Tak Punya Dana Biayai Patroli Laut, TNI Utang Rp 6 Triliun ke Pertamina

KOMPAS.com/Anton Abdul Karim Ilustrasi KRI TNI AL.

JAKARTA— Dunia kemaritiman Tanah Air menghadapi dilema yang cukup serius dalam menangani praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Tugas TNI Angkatan Laut dalam mengamankan teritori di Indonesia nyatanya tak bisa berfungsi maksimal. Sebab, dana anggaran bahan bakar minyak untuk kapal-kapal patroli laut sangat minim. TNI bahkan sampai harus berutang Rp 6 triliun untuk mengoperasikan kapal patroli ini.
"Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun, nggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).

Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal corvette, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. "Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam," tutur Moeldoko.

Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. "Secara kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh bisa ribuan ton itu urusan BBM," ucap Moeldoko.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. "Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal," ucapnya.

Dengan keterbatasan ini, Marsetio mengaku menyiasatinya dengan memfokuskan pengawasan pada daerah yang rawan illegal fishing, misalnya di perairan Natuna. Di kawasan itu, Marsetio mengaku sudah menangkap 6 kapal bodong, yakni 3 kapal dari Vietman, 2 kapal dari Malaysia, dan 1 kapal bodong dari Batam.

"Jadi, kami nggak mungkin seperti menggergaji laut seperti itu. Kami memfokuskan pada pos-pos di mana ada informasi soal penjarahan ini," ucap Marsetio.
Marsetio mengatakan, TNI AL selalu menyuarakan soal terbatasnya dana anggaran untuk BBM sejak pemerintahan lalu. Namun, permintaan itu masih belum dikabulkan. Dia berharap agar TNI AL mendapat pos dana anggaran yang cukup dari APBN-P untuk patroli laut. Terlebih lagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini lebih mengedepankan sektor maritim.

"Permasalahan antar-negara ke depan itu sudah soal perbatasan. Kami bukan minta dalam bentuk uang karena minyak bisa sewaktu-waktu naik. Yang dibutuhkan dalam bentuk kuantum, kita butuh 5,6 juta kiloliter per tahun," kata dia.( KOMPAS.com )