UAV Swasta? Mengapa tidak...?

Di tengah hingar bingar pengadaan dan pembentukan skadron UAV pertama Indonesia, sejatinya potensi anak bangsa akan pembuatan UAV tak perlu diragukan. Selain lembaga riset negara semacam BPPT atau Balitbang Kemhan, kalangan anak muda swasta pun ikut tergerak mengembangkan UAV.

(all photo by aeroterrascan)


Salah satunya adalah Aeroterascan yang menawarkan berbagai jenis UAV. Setidaknya, perusahaan kecil asal Bandung Jawa barat ini menawarkan 4 jenis UAV yang dibedakan dari ukuran. Paling kecil dan terbaru adalah RBX01. Jika anda pernah meononton film Act of Valour, dimana personel SEAL melepas UAV kecil, seperti itulah RBX01. Cukup dilempar dengan tangan, ia akan terbang dan memasok informasi. karena ukurannya yang kecil, maka daya jelajah dan endurance nya pun tergolong rendah. Yaitu hanya 15 km dan 1 jam saja.


Produk lainnya adalah RBX02. Dilihat sosoknya, dan dibandingkan dengan UAV modern macam Predator, UAV ini masih tergolong kecil. Namun untuk menerbangkannya diperlukan pelontar, dan mendarat dengan bantuan jaring. Radius aksinya mencapai 50 kilometer dengan ketahanan terbang selama 1 jam. Untuk misi-misi taktis semacam pengintaian artileri, UAV ini kelihatannya cocok.

Ada lagi UAV RBX04 dan RBX08. UAV ini mirip dengan buatan BPPT. Spesifikasinya pun tak jauh beda. Jika dilempar ke pasaran, bisa jadi UAV ini akan berhadapan langsung dengan UAV besutan BPPT. Namun demikian, dari ke-4 UAV tadi, semuanya didesain bisa menerima bermacam konfigurasi, tergantung kondisi keuangan pemesan. Nah, anda tertarik?








ARC

Tantangan ASEAN Cegah kekerasan dalam sengketa perairan

Makarim Wibisono (FOTO ANTARA)
(Mencegah penggunaan kekerasan) itu yang harus diutamakan, itu menjadi tantangan bagi ASEAN." 

Jakarta: Direktur ASEAN Foundation, Makarim Wibisono, mengatakan ASEAN di tengah peningkatan ketegangan dalam sengketa perairan di Laut China Selatan antara Filipina, China dan Taiwan beberapa pekan terakhir memiliki tantangan mencegah munculnya penggunaan kekerasan.

"(Mencegah penggunaan kekerasan) itu yang harus diutamakan, itu menjadi tantangan bagi ASEAN," kata Makarim saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Menurut Makarim, sengketa perairan di Laut China Selatan berdasar pada klaim dengan pijakan argumen yang berbeda sehingga akan sulit mencapai titik temu, oleh karena itu fokus ASEAN harus menjaga perbedaan yang ada tidak menciptakan ketegangan berlarut.

"Kalau sekarang ini masalahnya tetap pada bagaimana mengusahakan Laut China Selatan itu merupakan wilayah yang tanpa ada penggunaan senjata dan kekerasan. Ini kesempatan ASEAN untuk mendorong pihak-pihak terkait agar bersedia maju di bidang itu," kata dia.


ASEAN sebetulnya sudah membuat draf nol Kode Tata Berperilaku (CoC), yang juga menjadi salah satu amanat yang diatur dalam Deklarasi Tata Berperilaku (DoC)

Pada awal Mei, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, setelah bertemu dengan Menlu RI Marty Natalegawa, memastikan komitmen untuk mencapai kemajuan dalam pembahasan DoC --yang disusun pada 2002-- menuju CoC.

Proses pembahasan akan dilakukan secara bertahap. Kedua belah pihak juga menginisiasi beberapa hal, diantaranya, adalah pembentukkan kelompok kerja ASEAN dan China di tingkat Direktur Jenderal. China juga menginginkan CoC disepakati oleh semua pihak.

