densus
Merdeka.com - Kasus penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY
) oleh Australia membuat Polri was-was. Korps Bhayangkara itu pun
mengantisipasi penyadapan alat-alat komunikasi Densus 88 Antiteror yang
didatangkan dari Australia.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Ronny F Sompie di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, mengatakan upaya antisipasi penyadapan sudah dilakukan.
"Namun demikian saya harus tanya kepada Densus 88 dan Bareskrim Polri, apakah ada kemungkinan segala macam data yang ada di Densus 88 tersadap, terekam, dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk oleh Australia, itu akan kita evaluasi," kata Ronny F Sompie , Kamis (21/11).
Menurut Ronny, saat ini peralatan teknologi informasi yang digunakan Densus banyak bergantung dari pihak luar. Baik yang bentuknya bantuan hibah maupun yang dibeli secara langsung.
"Kita akan evaluasi kalau ada masukan dari IPW, saya kira Densus 88 saat membangun alat itu masih di bawah Kabareskrim Polri atau membeli atau menerima hibah alat itu, sudah dari awal sudah mengetahui kemungkinan adanya penyadapan," ujar Ronny.
Selain untuk penanganan terorisme, peralatan Polri dari Australia lainnya juga untuk kebutuhan cyber crime. Menurut Ronny, pihak kepolisian akan mengantisipasi itu kalau-kalau Australia menyertakan alat sadap dalam peralatan itu.
"Ada hibah dari Australia yang berkaitan dengan cyber crime. Tapi apakah mereka memasang alat itu dengan alat mereka untuk memudahkan penyadapan, tentunya perlu kita antisipasi," kata Ronny.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Ronny F Sompie di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, mengatakan upaya antisipasi penyadapan sudah dilakukan.
"Namun demikian saya harus tanya kepada Densus 88 dan Bareskrim Polri, apakah ada kemungkinan segala macam data yang ada di Densus 88 tersadap, terekam, dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk oleh Australia, itu akan kita evaluasi," kata Ronny F Sompie , Kamis (21/11).
Menurut Ronny, saat ini peralatan teknologi informasi yang digunakan Densus banyak bergantung dari pihak luar. Baik yang bentuknya bantuan hibah maupun yang dibeli secara langsung.
"Kita akan evaluasi kalau ada masukan dari IPW, saya kira Densus 88 saat membangun alat itu masih di bawah Kabareskrim Polri atau membeli atau menerima hibah alat itu, sudah dari awal sudah mengetahui kemungkinan adanya penyadapan," ujar Ronny.
Selain untuk penanganan terorisme, peralatan Polri dari Australia lainnya juga untuk kebutuhan cyber crime. Menurut Ronny, pihak kepolisian akan mengantisipasi itu kalau-kalau Australia menyertakan alat sadap dalam peralatan itu.
"Ada hibah dari Australia yang berkaitan dengan cyber crime. Tapi apakah mereka memasang alat itu dengan alat mereka untuk memudahkan penyadapan, tentunya perlu kita antisipasi," kata Ronny.
[ren]
