Kita Tak Mau Cuma Jago Kandang

Bandung -Manajemen PT Pindad (Persero) menegaskan tak hanya akan fokus menjual produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dalam negeri, namun juga bisa memperbanyak ekspor alutsista ke berbagai negara.

Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim menyatakan keinginannya memperbesar angka ekspor produksi alutsista Pindad. Target tersebut akan terbantu dengan adanya rencana suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp 700 miliar melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal ini disampaikannya disela-sela kunjungan jajaran Kopassus bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Kamis (29/1/2015).

"Saat ini tengah dibahas, teman-teman DPR menaruh harapan yang sama," ujar Silmy saat menjelaskan soal PMN.

Dana PMN rencananya akan digunakan untuk modernisasi peralatan dan peningkatan kapasitas produksi di Pindad. Modernisasi peralatan dibutuhkan agar Pindad dapat memenuhi standar produk yang mampu bersaing dengan produk internasional.

"Kan saya jika TNI misalnya pesan keluar karena kita tak memiliki mesin yang modern," kata pengganti mantan Dirut Pindad Sudirman Said ini.

Saat ini dari total penjualan Pindad per tahun, hanya 5% yang berasal dari ekspor sisanya mayoritas untuk pemesanan domestik. Namun pada tahun-tahun ke depan, Pindad menargetkan pasar ekspor bisa dicapai hingga 20% hingga 25% dari total penjualan.

"Kita juga nggak mau cuma jago kandang," tutur Silmy.

Proyeksi ekspor alutsista yang sedang dijajaki yaitu kerjasama dengan sebuah perusahaan industri alutsista di luar negeri untuk ekspor 120 juta amunisi yang dipesan dalam 5 tahun.

"Produksi Anoa kita 44 unit telah beroperasi untuk misi perdamaian PBB. Ini bukti nyata produk kita bisa sampai beroperasi di daerah remote. Ditambah lagi saat ini sedang penjajakan 40 unit Anoa untuk di Afrika," sebutnya.(Detik)

Pindad Targetkan Porsi Ekspor Capai 25%

Senjata produksi PT Pindad dipajang di Divisi Senjata PT Pindad, Bandung, Jabar, Senin (12/1). Presiden Jokowi menyatakan, akan menyuntikkan dana Rp700 miliar ke PT Pindad guna mendorong berkembangnya industri alutsista produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertahanan nasional.

BANDUNG - PT Pindad menargetkan peningkatan jumlah ekspor produknya sebesar 25 persen dalam lima tahun mendatang. Target utama BUMN ini tetap memasok kebutuhan alutsista dalam negeri yang dipesan oleh Departeman Pertahanan RI untuk persenjataan TNI dan Polri.


"Saat ini ekspor produk baru lima persen, namun dalam lima tahun ke depan kami targetkan bisa mencapai 20-25 persen," kata Dirut PT Pindad Silmy Karim di Bandung, Kamis (29/1) saat menerima kunjungan Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo di Bandung.

Dengan peluang pasar ekspor yang cukup besar dalam beberapa tahun ke depan serta kian diperhitungkannya produk Pindad, Silmy optimistis bisa meningkatkan ekspor.

Ekspor produk saat ini, kata dia, adalah amunisi yang diproduksi di Turen, serta persenjataan seperti senjata genggam maupun laras panjang SS dan beberapa jenis lainnya.

Untuk merealisasikan proyeksi itu, pihaknya melakukan beberapa langkah dan upaya, antara lain menjalin kerja sama dengan industri pertahanan terkemuka. Kerja sama itu dalam hal pemenuhan pemesanan 120 juta butir peluru selama 5 tahun.

Selain itu menjalin kerja sama strategis dengan industri sejenis lainnya. Bentuknya, pemenuhan kebutuhan kendaraan taktis.

"Salah satunya dalam pengembangan kendaraan taktis 4x4, dimana Pindad akan memproduksi untuk pesanan ke luar negeri," katanya.

Kepercayaan terhadap produk Pindad juga, kata Silmy Karim, juga dari pasukan perdamaian PBB yang memesan 44 unit kendaraan taktis produk PT Pindad, yaitu Anoa.

"Pasukan PBB menggunakan 44 unit Anoa untuk menjalankan misi perdamaiannya di Afrika," katanya.

Upaya-upaya kerja sama itu, terangnya, sebagai jawaban tantangan sekaligus tindak lanjut UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan Nasional yang berdaya saing tinggi.

"Pindad berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan itu tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas," kata Dirut Pindad menambahkan.(beritasatu)

Siasat Indonesia Menghadapi Raksasa Dunia

 

 

DUA negara raksasa dunia tengah mengelus-elus Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia. Dua negara adidaya itu berhasrat menjadikan 'Negeri Jamrud Khatulistiwa'--julukan Indonesia--sebagai pangsa pasar bagi produk-produk persenjataan mereka.

