"Saya sering berkomunikasi dengan Panglima Diraja Malaysia. Untuk bersekapat soal Ambalat, tidak perlu lagi kami turunkan pasukan bersenjata. Masing-masing memahami tidak ada yang perlu diperebutkan di sana, cuma buang-buang energi," ujar Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2015).
Moeldoko membenarkan adanya pesawat dan kapal Malaysia yang memasuki wilayah Ambalat, dari data dan informasi personel TNI yang melakukan pengawasan. Namun, pelanggaran terkait batas-batas wilayah tersebut akan diselesaikan melalui hubungan diplomatik kedua negara.
"Semua kami kelola tanpa pendekatan kekerasan. Akan kami kelola dengan konteks politik yang lebih santun, yaitu melalui protes secara diplomatik," kata dia.
Menurut Moeldoko, laporan mengenai pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal dan pesawat milik Malaysia selalu ia sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Moeldoko berharap, laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk protes terhadap negara lain.
Hingga Mei 2015, sudah sembilan kali pesawat perang milik militer Malaysia diduga masuk tanpa izin ke wilayah yang berbatasan dengan Kalimantan, yaitu Blok Ambalat. Keberadaan pesawat Malaysia terdeteksi oleh TNI Angkatan Udara.
Komandan Lanud Tarakan Letkol Penerbang Tiopan Hutapea mengatakan, penetrasi pesawat asing memasuki wilayah udara Ambalat ini terpantau oleh Satuan Radar 225 Kosek II Kohanudnas di Tarakan, Kalimantan Utara.
Menurut Mayor Lek M Suarna selaku komandan satuan radar, pesawat Malaysia sering kali melakukan penetrasi. Terpantau, sudah sembilan kali pesawat militer negeri jiran lepas landas dari Tawau dan memasuki wilayah Indonesia di atas perairan Ambalat.(kompas)