Pemerintah Jerman menawarkan bantuan kekonsuleran bagi warga Israel.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa
VIVAnews - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa,
secara tegas mengatakan RI tidak akan pernah memiliki hubungan
diplomatik dengan Israel sebelum Bangsa Palestina meraih kemerdekaan
secara penuh.
Ungkapan ini menanggapi pemberitaan yang disampaikan kantor berita Reuters, bahwa Pemerintah Jerman akan menawarkan gedung Kedutaannya di RI dan Malaysia untuk membantu urusan konsuler warga Israel.
Hal tersebut disampaikan mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri
itu usai menerima kunjungan Menlu Filipina, Albert F. Del Rosario, di
Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Senin 24 Februari 2014.
Marty mengaku hingga saat ini belum menerima konfirmasi dari
Kedutaan Jerman di Jakarta terkait rencana Kanselir Angela Merkel itu.
Namun, Marty menjelaskan apabila bantuan yang dimaksud terkait
urusan konsuler, maka hal tersebut bukan sesuatu yang di luar kebiasaan
dari praktek diplomasi.
"Kadang kala suatu negara yang tidak memiliki misi diplomatik di
negara lain, mereka menitipkan masalah-masalah kekonsuleran di suatu
kedutaan di negara tertentu," kata Marty.
Indonesia, lanjut Marty, apabila memiliki permasalahan yang
menyangkut masalah WNI di negara tertentu di mana Pemerintah tidak
memiliki hubungan diplomatik langsung, kadang kala dibantu Kedutaan
negara lain juga.
"Jadi, bukan masalah politik. Melainkan lebih ke masalah kekonsuleran," ujar dia.
Marty menekankan hal tersebut lazim dilakukan, sepanjang tidak ada atribut kenegaraan yang disematkan.
"Jadi, bukan berarti Kedubes Jerman di Jakarta akan mengibarkan
bendera Israel. Saya tegaskan sekali lagi, selama rakyat Palestina
belum mencapai kemerdekaan, maka tidak akan pernah ada Kedutaan Besar
Israel di Jakarta," kata dia.
Sementara Pejabat Atase Pers Kedubes Jerman di Jakarta, Michael
Hoffmann, mengaku belum mengetahui rencana pemerintahnya itu. Dihubungi
VIVAnews melalui sambungan telepon, dia pun meragukan rencana tersebut akan terealisasi.
Pasalnya, Kedubes Jerman di Jakarta hanya diizinkan untuk melayani
masalah konsuler warga negera lain yang tergabung dalam keanggotaan
Uni Eropa.
"Secara hukum, kami hanya diizinkan untuk melayani urusan konsuler
warga negara anggota UE. Apabila kami melayani warga Israel, maka hal
tersebut bertentangan dengan hukum," kata dia.
Dia pun menyebut kunjungan Kanselir Merkel ke Yerusalem hari Senin
ini tidak ada kaitannya dengan pihak Kedutaan di Jakarta. Hoffmann
mengatakan sudah menjadi hal biasa bagi pejabat tinggi Jerman untuk
berkunjung ke Israel.
"Bahkan kunjungan semacam itu bisa terjadi enam kali dalam setahun," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan Reuters, 21 Februari kemarin,
Pemerintah Jerman menawarkan bantuan kekonsuleran bagi warga Israel di
negara-negara yang tidak ada hubungan diplomatik langsung dengan
Israel. Dua di antaranya yang ditawarkan oleh Merkel yakni Kedutaan
Jerman di RI dan Malaysia.
Rencananya kesepakatan itu akan ditanda tangani saat Merkel berkunjung ke Israel pekan ini.
