Seoul -
Setelah sembilan tahun membangun, Indonesia kini memasuki era
kebangkitan industri pertahanan. Indonesia sudah mampu memproduksi
sejumlah jenis senjata api, panser, kapal laut, dan kini tengah
mempersiapkan pembuatan kapal selam dan pesawat tempur."Kita harus optimistis bahwa Indonesia bisa membangun industri pertahanan untuk menjaga wilayah NKRI serta menunjang stabilitas politik dan ekonomi," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam dialog dengan masyarakat Indonesia di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Minggu (10/11). Wamenhan berada di Seoul hingga Rabu (13/11) untuk mengikuti "Cyber Defence Conference" dan meninjau pabrik pembuatan T-50i Golden Eagle, pesawat tempur pesanan Indonesia yang dibuat Korsel.
Indonesia sudah memesan satu skuadron--16 buah pesawat--T-50i dan pengiriman sedang berlangsung. Selain pesawat, Indonesia juga memesan kapal selam dari Korsel. Saat ini, Indonesia sudah memiliki lima kapal selam dan sedang memesan tujuh kapal selam lagi. Korsel dipilih karena negara ini sejak awal menggunakan kapal selam buatan Jerman, sama seperti Indonesia. Kapal selam yang diproduksi Korsel pun merupakan pengembangan dari kapal selam Jerman.
Keputusan bekerja sama dengan Korsel membuat Indonesia akan lebih cepat menguasai teknologi pembuatan kapal selam. Lagi pula, kapal selam buatan Jerman yang kini dipakai akan mudah mendapat suku cadang dan perbaikan. Setelah kerja sama produksi di Korsel, pembuatan kapal selam akan dialihkan ke Indonesia. "Kita akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memproduksi kapal selam," kata wamenhan.
Sesuai amanat UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, lanjut Sjafrie, Indonesia harus memproduksi sendiri senjata dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dalam negeri. Impor hanya untuk senjata dan alusista yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. "Itu pun dengan syarat harus ada alih teknologi agar dalam waktu tertentu, semuanya bisa diproduksi di dalam negeri. Alih teknologi sungguh menantang teknokrat dan profesional kita," katanya.
"Kita tidak akan malu lagi saat latihan bersama sesama negara ASEAN, bahkan dengan negara lain di luar ASEAN, yang lebih maju. Kita bisa menunjukkan bahwa kita punya peralatan militer berat yang bagus. Senjata, panser, kapal, dan pesawat buatan Indonesia sudah diekspor. Semua kemampuan ini tinggal diitngkatkan," ungkap Sjafrie menjawab pertanyaan para mahasiswa dan profesional asal Indonesia yang datang dari berbagai wilayah di seluruh Korsel.
Dalam 10 tahun terakhir, kata wamenhan, kemajuan persenjataan Indonesia cukup signifikan. Ini juga berkat alokasi anggaran untuk pertahanan yang meningkat. Dalam lima tahun, pemerintah mengalokaskan sekitar Rp 150 triliun untuk pertahanan. "Kita belum pakai semua karena Indonesia masih membutuhkan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur," paparnya.
Tiga Prinsip Universal
Mengutip Presiden SBY, Sjafrie mengatakan Indonesia memegang tiga prinsip plus satu dalam membangun bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Pertama, kalau negara ingin kuat, politiknya harus bermartabat. Kedua, ekonomi harus tumbuh pesat. Ketiga, ada kemampuan pertahanan. "Yang harus mejadi perhatian adalah persatuan. Sepanjang ada persatuan, dalam negeri mauuun yang di luar negeri, kita akan kuat," kata Sjafrie.
Sistem pertahanan memberikan kontribusi terhadap politik dan ekonomi. Saat ini, di era global Indonesia harus meningkatkan pertahanan dan kerja sama. "Jika ingin damai, siaplah perang. Ini bukan berarti Indonesia menyiapkan perang. Tapi, sebagai negara besar dan berdaulat, kita harus mempunyai sistem pertahanan yang baik," kata Sjafrie.
Indonesia, lanjutnya, menempuh empat kegiatan strategis untuk membangun sektor pertahanan.
Pertama, sistem pertahanan tidak hanya militer, melainkan juga nonmiliter.Kedua, fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bela negara. Hal ini bisa dijalankan setiap orang lewat pekerjaan masing-masing, tanpa perlu menjadi TNI.
Ketiga, membangun sistem pertahanan setara dengan negara lain untuk melindungi bangsa dan negara. Indonesia harus membangun kekuatan militernya hingga menjangkau seluruh wilayah wilayah. "Peralatan militer dimodernisasi agar high mobility," papar Sjafrie.
Keempat, membangkitkan kembali industri pertahanan. Indonesia sudah menguasai teknologi menengah dan kini sedang menapak menuju teknologi tinggi. "Untuk yang kemampuan yang tangible, kita masih menengah, tapi kemampuan intangible, kita sudah sangat tinggi," kata Sjafrie.
TKI di Korsel
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Korsel John Prasetio mengatakan saat ini terdapat 1.250 mahasiswa Indonesia yang belajar di Korsel. Selain itu, ada 250 profesional yang bekerja di kampus dan berbagai sektor ekonomi. "Ada 500 orang Korsel yang kawin dengan orang Indonesia," katanya.
Sedangkan jumlah TKI yang bekerja di industri manufaktur sebanyak 23.000 orang. Ditambah TKI yang bekerja di sektor lain, jumlah mereka mencapai 33.000 orang. "Lebih dari 6.000 TKI tidak lagi bekerja. Mereka yang tidak punya izin kerja, kami tidak berikan perpanjangan tinggal di Korsel dan harus pulang," papar John.
Luas daratan Korsel hanya 100.200 km persegi atau jauh lebih kecil dari Jawa. Penduduk negeri ini berjumlah 48 juta atau sepertiga penduduk Jawa. Sekitar 25 persen penduduk Korsel tinggal di Seoul, kota metropolitan terbesar di Korsel. Produk domestik bruto (PDB) Negeri Ginseng ini sekitar US$ 1.700 miliar atau US$ 1,7 triliun dengan PDB per kapita US$ 24.000.
