Jakarta, Pemerintahan Joko Widodo yang telah diumumkan dituntut memiliki angkatan laut yang lebih outward looking dan meningkatkan peran diplomasi. Hal itu diungkapkan pengamat Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie.
“(Terjadi) Perubahan paradigma Presiden Jokowi dengan Ocean Leadership-nya. Dengan paradigma Poros Maritim Dunia, TNI yang tadinya lebih inward looking, otomatis akan menjadi TNI yang lebih outward looking,” ujar Connie.
Maksud dari outward looking ialah TNI secara sederhana memiliki postur, deployment, dan kesiapan Alutsista serta personel TNI yang tidak lagi akan terkonsentrasi semata dari 200 NM zona ekonomi eksklusif ke perairan dalam, tetapi melampaui jauh ke luar zona tersebut. Hal itu ditambah dengan adanya ASEAN Political Security Community 2015 nanti.
“Sekarang, di hadapan mata kita ada ASEAN Political Security Community 2015, di mana jika program ini berjalan maka TNI AL segera harus bergabung di ASEAN Navy untuk ikut mewujudkan keamanan kawasan,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya, hal tersebut terkait dengan tugas TNI AL berdasarkan asas Trinitas, yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi.
“Peran militernya dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI, khususnya pulau-pulau terluar yang hilang secara kepemilikan dan secara pengawasan. Dalam pelaksanaanya, menggerakkan unsur-unsur KRI, KAL, Pesawat Udara, dan sarana pangkalan-pangkalan TNI AL secara terus-menerus selama 270 hari dengan membentuk operasi siaga tempur laut,” jelasnya.
Dalam peran polisionil AL, sambungnya, terkait penegakan hukum di laut, tugas TNI AL adalah melindungi sumberdaya dan memelihara ketertiban di laut yang dilakukan baik dengan patroli keamanan di laut.
Connie menambahkannya dengan meningkatkan intensitas kehadiran KRI dalam kegiatan patroli rutin serta pameran bendera (Show of Flag) untuk mendekati masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, sekaligus menggugah semangat kebanggaan dan cinta Tanah Air.
Dalam hal diplomasi, Wakil Ketua ILUNI UI tersebut menuturkan, perlu menggandeng ASEAN Navy saat Indonesia kesulitan menjaga stabilitas kawasan.
“Peran ini sangat penting di mana TNI AL melakukan kegiatannya dalam bentuk kerja sama karena wilayah perbatasan yang jauh dari pengawasan sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai gerbang kegiatan ilegal, di antaranya perompakan, penyelundupan, penggeseran patok-patok perbatasan, illegal fishing dan illegal logging serta pelintas batas,” ungkap Connie.
TNI AL, lanjut Connie, harus melaksanakan strategy partner dengan negara-negara tetangga.
“Dan ke sinilah saya kira bentuk ASEAN Navy akan mengarah dan anggaran pertahanan kita pasti harus mengikuti arah tren ini,” tutupnya.
Jurnal Maritim
