TB Hasanudd
JAKARTA - Komisi I DPR mengkritisi
permasalahan hibah alutsista (alat utama sistem persenjataan) dari
negara lain. Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menuturkan pada tahun
2011 sesuai dengan renstra (rencana strategi) TNI akan membeli 6 unit F
16 blok 52 yang merupakan unit tercanggih dan terbaru seharga USD 600
juta .
"Tapi kemudian pemerintah melalui KSAU saat itu tiba-tiba memutuskan menerima hibah pesawat-pesawat F 16 ( bekas US National Guard ) yang sudah teronggok di Gurun Arizona sebanyak 24 unit," kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (4/6/2013).
TNI, katanya, harus harus membayar lebih dari USD 700 juta untu, memperbaiki, membawanya dan tetap dalam standar pesawat tua yakni. blok 25 dan blok 32 . Ia mengatakan secara jumlah alutista memang bertambah, namun dari efek daya tangkal terhadap sistim pertahanan udara , hampir tidak ada .
"Tahun 91, TNI AL pernah juga menerima puluhan kapal ex Jerman Timur , negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit , dan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban pemeliharaan selamanya , tapi sudah tak efektif lagi untuk dipakai," ujar Politisi PDIP itu.
Ia pun berharap pemerinta dan DPR duduk bersama membuat definisi mengenai hibah. "Agar hibah benar-benar hibah murni , tak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat , apalagi hanya menguntungkan calo," tuturnya.
TRIBUNNEWS.COM
"Tapi kemudian pemerintah melalui KSAU saat itu tiba-tiba memutuskan menerima hibah pesawat-pesawat F 16 ( bekas US National Guard ) yang sudah teronggok di Gurun Arizona sebanyak 24 unit," kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (4/6/2013).
TNI, katanya, harus harus membayar lebih dari USD 700 juta untu, memperbaiki, membawanya dan tetap dalam standar pesawat tua yakni. blok 25 dan blok 32 . Ia mengatakan secara jumlah alutista memang bertambah, namun dari efek daya tangkal terhadap sistim pertahanan udara , hampir tidak ada .
"Tahun 91, TNI AL pernah juga menerima puluhan kapal ex Jerman Timur , negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit , dan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban pemeliharaan selamanya , tapi sudah tak efektif lagi untuk dipakai," ujar Politisi PDIP itu.
Ia pun berharap pemerinta dan DPR duduk bersama membuat definisi mengenai hibah. "Agar hibah benar-benar hibah murni , tak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat , apalagi hanya menguntungkan calo," tuturnya.
TRIBUNNEWS.COM
