Terempa - Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinator Keamanan Laut Laksamana Madya Desy Albert Mamahit mengatakan lembaganya segera berubah menjadi Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Presiden Joko Widodo akan meresmikan perubahan nama tersebut.
"Sesuai rencana, (peresmian) akan dilakukan 13 Desember nanti di Kota Baru, Kalimantan Selatan," kata Mamahit kepada Tempo, Jumat, 5 Desember 2014, di atas kapal perang TNI AL KRI Sultan Hasanuddin di perairan Terempa, Kepulauan Anambas.
Menurut dia, perubahan tersebut bukan sekadar ganti nama. Sebab, Bakamla bakal diberi wewenang baru, seperti yang dimiliki penjaga keamanan laut di negara lain, yakni bisa turun langsung mengamankan wilayah perairan Indonesia. Sebelumnya, ketika masih bernama Bakorkamla, tugas utama lembaga tersebut hanya mengkoordinasi pengamanan laut Indonesia. "Nantinya, kami bisa menangkap langsung pelaku pelanggaran hukum di laut," kata Mamahit.
Selain itu, wewenang Bakamla bakal lebih komplet dalam menegakkan hukum atas pelanggaran di laut, seperti pencurian ikan, pembalakan liar, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Wewenang ini, kata Mamahit, lebih luas ketimbang yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang hanya berwenang menangani masalah pencurian ikan. "Jadi, tugas kami satu untuk semua," katanya.
Mamahit menambahkan, untuk menjalankan tugas baru tersebut, Bakamla akan mendapatkan kekuatan tambahan, yakni 30 kapal patroli berbagai ukuran. Menurut rencana, kapal-kapal itu akan dipusatkan di tiga markas Bakamla, yakni di Batam, Manado, dan Ambon. Selain itu, Bakamla juga mendapatkan sejumlah helikopter untuk melakukan pengawasan.
Mamahit pun berharap perubahan Bakorkamla mampu mewujudkan rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Harapan kami, Bakamla bisa jadi coast guard kelas dunia," katanya.(TEMPO.CO)
