Foto: Tedjo Eddy
Salah satu ingatannya adalah bagaimana Belanda di zaman penjajahan takut dengan kekuatan TNI Angkatan Laut (AL) dekade 1960-an.
"Tahun 1960, kita ini punya kekuatan TNI AL, dan saat itu bersanding dengan Angkatan Udara terkuat di ASEAN," kata Eddy di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Karena kuatnya, TNI AL dan AU Indonesia, Belanda saat itu meminta rekomendasi dari Amerika Serikat bagaimana caranya mendapatkan wilayah Papua. Namun AS saat itu merekomendasikan Belanda lebih baik menyerah dan menyerahkan Papua ke Indonesia daripada kalah di medan perang.
"Kita konfrontasi dengan Belanda lalu Belanda minta masukan AS dan AS bilang hati-hati. Lalu setelah itu tercapai kesepakatan Papua masuk ke Indonesia," kata pria yang disebut-sebut jadi calon Menko Maritim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini.
Berbeda dengan kondisi sekarang, wilayah kelautan RI kerap dimasuki perahu-perahu asing yang masuk dan mencuri ikan di laut Indonesia secara ilegal.
Seiring makin majunya teknologi peralatan kapal, Eddy menyarankan pemerintah mendatang tak tanggung-tanggung mengawasi seluruh wilayah laut Indonesia. Konsekuensinya, membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pengawasan kelautan.
"Pemerintah dan DPR harus menganggarkan dana yang cukup besar untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang cukup luas," tambah Ketua Umum DPP Ormas Nasional Demokrat ini.
Eddy beralasan tingginya biaya operasional pengawasan laut Indonesia karena berkaitan dengan pembelian infrastruktur penunjang seperti kapal patroli dan kapal perang. Belum lagi dana operasional untuk menambah petugas keamanan laut yang saat ini jumlahnya kurang ideal.
"Membangun kapal patroli butuh berapa, lalu untuk infrastruktur coast guard berapa, belum lagi sumber daya manusianya berapa, nanti kita hitung berapa kebutuhannya," jelasnya.(wij/dnl)
Detik
