilih, maka anggaran semestinya bukanlah suatu kendala dalam ruang keputusan. Problemanya adalah bagaimana membangun model dengan berbagai alternatif kapabilitas,” tambahnya.

Melihat pola pembangunan pertahanan nasional ke depan, mantan Danseskoal tahun 2000 ini mengingatkan pemerintah dan DPR untuk dapat mengembangkan skenario yang tidak habis untuk gaji rutin prajurit.

“Jadi yang sangat diperlukan dalam pembangunan kekuatan militer nasional yang beorientasi kepada operasi gabungan paling effisien adalah skenario gabungan yang bisa saja muncul mulai dari arsitektur yang sangat memungkinkan sampai dengan kurang memungkinkan. Namun, setidak-tidaknya pengambil keputusan (Pemerintah dan DPR-red) dan analis biaya bisa melihat dengan jelas biaya rill untuk perbaikan struktur mendatang,” tutupnya.(http://jurnalmaritim.com)

KTT G20 dan Kapal Perang Rusia

KTT G20 di Brisbane diwarnai kehadiran empat kapal perang Rusia di perairan dekat Australia. Muncul dugaan adanya aksi spionase dan penyadapan telefon. Hal itu memicu sentimen negatif terhadap Presiden Vladimir Putin.

Kehadiran empat kapal perang Rusia di kawasan perairan internasional dekat Australia disoroti harian Australia melebihi KTT G20 yang digelar di Brisbane. Media-media di Australia terutama menulis tajuk dan artikel bernada mengkhawatirkan serangan spionase dan penyadapan percakapan telefon terhadap pimpinan G20 oleh Rusia.

Harian The Courrier Mail yang terbit di Brisbane. di halaman muka memajang artikel utama berjudul "Stop Kapal Perang". Sistem pertahanan anti mata-mata Australia sudah melontarkan sinyal peringatan adanya serangan spionase terhadap peserta KTT G20. Semua petinggi G20 juga diperingatkan akan adanya kemungkinan penyadapan percakapan telefon. "Mustahil akhir pekan ini tidak terjadi insiden spionase," ujar petugas dinas rahasia di Brisbane. Tuan rumah KTT, PM Tony Abbott, mengatakan, unjuk kekuatan Rusia tidak membuat heran menimbang situasi yang masih tegang. Semua akan tetap dipantau oleh Australia.

Harian The Australian yang juga terbit di Brisbane dalam tajuknya berkomentar: Pimpinan Kremlin Vladimir Putin jadi faktor risiko dalam KTT G20. Keberadaan kapal perang Rusia di dekat perairan Australia akan mengalihkan perhatian dari agenda utama dalam pertemuan puncak itu, yakni menyepakati pertumbuhan ekonomi global sebesar dua persen dalam lima tahun ke depan. Di bawah tekanan sanksi ekonomi, serta kritik tajam dari para peserta KTT G20, diyakini Putin tidak akan mendukung inisiatif pertumbuhan ekonomi yang diajukan tuan rumah. Jadi bagi PM Tony Abbott, jika KTT gagal mencapai kesepakatan, kambing hitamnya akan bernama Vladimir Putin.

Harian Australia Sydney Morning Herald yang terbit di Sydney menulis: kehadiran kapal perang Rusia di perairan internasional dekat Australia adalah bagian dari operasi mereka. Operasi ini tidak melanggar hukum. Tapi juga harus disadari, keberadaan kapal perang itu ada dalam jangkauan angkatan laut Australia yang terus memonitor kegiatannya. Semua aksi itu harus dimengerti sebagai isyarat dari Moskow, bahwa mereka memiliki kekuatan dan sekaligus mendemonstrasikan bahwa Rusia bisa melakukan operasi militer di seluruh dunia.

Harian online News.com au melaporkan: keberadaan kapal perang Rusia itu adalah untuk mengujicoba kapabilitas daya jangkaunya, khususnya dalam penelitian dampak perubahan iklim di kutub selatan. Tapi juga, jika diperlukan bisa menjamin keamanan bagi Presiden Vladimir Putin yang mengikuti KTT G20 di Brisbane, demikian penegasan kedutaan besar Rusia. Angkatan laut Australia sudah melakukan komunikasi standar dengan kapal perang Rusia, untuk mengecek gelombang radio, sinyal bendera dan semaphore dengan lampu. Ini merupakan langkah jaga-jaga, melacak kemungkinan aksi penyadapan. Sebab bagi pemerintah Australia, kehadiran empat kapal perang Rusia di perairan internasional dekat Australia untuk melakukan manuver itu, diinterpretasikan sebagai pamer kekuatan dan provokasi dari Presiden Vladimir Putin. (dw.de)