PT PAL Siap Produksi Kapal Selam

(Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

 Surabaya - Dana senilai 1,5 triliun dari Pemerintah Pusat siap digelontorkan pemerintah kepada PT PAL Indonesia (Persero) pada minggu depan. Dengan turunnya dana tersebut PT PAL siap mengerjakan proyek pembuatan kapal selam.

Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, proses pencairan dana Rp 1,5 triliun untuk PT PAL sudah sampai di Sekretariat Negara dan sudah diajukan kepada presiden. "Kami harapkan by next weeks sudah bisa cair, turun Rp 1,5 triliun untuk proses pembuatan kapal selam," tuturnya, Kamis (28/5/2015).

Direktur Utama PT PAL Indonesia,  M. Firmansyah Arifin juga menegaskan bahwa dana tersebut untuk proses pembuatan kapal selam. "Itu untuk proses pembuatan kapal selam. Dan bisa dilihat, proses pembuatan kapal selam sudah mulai jalan," katanya.

Dia menambahkan, PT PAL saat ini sudah melakukan berbagai macam inovasi diantaranya adalah merevitalisasi peralatan produksi dan penataan sumber daya sehingga perusahaan tersebut kembali menggeliat dan diperhitungkan dikancah nasional hingga internasional.

"Selain tekad yang kuat dalam mendukung perkembangan industri maritim, saat ini kami sedang dalam proses pengerjaan proyek 2 kapal PKR pesanan Kementerian Pertahanan RI yang bekerjasama dengan DAMEN, Belanda dan 2 kapal SSV pesanan Angkatan Laut Filipina," tandasnya.

Luhut juga mengatakan, selain mendapat kucuran dana Rp 1,5 triliun, PT PAL juga akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah senilai Rp 25 triliun. Dana tersebut akan digelontorkan dalam 5 tahun ke depan yang bakal digunakan oleh perseroan untuk memproduksi 500 unit kapal niaga.

Menurut Luhut, setelah mengadakan inspeksi ke pabrik PT PAL dan melihat fasilitas yang dimiliki oleh PT Pal, ia melihat bahwa kucuran dana Rp 25 triliun tersebut memang pantas didapat oleh perseroan. Pasalnya, semua sarana dan prasarana pembuatan kapal telah dimiliki oleh PT PAL.

"Tadi saya lihat ada fasilitas untuk pembuatan kapal perang, kapal kawal rudal dan semuanya. Jadi mulai dari nol semuanya dipersiapkan oleh anak bangsa," tuturnya.

Dia menambahkan, langkah pemberian dana kepada PT PAL tersebut sesuai dengan misi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang memang mengedepankan produk dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja. "Tapi tentunya harus memperhatikan kualitas kontrol dari produk kapal itu sendiri," tandasnya. (Liputan6.com)

Indonesia tetap netral di Laut Tiongkok Selatan

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno 

 

Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Indonesia akan konsisten mendukung perdamaian dan netral dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

"Kita sebagai negara yang berprinsip bebas aktif tetap harus ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia," kata Tedjo seusai berbicara pada Kongres Pancasila VII di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu.

Menanggapi rencana Amerika Serikat membantu memfasilitasi pelatihan dan persenjataan bagi militer Asia Tenggara termasuk Indonesia, untuk menghadapi Tiongkok jika terjadi konflik di Laut Tiongkok Selatan, dia menegaskan sampai terjadi konflik di sana, Indonesia tetap netral.

"Ada atau tidaknya bantuan, kita tetap melaksanakan dan mendukung adanya perdamaian di Laut Cina Selatan," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam Agus Sriyono di Yogyakarta mengatakan kepemimpinan Indonesia dalam kemitraan Asia-Afrika dapat diwujudkan dalam mendorong perdamian, misalnya dengan memediasi konflik Laut Tiongkok Selatan.

"Apalagi saat ini terjadi defisit kepercayaan antarnegara-negara yang berkonflik," kata dia.

Menurut dia, Indonesia memiliki posisi strategis karena tidak memiliki kepentingan dalam klaim Laut Tiongkok Selatan. (Antara)

Dua pemelihara perdamaian Indonesia terima penghargaan PBB

Jakarta - Dua anggota pemelihara perdamaian PBB dari Indonesia bersama-sama 126 pemelihara perdamaian (militer, polisi, dan warga sipil) yang gugur pada 2014 menerima penghargaan dalam upacara di Markas Besar PBB, Jumat (29/5).

Rilis Pusat Informasi PBB (UNIC) di laman unic.jakarta.org, Sabtu, menyebutkan di antara pemelihara perdamaian yang gugur pada 2014 dan dianugerahi Medali Dag Hammarskjold secara anumerta terdapat dua orang dari Indonesia.

Nama dari kedua orang WNI tersebut adalah Sersan Kepala Iwan Santoso dan Prajurit Kepala Leduwin Aruan yang bertugas dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

UNIC menyebutkan bahwa Indonesia merupakan kontributor personel militer dan polisi kedua belas terbesar untuk pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia kini mengerahkan lebih dari 2.700 personel ke operasi pemeliharaan perdamaian di Afrika Tengah, Kongo, Haiti, Lebanon, Liberia, Mali, Sudan, Sudan Selatan, dan Sahara Barat.

Hari Internasional Pemelihara Perdamaian PBB diperingati pada 29 Mei 2015. Peringatan ini menandai tujuh tahun berturut-turut dimana PBB akan menganugerahkan penghargaan kepada lebih dari 100 "helm biru" yang gugur pada tahun sebelumnya saat bertugas demi tujuan perdamaian.

Kegiatan untuk mengenang mereka akan diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York serta di operasi dan kantor pemeliharaan pedamaian di seluruh dunia.

Hari Internasional Pemelihara Perdamaian PBB diperingati setiap 29 Mei. Tahun ini peringatan ini bertepatan dengan hari jadi PBB yang ke-70.

Hal itu memunculkan peluang untuk menghargai kontribusi tak terhingga para Helm Biru dalam sejarah membanggakan PBB, serta menegaskan komitmen kami untuk menjadikan pemelihara perdamaian PBB lebih efektif di tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, tema Hari Internasional Pemelihara Perdamaian PBB tahun ini adalah "UN at 70: Peacekeeping: Past, Present, and Future".

Dalam pesan pada hari internasional itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan pemeliharaan perdamaian PBB telah memberikan napas kepada tujuan Piagam PBB untuk menyatukan kekuatan kita demi memelihara perdamaian dan kemanan internasional.

"Berkat perjuangan dan pengorbanan selama bertahun-tahun lamanya, Helm Biru yang ikonik telah menjadi simbol harapan bagi jutaan penduduk di wilayah yang dilanda perang," papar Sekjen PBB.

Saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 125.000 pemelihara perdamaian PBB, termasuk 91.000 personel militer, 13.000 perwira polisi, serta 17.000 warga sipil internasional dan staf nasional yang bertugas di 16 operasi pemeliharaan perdamaian di empat benua. (Antara)