Oleh karena itu, Makarim berpendapat bahwa sebaiknya ASEAN terus berkonsentrasi untuk segera menuntaskan mekanisme CoC.

"Kalau sudah dituntaskan siapa-siapa yang menggunakan kekerasan berarti telah mengambil langkah yang melanggar Coc itu tadi, sementara sekarang tidak ada norma-norma yang mengikat semua pihak dalam sengketa Laut China Selatan," ujar dia.

Sementara itu, pada Kamis (23/5) Filipina mengungkapkan tekadnya untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, sebagai respon atas aksi kapal-kapal perang China yang berpatroli di pulau karang di Laut China Selatan yang diduduki oleh marinir Filipina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengatakan Kamis, kapal perang China bersama dua kapal patroli dan satu armada kapal nelayan masih berada di dekat dangkalan tersebut.

"Mereka seharusnya tidak berada di sana. Mereka tidak berhak untuk berada di sana.. tak ada seorangpun meragukan kesungguhan rakyat Filipina untuk mempertahankan hak kami di wilayah tersebut," kata Hernandez kepada AFP.

"Angkatan Laut dan penjaga pantai kami diberi mandat untuk menegakkan hukum di Filipina," katanya.

Sebelumnya pada pekan lalu, Presiden Filipina Benigno Aquino mengumumkan anggaran sebanyak 1,8 miliar dolar untuk mempertahankan wilayah maritimnya.

Antara nEWS

Produk Alat Pertahanan Indonesia Tak Bermasalah

Rombongan road show pesawat CN-295 yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bersiap meninggalkan Nay Pyi Taw, Myanmar, menuju Bangkok, Thailand, Selasa (28/5/2013). Dalam road show yang berlangsung 22-31 Mei 2013, rombongan mengunjungi enam negara Asean yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 

NAY PYI TAW: Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin memastikan, alat
pertahanan produksi Indonesia yang ditawarkan ke negara lain adalah independen dan dijamin secara teknis. Alat pertahanan yang ditawarkan ke negara lain tersebut juga sudah dipakai oleh Tentara Nasional Indonesia.

Demikian disampaikan Sjafrie sebelum bertemu dengan Menteri Pertahanan Myanmar Wai Lwin di Nay Pyi Taw, Myanmar, Selasa (27/5/2013).


Dalam pertemuan dengan Wai Lwin, Sjafrie menjelaskan tentang pesawat CN-295 yang ditumpanginya untuk ke Myanmar. Sjafrie ke Myanmar dalam rangka road show pesawat milik TNI Angkatan Udara tersebut ke enam negara ASEAN, yaitu Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.
Pada akhir pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit tersebut, Sjafrie memberi cendera mata berupa helm pasukan dan rompi antipeluru yang semuanya buatan Indonesia. Sjafrie juga mengatakan, helm yang diberikannya terbuat dari kevlar dan sudah dipakai oleh pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian PBB.

"Terima kasih banyak. Jika misalnya ada perang, saya akan menggunakannya," kata Wai Lwin.
Dalam perbincangan dengan Kompas, Sjafrie menegaskan tetap terbuka peluang bagi Indonesia untuk menjual alat pertahanan produksi dalam negeri ke Myanmar meski negara itu sedang menghadapi embargo dari sejumlah negara. Alat pertahanan yang ditawarkan Indonesia adalah produk dalam negeri dan bahan bakunya juga dari Indonesia.

Alat pertahanan yang ditawarkan oleh Indonesia juga sudah terbukti keandalannya dan tak ada masalah dari segi pelayanan setelah penjualan. "Misalnya untuk CN-295 hasil prosuksi bersama PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Military. Indonesia juga menyediakan suku cadang dan pusat pemeliharaan pesawat tersebut di Bandung," jelas Sjafrie.

 KOMPAS