Pages

Sunday, 16 November 2014

Butuh dana pemerintah agar industri kapal lokal mampu bersaing

Butuh dana pemerintah agar industri kapal lokal mampu bersaing
KRI John Lie. 
 

Industri pertahanan maritim Indonesia semakin berkembang. Lewat UU No.16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, jaminan dukungan pemerintah terhadap industri perkapalan lokal ini diwujudkan.

Pengamat kemaritiman LIPI Diandra Mengko menyatakan produksi kapal dalam negeri masih memiliki peluang bersaing dengan kapal buatan luar negeri. Hal itu karena tenaga ahli Indonesia memiliki kemampuan yang sudah diakui dunia dalam merancang sebuah kapal berkualitas.

"Secara SDM (sumber daya manusia), kita sudah mampu, tapi kesejahteraan belum. Kita harus adakan pembinaan orang yang mau konsentrasi di bidang militer," kata Diandra Mengko saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (14/11).

Menurutnya, bantuan dana dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri perkapalan di Indonesia. Kebiasaan pemerintah, hanya menggelontorkan dana ketika ada pesanan kapal saja.

"Industri pertahanan tidak mendapatkan anggaran tetap dari pemerintah, jadi pemerintah hanya pesan dan mereka membiayai sendiri. Pembuatan kapal cenderung mahal, terakhir saya cek PT PAL masih kuning, masih butuh pemerintah," terang dia.

Dia menyatakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sendiri belum mempunyai rancangan arah industri pertahanan maritim ke depan. Harusnya dengan rancangan itu, mereka dapat segera mensinergikan dengan ahli-ahli perkapalan di kampus-kampus.

"Sejauh ini belum ada, idealnya seharusnya ada itu (rancangan industri pertahanan kemaritiman). KKIP baru muncul dalam dua tahun lalu, kalau road map meneliti belum ada apalagi objek yang akan diteliti," ujar dia.

Lanjut dia, embargo teknologi pertahanan dari Amerika Serikat yang pernah menimpa Indonesia berpengaruh besar terhadap perkembangan industri pertahanan secara keseluruhan hingga sekarang. Kebijakan yang berakhir pada tahun 2005 itu mengakibatkan teknologi di bidang pertahanan Indonesia tertinggal dari negara-negara maju.

"Kita harus dibenahi teknologinya, embargo zaman dulu itu berdampak membuat teknologi kita stagnan. Bicara kemandirian industri pertahanan perlu disadari adalah ambisi yang tinggi dan tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat," ujarnya. (Merdeka.com )