 |
| Hercules Hibah |
Jakarta :
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah tetap
melanjutkan kerja sama pembelian hibah pesawat angkut militer C-130
Hercules dengan Australia. Pada 29 November lalu, satu unit Hercules
sudah diterima TNI Angkatan Udara dan kini sudah berada di Landasan
Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. ”Baru satu unit yang
masuk, yang lain dalam proses,” kata Purnomo di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu, 11, Desember 2013.
Purnomo mengatakan, alasan tetap melanjutkan kerja sama dengan Australia karena pemerintah Indonesia telah membayar untuk pembelian dan biaya servis pesawat hibah tersebut ke Australia. ”Sayang, kalau sudah dibayar tapi tidak diambil,” kata bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Namun, Purnomo tak menjelaskan secara rinci dana yang sudah dibayarkan pemerintah kepada Australia.
Menurut Purnomo, pengiriman sisa pesawat Hercules akan dilakukan secara bertahap. Caranya, pilot dan kru TNI Angkatan Udara dikirim ke Pangkalan Udara Militer Australia di Richmond. Selanjutnya, pilot dan kru TNI Angkatan Udara akan membawa pulang pesawat ke Tanah Air.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan menghentikan kerja sama di bidang pertahanan dengan Australia. Hal ini sebagai respons menanggapi penyadapan yang dilakukan pihak Australia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan sempat menyatakan menarik enam pesawat F-16 milik TNI AU yang hendak melakukan kerja sama dengan Australia pada 20 November lalu.
Purnomo menjelaskan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Australia memang terhenti, kecuali pembelian dan hibah pesawat Hercules. Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, kerja sama latihan bersama antara Indonesia-Australia memang dihentikan. ”Tapi kerja sama militer dalam pendidikan tetap berjalan,” kata dia di tempat yang sama.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang Kartasasmita, mendukung langkah Kementerian Pertahanan. Menurut dia, keputusan untuk tetap mengambil pesawat Hercules hasil pembelian dan hibah dari Australia sudah benar.
Menurut politikus Partai Golkar ini, langkah ini tak melanggar keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta kerja sama pertahanan Indonesia dan Australia dihentikan sementara. ”Pesawat itu sudah dibayar ke Australia karena masuk anggaran 2013. Pembelian itu program lama, jauh sebelum ketegangan kedua negara,” kata Agus.
Purnomo mengatakan, alasan tetap melanjutkan kerja sama dengan Australia karena pemerintah Indonesia telah membayar untuk pembelian dan biaya servis pesawat hibah tersebut ke Australia. ”Sayang, kalau sudah dibayar tapi tidak diambil,” kata bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Namun, Purnomo tak menjelaskan secara rinci dana yang sudah dibayarkan pemerintah kepada Australia.
Menurut Purnomo, pengiriman sisa pesawat Hercules akan dilakukan secara bertahap. Caranya, pilot dan kru TNI Angkatan Udara dikirim ke Pangkalan Udara Militer Australia di Richmond. Selanjutnya, pilot dan kru TNI Angkatan Udara akan membawa pulang pesawat ke Tanah Air.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan menghentikan kerja sama di bidang pertahanan dengan Australia. Hal ini sebagai respons menanggapi penyadapan yang dilakukan pihak Australia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahkan sempat menyatakan menarik enam pesawat F-16 milik TNI AU yang hendak melakukan kerja sama dengan Australia pada 20 November lalu.
Purnomo menjelaskan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Australia memang terhenti, kecuali pembelian dan hibah pesawat Hercules. Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, kerja sama latihan bersama antara Indonesia-Australia memang dihentikan. ”Tapi kerja sama militer dalam pendidikan tetap berjalan,” kata dia di tempat yang sama.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang Kartasasmita, mendukung langkah Kementerian Pertahanan. Menurut dia, keputusan untuk tetap mengambil pesawat Hercules hasil pembelian dan hibah dari Australia sudah benar.
Menurut politikus Partai Golkar ini, langkah ini tak melanggar keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta kerja sama pertahanan Indonesia dan Australia dihentikan sementara. ”Pesawat itu sudah dibayar ke Australia karena masuk anggaran 2013. Pembelian itu program lama, jauh sebelum ketegangan kedua negara,” kata Agus.
