Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers terkait dugaan
oknum bintara pembina masyarakat (babinsa) yang mengarahkan masyarakat
memilih pasangan capres dan cawapres tertentu, di Pangkalan Udara Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6/2014). Moeldoko meminta publik
tak resah dengan kasus tersebut dan menjamin TNI tetap netral, serta
jalannya pilpres akan dikawal dengan baik.JAKARTA, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua.
"Penembahan Kodam di Papua, sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.
Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah, sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan seluruh prajuritnya yang sangat jauh.
"Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.
Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apapun dalam pembangunan Kodam baru di Papua.
"Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apapun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu, sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.(KOMPAS.com )
