Tidak Akan Usut Pelanggaran HAM, AS Berniat Lupakan Kekejaman CIA

Barack Obama serukan "move on," tidak akan ada penuntutan hukum.

Penyiksaan CIA dengan tehnik waterboard (Reuters/Kevin Lamarque)

 Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, mengisyaratkan bahwa dirinya lebih tertarik untuk melihat ke masa depan, daripada membuka masa gelap dengan menyelidiki kekejaman yang dilakukan CIA dalam proses interogasi para tersangka teroris.

Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth, yang dikutip Reuters, Rabu, 10 Desember 2014, menyerukan adanya akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa proses pengungkapan kebenaran, harus berlanjut dengan penuntutan terhadap para pejabat yang bertanggungjawab.

Jika tidak, maka penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan untuk presiden AS selanjutnya. Laporan mengenai metode interogasi yang dilakukan CIA, menyebut bahwa tehnik yang digunakan lebih brutal dari yang pernah diakui oleh CIA sebelumnya.

Laporan yang dirilis Komite Intelijen Senat AS dari kubu Demokrat, menyebut CIA telah berusaha menjustifikasikan penggunaan penyiksaan, dengan mengklaim keberhasilan untuk menggagalkan rencana serangan teroris, dan penangkapan tersangka.



Namun kesimpulan dalam laporan itu, menyebut bahwa tehnik interogasi brutal yang dilakukan CIA, sama sekali tidak berguna untuk menghentikan serangan terorisme. Disayangkan, laporan itu tidak mengungkap lebih detil dari yang diharapkan.

Hanya 525 halaman berisi kesimpulan, dari 6.000 lembar dokumen yang dibuat Komite Intelijen Senat, berdasarkan penelusuran atas 6,3 juta lembar dokumen CIA. Laporan itu juga tidak akan menjadi dasar untuk adanya tindakan hukum.

Tidak ada kemungkinan penuntutan hukum, bagi mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang membenarkan dilakukannya penyiksaan dalam interogasi. Pejabat AS mengatakan, Departemen Hukum AS tidak berencana melakukan penyelidikan.

Departemen Hukum disebut pernah melakukan penyelidikan atas 20 kasus, terkait tuduhan pelanggaran CIA, namun investigasi dihentikan tanpa ada tuntutan yang dibuat. Sementara Obama dalam pernyataannya, menyebut AS harus bergerak maju.



Dia mengindikasikan tidak adanya keinginan mengungkap pelanggaran yang dilakukan negaranya. "Daripada alasan lain untuk mempertentangkan kembali argumen usang, saya harap bahwa laporan hari ini dapat membantu kita meninggalkan tehnik ini, di masa lalu," kata Obama.

Pernyataan Obama itu mempertegas sikap hipokrit AS, yang selalu menuding negara lain melakukan pelanggaran HAM, serta menggunakan berbagai cara termasuk mengungkit masa lalu, saat menyerang negara lain.

CIA dan para pendukungnya telah menentang penyelidikan kriminal, bersikeras bahwa tindakan mereka telah mendapat otorisasi dari Departemen Hukum dan Gedung Putih. Sementara para pembela HAM mengatakan, akuntabilitas dibutuhkan untuk mencegah terulangnya penyiksaan di masa depan.

"Itu (laporan) membuka isu akuntabilitas," kata Alberto Mora, yang merupakan penasihat Angkatan Laut AS dalam pemerintahan Presiden George W Bush. Saat itu dia secara aktif menentang kekerasan dalam proses interogasi.

Mora mengatakan, secara politik sulit berpikir bahwa Bush dan para pejabat AS lainnya akan dapat dituntut. Satu-satunya yang pernah dituntut atas brutalitas CIA, adalah warga sipil David Passaro, kontraktor CIA yang divonis pada 2006, terkait kematian seorang tersangka asal Afghanistan.

Direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero, mengatakan laporan Senat merupakan cetak biru untuk kemungkinan penuntutan. Menurutnya, jika Obama memberikan pengampunan secara resmi, itu mengisyaratkan bahwa penyiksaan dapat terjadi lagi.

"Apakah akan menuntut mereka yang bertanggungjawab, atau memberikan pengampunan. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa mereka yang melanggar hukum, bukanlah para penjahat," ujar Romero.

Ada kemungkinan dilakukannya penuntutan di luar AS. Beberapa mantan pembantu Bush, telah diperingatkan untuk tidak melakukan perjalanan ke Eropa. Italia, pada 2012, telah menjatuhkan vonis secara in absentia, terhadap 22 agen CIA, untuk penculikan seorang ulama Mesir dari Milan.

"Fakta bahwa kebijakan yang diungkap dalam laporan ini, diotorisasi pada tingkat tinggi dalam pemerintahan AS, tidak dapat menjadi pengecualian," kata Ben Emmerson, utusan khusus PBB untuk kontra-terorisme dan HAM.

Open Society: Indonesia Bantu CIA Siksa Tersangka Teroris

Negara-negara yang membantu penyiksaan oleh CIA (Guardian)

 Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (AS), Selasa, 9 Desember 2014, merilis laporan tentang tehnik interogasi yang dilakukan CIA, terhadap para tersangka teroris Al-Qaeda, terkait dengan serangan 11 September 2001 di AS.

Laporan itu mengungkap bahwa penggunaan kekerasan dalam proses interogasi, jauh lebih brutal dari yang pernah diakui oleh CIA sebelumnya. Fakta itu mempertegas kemunafikan AS, sebagai negara yang selalu mengecam pelanggaran HAM di negara lain.

Walau begitu, beberapa dokumen memperlihatkan bahwa tanggungjawab atas kekejaman yang dilakukan CIA, ternyata bukan hanya terletak di AS, tapi juga puluhan pemerintahan lain yang terlibat membantu CIA.

Open Society Justice Initiative, dalam laporan setebal 212 halaman, mengungkap detil bantuan internasional yang diberikan banyak negara, untuk aksi kontroversial yang dilakukan CIA. Setidaknya ada 54 negara dalam daftar.

OSJI adalah organisasi HAM yang berbasis di banyak negara, yang beranggotakan beberapa utusan khusus PBB seperti Chaloka Beyani, Pablo de Greiff, dan Juan E. Méndez.

Puluhan negara itu, termasuk Indonesia, turut membantu CIA dalam program rendisi, penangkapan, penahanan, transportasi dan penyiksaan para tersangka di seluruh dunia. Sementara fasilitas penjara rahasia, disebut ada di sembilan negara.

Penjara rahasia CIA antara lain berada di Thailand, Afghanistan, Bosnia, Teluk Guantanamo, Irak, Lithuania, Maroko, Polandia dan Rumania. Berikut infografik yang dikutip dari laman harian Guardian yang bersumber data dari Open Society dan PBB.

(viva.co.id)