Pages

Saturday, 6 December 2014

Pencarian KSAL yang Satu Visi dengan Menteri Susi

Dicari, KSAL yang Satu Visi dengan Menteri Susi  
KSAL Laksamana TNI Marsetio (kiri) sematkan brevet "Hiu Kencana" kepada Menteri Pedagangan M. Lutfi (kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo (2 kanan) dan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam (3 kanan) di kapal selam KRI Nanggala-402, di bawah permukaan laut Surabaya, 18 Oktober 2014.

 Jakarta Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi dan Menteri Susi memang menyampaikan ancaman akan bertindak tegas terhadap pelaku pencurian ikan. Salah satunya, menenggelamkan kapal asing yang masuk perairan Indonesia tanpa izin.

Menurut Rizal, ada sinyalemen TNI AL menjadi beking kapal asing atau kapal Indonesia milik pengusaha tertentu yang digunakan untuk mencuri ikan. "Seperti yang terjadi di Laut Arafura," ujarnya.

Presiden Joko Widodo diminta mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan KSAL TNI yang baru harus mampu menindak anggota TNI AL yang terlibat dalam pencurian ikan (illegal fishing).

"Jangan sampai pemerintah sudah gembar-gembor akan menembak kapal laut milik asing, tapi masih ada anggota TNI AL yang terlibat illegal fishing," kata Rizal kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014.

Karena itu, dia berharap KSAL yang baru dapat menindak tegas kapal pukat harimau yang beroperasi di luar batas wilayah. "Mereka jadi adu kepentingan dengan nelayan tradisional dan merugikan para nelayan kecil," katanya.

KSAL Laksamana Marsetio memasuki masa pensiun pada 3 Desember 2014. Presiden Joko Widodo masih mencari calon penggantinya.(TEMPO.CO)