Wakil
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersalaman dengan President
& CEO Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) Ha Sung-Yong (kanan) di
pabrik pesawat milik KAI, perusahaan milik negara Korsel yang terletak
di Sacheon City, Korsel, 13 November 2013. (sumber: Primus Dorimulu/
Beritasatu.com)
Tokyo - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia sedang merumuskan formulasi prinsip dan filosofi cyber defense sebagai pedoman perang inkonvensional. Para wakil menteri pertahanan dari 21 negara pada pertemuan Seoul Defense Dialogue (SDD), Selasa (12/11) dan Rabu (13/11) menyadari pentingnya cyber defense, tapi mereka belum bisa merumuskan formula mengenai prinsip dan filosofi cyber defense.
"Semua negara sudah sibuk menangani cyber defense. Tapi, yang disentuh adalah masalah di hilir, sedang hulunya belum jelas," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Tokyo (Kamis (14/11). Masalah cyber defense di hulu adalah ketidakjelasan prinsip dan filosofi cyber defense karena belum ada formulasinya. SDD belum bisa merumuskan formulasi itu.
Di level hilir, cyber war sudah terjadi. Sistem informasi institusi strategis sebuah negara, termasuk institusi pertahanan, diganggu bahkan bisa dilumpuhkan. Sistem informasi institusi strategis dirusak, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Perang lewat jaringan informasi, baik berbasis telepon maupun internet kian marak.
"Ini bukan hanya urusan militer, tapi semua pihak," kata Sjafrie.
Bidang Cyber Monitoring Center Kemenhan saat ini ditugaskan untuk merumuskan formulasi tentang prinsip dan filosofi cyber defense. Indonesia berniat menjadi pionir dalam formulasi prinsip dan filosofi cyber defense. Setelah rampung, formulasi yang dibuat Indonesia ini akan disampaikan kepada negara lain agar cyber defense secara internasional dapat memiliki pedoman.
Perang konvensional sudah bergeser ke perang inkonvensional dan itu sudah terjadi sejak dulu. Pada masa lalu, perang gerilya adalah juga inkonvensional, tapi memiliki asas univesal.
Sekarang, cyber war juga inkonvensional, namun juga memiliki asas universal. Karena itu, kata Sjafrie, Indonesia perlu menginisiasi altenatif formulasi tentang pedoman cyber defense agar menjadi rujukan internasional.
.beritasatu
