Dalam diskusi yang bertajuk 'Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi-JK' di Kedai Tjikini, Jl Cikini Raya, Jakpus, Selasa (4/11/2014).
KontraS menunjukkan beberapa contoh problem yang kerap sekali terjadi di antaranya adalah rekayasa kasus, pemaksaan opini publik, dan penggunaan metode penyiksaan terhadap pelaku oleh oknum polisim.
"Sering kali polisi melakukan penegakan hukum tapi di saat bersamaan menciptakan ketidakamanan atau rasa takut. Dalam penegakkan hukum orang dengan mudah dibunuh, ditembak. Jadi orang merasa kalau berurusan dengan polisi hidupnya makin suram," ujar Koordinator KontraS Haris Azhar yang menjadi pembicara.
Berbagai problem di tubuh kepolisian dinilai Haris banyak ditemukkan di jajaran Polres dan Polsek. Di mana pola yang terjadi menurut Haris adalah munculnya pilih kasih dalam penanganan kasus berdasarkan kelas-kelas sosial pihak yang berurusan dengan kepolisian.
"Kalau dilihat dari problemnya ini tidak ada leadership yang kuat di polisi yang bisa membawa angin perubahan agar orang tertib dalam bekerja tapi juga canggih. Ada rekayasa kasus, pemaksaan opini publik, ada metode penyiksaan," kata Haris.
Selanjutnya hal yang disoroti KontraS adalah tentang manajemen organisasi dan manajemen penegakkan hukum yang tidak bekerja dengan baik. Bersamaan dengan itu, integritas oknum kepolisian pun dinilai sangat kurang dewasa ini.
"Akhirnya kerumitan itu yang digunakan untuk pilih kasih dalam kasus penegakkan hukum. Kalau orang nggak punya resiko (terkait kekuasaan), diproses oleh polisi, atau kalau orangnya punya uang tapi tidak memiliki resiko positif justru diproses oleh polisi dalam rangka mencari uang. Kasus narkoba kan seperti itu," jelas alumnus Trisakti itu.
Untuk itu KontraS meminta agar Jokowi memiliki perhatian khusus untuk membenahi kinerja kepolisian. Terutama karena Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
"Kapolri itu di bawah langsung presiden, dia punya kapasitas politik yang cukup karena punya channel ke presiden. Polri diberi wewenang besar tapi tidak sinergis dengan keprofesionalan dan keterampilannya. Kalau Jokowi melupakan situasi ini, menurut saya dia sedang memelihara keganasan hukum yang bisa menyasar pada orang-orang yang lemah," tutur Haris.
"Solusinya Jokowi harus memastikan polisi harus menjadi bagian dalam membangun jaminan rasa aman, atau memberi service kepada masyarakat. Jangan membuai masyarakat hanya dalam pembangunan semata, soal energi penting, soal keterhubungan transportasi itu penting, tetapi soal keamanan individu itu juga penting," imbuhnya.
Tak hanya itu, KontraS pun mendesak agar Kapolri menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan penyiksaan dan memberi ancaman kekerasan serta rekayasa terhadap proses hukum.
KontraS juga meminta agar personil kepolisian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan instrumen hukum dan HAM yang berlaku.
Polisi juga diharapkan tidak arogan dan mau diuji masyarakat. Pasalnya selama ini ketika polisi menerapkan tindakan hukum kepada masyarakat yang melanggar peraturan, menurut Haris polisi tidak bersedia dikritisi (diuji) oleh masyarakat dan kurang bisa memberikan argumen yang mampu dimengerti.
"Selama ini paling jauh kalau di jalan, mereka bilang ada kesalahan prosedur atau semacamnya. Masyarakat tidak mungkin hidup tanpa polisi, tapi kita merindukan polisi yang berintegritas dan polisi juga harus mau diuji oleh masyarakat," tutup Haris.
Detik
