Panglima TNI Jenderal Moeldoko
Pertama, anomali politik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial, namun, dilakukan banyak partai yang mengakibatkan mahalnya biaya politik di Indonesia.
“Saat ini ada 2.000 anggota legislatif di tingkat kabupaten, kota provinsi yang bermasalah dalam hukum. Ada 309 kepala daerah yang terlibat korupsi baik status tersangka, terdakwa dan terpidana. 94 persen Kepala Daerah dan Wakilnya sudah pecah kongsi,” ujar Moeldoko.
Kedua, anomali ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah buruh menjacai 30,72 juta orang. Kekuatan buruh menjadi kekuatan parlemen jalanan.
“UU 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat di Indonesia ini menjadi anugerah dan bencana karena kekuatan buruh terpecah dalam berbagai serikat dan federasi. Selama ini gerakan buruh cenderung reaktif sehingga menuai kecaman dari masyakarat. Pemerintah diperlukan sebagai penegah dan pengawas sehingga gesekan-gesekan buruh dan pengusaha dapat ditekan jumlahnya,” papar dia
Ketiga, anomali sosial dan budaya. Dalam masalah sosial ada beberapa masalah, misalnya soal perilaku menyimpang yang dilakukan pengusaha atau pemerintah atau pihak yang berstatus sosial tinggi yang memaksakan keinginan mereka.
Keempat, anomali otonomi. “Karena setelah terjadi otonomi daerah ada pemerintahan yang terbentuk di daerah dan kadangkala terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dan tidak saling seiiring sejalan,” kata Jenderal Moeldoko.
Dalam kesempatan di Forum Pemred ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga menjelaskan teori tentang chaos. “Chaos jangan dipandang sebagai hal yang negatif tetapi ada peluang yaitu peluang kemajuan, lalu dialektika kultural, persaingan, peningkatan etos kerja dan peningkatan daya kreatifitas dan produkifitas,”.
“Lalu ada juga sebenarnya chaos positif. Nah saya ingin memahami berbagai ketidakteraturan yang kita alami saat ini untuk menghentikan chaos ini,”. Menurut dia, ada 3 senjata untuk menghentikan chaos ini, kontrol, kreatifitas dan komunikasi.
jakarta greater.
