JAKARTA -- Menteri Luar Negeri, Marty
Natalegawa, kembali menekankan pemerintah Indonesia protes keras dengan
adanya kantor Papua Merdeka di Oxford, Inggris, yang dibuka pekan lalu.
Ia menilai kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat
persahabatan kedua negara.
"Kita menganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara dan mengharapkan agar mereka bisa betul-betul memahami betapa kita merasa sangat terusik dan merasa sangat tidak menerima keadaan seperti itu," katanya, Selasa (7/5).
Saat bertemu dengan duta besar Inggris di Indonesia, Mark Canning, telah dinyatakan adanya kantor OPM di Oxford tidak mencerminkan pemerintah Inggris terhadap kedaulatan Indonesia. Tetapi, Indonesia tidak merasa puas karena tetap dinilai tidak lazim suatu pemerintahan tidak mampu mengelola sikap dari pemerintah daerah di Inggris.
Ia mengatakan, kantor tersebut mungkin sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Inggris. "Sekarang permasalahannya apakah suatu negara yang memiliki hubungan bersahabat dengan baik apakah bisa membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak bersahabat dengan negara lain untuk keperluan separatis. Saya rasa ini kita bicara hubungan baik antara kedua negara. Ini yang kita pertanyakan kepada Inggris," katanya.
Karena itu, lanjutnya, komunikasi dengan pemerintah Inggris terus dilakukan. Sekarang menunggu jawaban dari mereka. Inggris berkali-kali menegaskan peristiwa tersebut tidak mencerminkan posisi pemerintah Inggris. "Langkah Dewan Kota Oxford ini sama sekali tidak menggambarkan posisi pemerintah Inggris dan tetap mendukung Indonesia, mendukung NKRI, dan mendukung Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI," katanya.
REPUBLIKA.CO.ID
"Kita menganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara dan mengharapkan agar mereka bisa betul-betul memahami betapa kita merasa sangat terusik dan merasa sangat tidak menerima keadaan seperti itu," katanya, Selasa (7/5).
Saat bertemu dengan duta besar Inggris di Indonesia, Mark Canning, telah dinyatakan adanya kantor OPM di Oxford tidak mencerminkan pemerintah Inggris terhadap kedaulatan Indonesia. Tetapi, Indonesia tidak merasa puas karena tetap dinilai tidak lazim suatu pemerintahan tidak mampu mengelola sikap dari pemerintah daerah di Inggris.
Ia mengatakan, kantor tersebut mungkin sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Inggris. "Sekarang permasalahannya apakah suatu negara yang memiliki hubungan bersahabat dengan baik apakah bisa membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak bersahabat dengan negara lain untuk keperluan separatis. Saya rasa ini kita bicara hubungan baik antara kedua negara. Ini yang kita pertanyakan kepada Inggris," katanya.
Karena itu, lanjutnya, komunikasi dengan pemerintah Inggris terus dilakukan. Sekarang menunggu jawaban dari mereka. Inggris berkali-kali menegaskan peristiwa tersebut tidak mencerminkan posisi pemerintah Inggris. "Langkah Dewan Kota Oxford ini sama sekali tidak menggambarkan posisi pemerintah Inggris dan tetap mendukung Indonesia, mendukung NKRI, dan mendukung Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI," katanya.
REPUBLIKA.CO.ID
