“Beberapa kegiatan meliputi modernisasi, pengadaan dan penghapusan alutsista serta penegmbangan organisasi telah mencapai rata-rata 42 persen dalam pemenuhan Renstra tahap pertama,” ungkap Marsetio saat HUT TNI di Surabaya.
Selanjutnya, Kasal berharap dalam memasuki Renstra tahap II tahun 2015-2019, focus pembangunan diarahkan lebih kepada penyelesaian Rentra tahap pertama yang belum selesai serta pemantapan dan peningkatan kemampuan postur TNI AL yang diukur dari empat komponen dasar datas.
Namun, Kasal berdalih bahwa percepatan MEF tersebut sangat tergantung dari perekonomian negara dan komitmen yang besar dari pemerintah, DPR, dan seluruh rakyat Indonesia. Gayung bersambut, kata terjawab itulah pribahasa yang tepat saat menggambarkan pelantikan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo 20 Oktober 2014 lalu yang dalam pidato pelantikannya menyebutkan, “Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri yang menyumbangkan keluhuran pada peradaban global. Kita harus bejerja sekeras-kerasnya menjadi negara maritim. Samudera, selat, teluk, dan laut adalah masa depan kita, Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalasveva Jayamahe, di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita dulu bisa semakin membahana kembali”.
Pernyataan Jokowi dalam pidato pelantikan itu telah membawa angin segar bagi pembangunan TNI AL kedepan. Akan tetapi variabel lain mengenai perekonomian negara yang berdampak pada besarnya penetapan anggaran pertahanan turut menjadi penentu dalam membangun pertahanan matra laut negara Poros Maritim Dunia.
Anggaran Pertahanan dan Diplomasi
Mencermati fluktuasinya perekonomian negara yang berdampak pada besarnya anggaran pertahanan turut mengundang spekulasi dari beberapa pengamat. Salah satunya pengamat pertahanan asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani. Kepada Jurnal Maritim saat ditemui di Hotel Darmawangsa, wanita yang akrab disapa Mbak Dani ini memaparkan analisisnya dalam memasuki Renstra II.
“Pembangunan MEF pada renstra I sudah mencapai 38-40 persen sampai pencapaian 100 persen pada tahun 2024. Anggaran alutsista itu sebesar Rp150 Triliyun dan angkatan laut mendapat sekitar Rp60 Triliyunan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa angka itu tidak linier dan itu terus berubah-ubah,” ungkap Dani.
Memang pada kenyataannya dari anggaran yang ditetapkan itu tidak seluruhnya terealisasi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang naik turun tentunya membuat lain tetulis lain terealisasi. Lebih lanjut Dani menegaskan dalam Renstra II nanti anggaran itu harus meningkat dari tahap sebelumnya dan akan terus meningkat lagi pada tahap berikutnya.
“Kalau kita bicara Security Export Import itu ada ketentuan tidak tertulis bahwa kita harus memenuhi 2 persen dari GDP untuk pertahanan. Jadi estimasi anggaran periode 2015-2019 kita baru menganggarkan 1,5 persen dari GDP dan 2 persen pada tahun 2024. 1,5 persen Itu artinya apa, kita harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 Triliyun untuk pertahanan. Itu saja tidak mudah, ketika ekonomi kita masih begini. Kita akan selalu dibenturkan dengan nasi versus amphibi dan kesejahteraan versus keamanan,” tandasnya.
Menurutnya, hal itu menjadi suatu pertaruhan yang tidak mulus mengingat problem kemanusiaan masih sangat banyak. Akan tetapi wanita kelahiran Surabaya 50 tahun silam ini mengingatkan pembangunan pertahanan menjadi sesuatu yang penting dan tidak bisa dihitung dengan uang serta komitemen pemerintahan Jokowi dalam mengatasi masalah itu.
“Seharusnya membangun kekuatan pertahanan itu sesuatu yang lain lagi, ini yang penting karena bagaimana kita merasa aman karena perasaan aman itu nggak bisa dikalkulasi dengan uang. Saya yakin pak Jokowi ingin membangun pertahanan yang kuat juga bervisi maritim. Dan dia meletakan dasar-dasar pembangunan itu. Kalau kita bicara pertahanan maritim bukan hanya dilihat dari angkatan laut saja, tetapi bagaimana konsep Tri Matra Terpadu yang berjalan secara bersamaan,” cetusnya.
Sementara itu, pengamat pertahanan asal Universitas Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie menuturkan tidak selamanya anggaran pertahanan itu dihitung berdasarkan GDP tetapi bisa didasarkan pada Threat Based Planning atau pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi. Baru kemudian kekuatan pertahanan dibangun berdasarkan Capabilities Based Planning (CBP).
“Ini yang saya maksudkan tidak selamanya Anggaran Pertahanan itu harus dihitung dari ketersediaan dan kemampuan GDP tetapi bagaimana melihatnya dari urgency yang terjadi jika kita tidak menyediakan anggaran pertahanan yang memadai sesuai dengan perkembangan dan eskalasi ancaman atau risiko. Risiko disini adalah ancaman yang timbul karena kita sudah tau ada tetapi kita memilih diam atau tidak berbuat apa-apa,” pungkasnya.
