Menlu RI membantah memperlakukan kedua negara berbeda dalam isu ini.
Menlu AS John Kerry dan Menlu RI Marty Natalegawa
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty
Natalegawa membantah adanya perbedaan sikap dalam menyikapi penyadapan
antara Australia dan Amerika Serikat. Pendekatan yang dilakukan RI
terhadap kedua negara tidak berbeda.
Ditemui media usai menerima kunjungan Menlu AS John Kerry siang tadi, Marty mengatakan pemerintah telah memanggil semua perwakilan negara yang terlibat langsung dalam penyadapan. Termasuk di antaranya Australia dan Amerika Serikat tanpa kecuali.
"Semua langkah tersebut sesuai dengan prinsip dan konstitusional. Kami memanggil semua Duta Besar negara yang bersangkutan, entah itu Korea Selatan, Singapura, bahkan AS," ungkap Marty.
Namun dia mengakui AS lebih baik menanggapi isu penyadapan ini ketimbang Australia. Pasalnya, Presiden Barack Obama telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan reformasi terhadap operasi intelijen mereka.
Langkah tersebut dinilai Marty lebih baik untuk terus membina hubungan dengan AS ke depan. Sementara di sisi Pemerintah Australia, Marty menganggap tidak ada hal baru dari cara mereka menangani isu penyadapan ini.
"Mereka memilih tidak berkomentar terkait mengenai aksi intelijennya. Sekarang kami kembali menemukan sebuah pengungkapan bahwa mereka menyadap pembicaraan terkait sengketa dagang udang dan tembakau. Saya justru malah bertanya-tanya apa hubungannya?" imbuh Marty.
Apabila ditilik kembali kasus sengketa dagang tersebut, ujar Marty, hal itu merupakan kasus antara AS dengan RI. "Tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu keamanan nasional Australia," tegas dia.
Oleh sebab itu, RI akan kembali menyampaikan kepada Pemerintah Australia bahwa tindakan-tindakan semacam ini tidak sesuai dengan semangat kemitraan kedua negara. Dulu, dia mengingat betapa hubungan kedua negara begitu dekat.
"Namun, dalam sekejap hubungan tersebut berubah. Sementara apabila dilihat dari alasan-alasannya, sama sekali tidak ada faktor penyebab dari pihak Indonesia. Apakah itu masalah penyadapan, mendorong balik perahu ke perairan Indonesia dan pengiriman pencari suaka ke sekoci penyelamat," ujar Marty.
Dia mengingatkan Australia, semua kebijakan diambil oleh Pemerintahan Tony Abbott justru mengorbankan biaya yang lebih besar, yakni hubungan bilateral menjadi terganggu. Marty berharap untuk bisa memperbaiki hubungan seperti dulu, perlu niat baik dari kedua belah pihak untuk saling menghormati. (umi)
Ditemui media usai menerima kunjungan Menlu AS John Kerry siang tadi, Marty mengatakan pemerintah telah memanggil semua perwakilan negara yang terlibat langsung dalam penyadapan. Termasuk di antaranya Australia dan Amerika Serikat tanpa kecuali.
"Semua langkah tersebut sesuai dengan prinsip dan konstitusional. Kami memanggil semua Duta Besar negara yang bersangkutan, entah itu Korea Selatan, Singapura, bahkan AS," ungkap Marty.
Namun dia mengakui AS lebih baik menanggapi isu penyadapan ini ketimbang Australia. Pasalnya, Presiden Barack Obama telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan reformasi terhadap operasi intelijen mereka.
Langkah tersebut dinilai Marty lebih baik untuk terus membina hubungan dengan AS ke depan. Sementara di sisi Pemerintah Australia, Marty menganggap tidak ada hal baru dari cara mereka menangani isu penyadapan ini.
"Mereka memilih tidak berkomentar terkait mengenai aksi intelijennya. Sekarang kami kembali menemukan sebuah pengungkapan bahwa mereka menyadap pembicaraan terkait sengketa dagang udang dan tembakau. Saya justru malah bertanya-tanya apa hubungannya?" imbuh Marty.
Apabila ditilik kembali kasus sengketa dagang tersebut, ujar Marty, hal itu merupakan kasus antara AS dengan RI. "Tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu keamanan nasional Australia," tegas dia.
Oleh sebab itu, RI akan kembali menyampaikan kepada Pemerintah Australia bahwa tindakan-tindakan semacam ini tidak sesuai dengan semangat kemitraan kedua negara. Dulu, dia mengingat betapa hubungan kedua negara begitu dekat.
"Namun, dalam sekejap hubungan tersebut berubah. Sementara apabila dilihat dari alasan-alasannya, sama sekali tidak ada faktor penyebab dari pihak Indonesia. Apakah itu masalah penyadapan, mendorong balik perahu ke perairan Indonesia dan pengiriman pencari suaka ke sekoci penyelamat," ujar Marty.
Dia mengingatkan Australia, semua kebijakan diambil oleh Pemerintahan Tony Abbott justru mengorbankan biaya yang lebih besar, yakni hubungan bilateral menjadi terganggu. Marty berharap untuk bisa memperbaiki hubungan seperti dulu, perlu niat baik dari kedua belah pihak untuk saling menghormati. (umi)
