Retaknya hubungan Indonesia dan Australia menyusul insiden pelanggaran
kedaulatan diakui oleh Panglima Militer Australia, David Hurley. Kendati
tidak akan mencapai titik nadir, hubungan kedua negara belum akan
pulih.
Hurley mengklaim pihaknya telah berkomunikasi dengan perwira Indonesia setelah laporan internal pemerintah di Canberra mengungkap enam pelanggaran kedaulatan "yang tidak disengaja" oleh angkatan laut antara Desember dan Januari silam.
"Seperti juga kami, mereka kecewa kesalahan itu terjadi. Tapi mereka mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi," katanya kepada kantor berita ABC. "Dan saya kira, di akhir pertemuan, terutama antara panglima angkatan laut, terdapat kesepakatan bahwa laporan tersebut sudah akurat dan lengkap dan mereka menerima penjelasan kami."
Titik Nadir Hubungan
Insiden tersebut terjadi ketika angkatan laut Australia menggelar operasi "Sovereign Borders" untuk memulangkan kapal pencari suaka yang kebanyakan datang dari Indonesia. Sejak pemerintahan konservatif di bawah Tony Abott berkuasa, Australia menjalankan kebijakan keras terkait arus pengungsi ilegal.
Hurley mengakui, aktivitas ilegal angkatan laut Australia semakin membebani hubungan kedua negara yang sudah retak sejak skandal spionase. Pemerintah lantas membekukan berbagai bentuk kerjasama, termasuk di antaranya kerjasama militer dan aktivitas anti penyeludupan manusia.
"Kami masih berbicara satu sama lain. Kami masih melakukan sejumlah aktivitas bersama dan saya tidak yakin kedua pihak akan mengurangi kerjasama hingga ke titik nadir. Dan faktanya kedua negara ingin melanjutkan hubungan yang harmonis," ujar Hurley.
Tantangan buat dua negara
Sementara itu Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia berencana meningkatkan patroli militer di perairan selatan. Langkah tersebut diambil guna mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan di masa depan.
Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengakui Indonesia dan Australia sedang "menghadapi tantangan dan sebab itu kami akan mengupayakan segala cara untuk menemukan solusinya." Bishop juga mengklaim kedua pihak telah mencapai kemajuan terkait kode etik hubungan yang diusulkan Indonesia sebagai syarat normalisasi.
"Kami melalui pembicaraan yang panjang pekan lalu dan hasilnya sangat produktif," katanya usai bertemu Menlu, Marty Natalegawa. "Tapi saat ini hubungan kami di beberapa area tetap akan berlanjut."
dw.de