Selain itu, wakil ketua ILUNI UI ini menambahkan dengan melihat perkembangan dan perubahan eskalasi ancaman dan resiko kemudian kita dapat menetapkan urgensi anggaran pertahanan yang diperlukan. “Itu kenapa sejak awal saya sampaikan pemikiran SBY akan ‘Thousand Friends Zero Enemy’ itu sangat tidak tepat untuk Indonesia yang secara geopolitik, geostrategi dan geoekonomi merupakan pusat maritim dunia dan memiliki 6 chokepoints strategic yang dilalui 90 persen perdagangan dunia. Kita menjadi negara yang careless pada posisi strategis dan kesempatan yang dimilikinya untuk menjadi negara ‘pemain’ dan bukan sebagai negara penonton semata,” ungkapnya.
Dengan melihat tingginya ancaman itu tentu membuat pembangunan teknologi terkait dengan precision-guided munitions (PGMs); intelligence gathering, surveillance and reconnaissance (ISR); dan command, control, communications, computing, and intelligence processing (C4I), semakin meningkat. Di mana awalnya semua akan kembali bermuara pada peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan.
“Kenapa misalnya industri pertahanan kita selama 10 tahun ini tidak tumbuh cepat meski sudah difasilitasi dengan semua elemen? Ya, karena kita kemarin kemarin menjadi negeri dengan nol musuh dan karenanya TNI juga mengambil kebijakan nol growth untuk jumlah personilnya. Lalu, darimana industri pertahanan bisa berkembang jika demand-nya tidak ada atau statis?”, tanyanya.
Connie, juga menghimbau bila TNI AL belum mampu untuk melakukan itu maka peran Diplomasi menjadi sangat penting untuk mendukung upaya pertahanan berdasarkan tingkat ancaman.
“TNI AL melaksanakan strategi partner dengan negara- negara tetangga. Dan kesinilah saya kira bentuk ASEAN NAVY akan mengarah dan anggaran pertahanan kita pasti harus mengikuti arah trend ini,” tuturnya.
Formulasi Anggaran Pertahanan
Senada dengan Connie, wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Laksda (Purn) Budiman Djoko Said memaparkan rincian penyusunan anggaran berdasarkan ancaman atau kebutuhan.
“Anggaran merupakan konsekuensi dukungan suatu kegiatan dan manfaat, keuntungan, effektifitas atau kapabilitas, biasanya adalah kriteria guna membantu memilih suatu alternatif. Misalnya ada beberapa alternatif postur kekuatan militer nasional yang akan dibangun,” ucap Budiman.
Dalam penetapan anggaran untuk postur kekuatan nasional termasuk kekuatan pertahanan lautnya, Budiman menggunakan konsep Capabilities Based Planning (CBP) yang kemudian dilanjutkan dengan Activity Based Cost (ABC).
“Jadi dalam penetapan anggaran, ditentukan dulu kegiatan atau kebutuhan apa yang akan dibangun kalau sudah baru anggarannya dicari. Selama ini yang terjadi sebaliknya, anggaran dulu ditetapkan baru kegiatannya mengikuti anggaran, kalau begitu ya kita seperti ini terus,” pungkasnya.
PK1,2,3,……n = K1/C1, K2/C2, K3/C3……Kn/Cn
Dimana,
PK = Postur kekuatan
K = Harga kapabilitas
C = Konsekuensi anggaran
Model ini bisa dikembangkan dengan berbagai alternatif skenario pelibatan/skenario pertahanan nasional dan estimasi (jumlah) area pelibatan, sehingga mendapatkan jumlah Gugus Tugas yang membentang mulai dari mimimum sampai maksimum, semakin minim semakin besar harga gagalnya ( 1 – Probabilita sukses) atau risikonya.
“Oleh karena itu biaya, ongkos, anggaran totalnya adalah konskuensi suatu pilihan atau kegiatan atau proyek yang akan dipilih, maka anggaran semestinya bukanlah suatu kendala dalam ruang keputusan. Problemanya adalah bagaimana membangun model dengan berbagai alternatif kapabilitas,” tambahnya.
Melihat pola pembangunan pertahanan nasional ke depan, mantan Danseskoal tahun 2000 ini mengingatkan pemerintah dan DPR untuk dapat mengembangkan skenario yang tidak habis untuk gaji rutin prajurit.
“Jadi yang sangat diperlukan dalam pembangunan kekuatan militer nasional yang beorientasi kepada operasi gabungan paling effisien adalah skenario gabungan yang bisa saja muncul mulai dari arsitektur yang sangat memungkinkan sampai dengan kurang memungkinkan. Namun, setidak-tidaknya pengambil keputusan (Pemerintah dan DPR-red) dan analis biaya bisa melihat dengan jelas biaya rill untuk perbaikan struktur mendatang,” tutupnya.(http://jurnalmaritim.com)