Sebagai bukti, Amerika Serikat mengaku siap memasok sejumlah suku cadang yang diperlukan kendaraan militer Indonesia asal negara tersebut seperti untuk pesawat angkut C-130 Hercules, jet tempur F-16 Fighting Falcon, dan helikopter tempur AH-64 Apache.

''Sulit bagi AS untuk melakukan embargo kepada Indonesia sebagai mitra yang amat kuat,'' kata Staf Khusus Menteri Pertahanan AS untuk Kawasan Asia Pasifik David B Shear, akhir pekan lalu.

Shear menambahkan pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk memastikan komitmen, dukungan, serta pengiriman suku cadang peralatan militer kepada Indonesia. ''Kami juga memiliki kerja sama penting mengenai hibah pesawat tempur F-16 dan penjualan helikopter tempur Apache baru-baru ini,'' kata Shear.

Lain Amerika Serikat, lain pula Rusia. Beberapa hari sebelum Shear mengungkapkan keinginan 'Negeri Paman Sam', Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah lebih dahulu menyatakan keinginan agar Indonesia menyetujui pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis Su-35.

''Kami berharap kesepakatan pembelian Su-35 bisa terjadi. Kerja sama militer di antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama dan kami ingin bisa terus berlanjut,'' ujar Galuzin di kediaman Duta Besar Rusia, Jakarta, Senin (19/1).

Dia menambahkan Rusia selalu siap jika memang nantinya Indonesia sepakat untuk membeli Su-35 demi menambah unit pesawat tempurnya.

SETPERS/AGUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo paham betul negeri yang dipimpinnya menjadi incaran negara-negara asing sebagai pangsa pasar potensial. Negara seluas 1.904.569 km2 ini tentu membutuhkan peralatan utama sistem persenjataan yang canggih, modern, dan ideal demi menjaga kedaulatan.

Daripada sekadar menjadi konsumen dan incaran negara-negara produsen dari luar negeri, Jokowi ingin Indonesia mandiri. Ia pun gencar melakukan safari ke PT PAL, PT Dok Surabaya, dan PT Pindad demi memenuhi kebutuhan pertahanan dalam taraf yang ideal.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengamini bahwa tujuan safari Jokowi ialah untuk mengetahui secara langsung kondisi salah satu industri strategis itu dan bagaimana pengembangannya ke depan.

''Presiden menginginkan pengembangan berbasis dua hal. Misi pertama harus bisa menuju kemandirian pertahanan, setiap ada pengadaan alutsista harus dibarengi transfer teknologi. Yang kedua ialah untuk menerapkan teknologi dan mengembangkan teknologi ganda,'' imbuhnya.


Ditopang UU
Industri pertahanan di dalam negeri memang diyakini akan bergeliat dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Pendorongnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

''Industri akan lebih bergeliat karena dijamin pemerintah melalui undang-undang. Ada banyak investor asing yang ingin mengajak kerja sama,'' ujar Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Said Didu kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, kata dia, industri dalam negeri baru bisa memproduksi senjata berkaliber kecil, kapal pendukung logistik perang, atau panser. Indonesia masih sangat tergantung pihak asing dalam hal teknologi tingkat tinggi.

''Untuk pesawat tempur, kapal perang yang lengkap dengan sistem senjata, kemudian kapal selam, itu masih harus bekerja sama dengan pihak asing. Senjata kaliber besar dan rudal juga masih harus kerja sama,'' tuturnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pesawat tempur dan kapal selam tengah dirancang dengan Korea Selatan. ''Pesawat tempur mungkin baru bisa terbang 2026, kapal selam mungkin 2017-2018 sudah dibangun di PT PAL. Untuk medium tank, sedang dirancang PT Pindad,'' kata Said.

Said juga mengutarakan persoalan pertahanan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Mengingat masih ada permasalahan dari sisi industri pendukung dan permodalan, ia pun berharap kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian bisa mendorong pengembangan industri pendukung, sedangkan Kementerian BUMN membantu suntikan modal. ''Dengan begitu, kapasitas produksi bisa ditingkatkan seiring dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni,'' tandas Said.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan Kemenperin terus menguatkan BUMN sebagaimana yang menjadi bagian tugasnya.

''Tugas Kementerian Perindustrian ialah bagaimana memperkuat BUMN-nya seperti Pindad, Krakatau Steel, atau Dahana yang memproduksi mesiu. Dari sisi permodalan, Kementerian BUMN juga sudah bergerak melalui penyertaan modal negara (PMN),'' tutur Ansari.(mi)