"Ini seperti ada benang merahnya. Ini saya sampaikan ke Panglima, apakah ada satu skenario untuk menekan Indonesia melalui sejumlah negara beberapa kasus ini," kata Mahfudz usai menggelar rapat tertutup Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).
Dia menjelaskan, belum selesai masalah imigran dengan Australia, kemudian datang Singapura yang menolak pemberian nama kapal perang TNI AL Usman Harun, lalu ditambah dengan ulah tentara PNG yang membakar perahu nelayan Indonesia. Dia pun yakin, semua kasus ini memiliki keterkaitan.
"Belum pernah ada sejarahnya militer PNG melakukan hal itu terhadap nelayan sipil kita," ujarnya.
Wasekjen PKS ini menambahkan, sangat mungkin ketiga kasus ini berhubungan dengan Pemilu 2014. Namun untuk kepentingan apa, dirinya belum mengetahuinya.
"Rangkaian kejadian ini semisal by design. Tapi saya lihat Australia ini kan sangat progresif dalam mengaplikasikan kebijakan Abbott (PM Australia) dan kelihatannya mereka tidak akan mundur. Apakah mereka tetap menekan Indonesia, kita belum tahu," pungkasnya.
Komisi I curiga Singapura, PNG & Australia sekongkol tekan RI
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq melihat banyak kejanggalan yang terjadi terkait perseteruan Indonesia dengan negara tetangga. Dimulai dari protes Singapura tentang penamaan kapal perang milik TNI AL Usman Harun, pembakaran kapal nelayan oleh tentara Papua Nugini (PNG) dan persoalan dengan Australia yang tak kunjung usai. Menurut dia, saat ini Indonesia sedang mendapat tekanan politik dari luar negeri.
Mahfudz yakin, gesekan dilakukan oleh negara tetangga tersebut disengaja. Dia menuding, Australia, PNG dan Singapura bekerja sama untuk menekan Indonesia.
"Kalau kita lihatkan Australia, Singapura, PNG sangat mungkin berkolaborasi untuk melakukan tekanan politik kepada Indonesia. Untuk kepentingan apa, kita tidak tahu," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (10/2).
Wasekjen PKS ini mengatakan, dari 3 negara yang berkonflik dengan Indonesia, dia menduga, ada maksud dan kepentingan tertentu. "Saya lihat kok ada kejadian secara terpisah, waktunya tetap bersamaan dengan Singapura dan kasus militer PNG. Ini ada apa?," tanyanya.
"Rangkaian kejadian ini bisa jadi untuk diarahkan target kepentingan tertentu. Tapi saya melihat Australia ini kan sangat progresif dalam mengimplementasikan kebijakan Abbot (PM Australia). Dan kelihatannya mungkin mereka tidak akan cepat-cepat mundur dengan langkah-langkahnya. Dan mereka akan melakukan berbagai cara untuk menekan Indonesia," imbuhnya.
Selain itu, terkait dengan persoalan protes Singapura dengan penaman KRI Usman Harun, menurutnya, hal ini tidak akan ada persoalan. Sebab, Singapura tidak punya hak untuk mengatur dan mengubah nama KRI tersebut.
"Mereka tidak punya hak untuk itu. Kalau dipersoalkan, kita bertanya kepada Singapura, ada apa? TNI mengatakan kepada kami, tidak akan mengubah nama Usman Harun dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Kita komisi I mendukung penuh sikap tegasnya," pungkasnya.
