Pesawat Tempur F-16 TNI AU
Terkait dengan ketidak acuhan fihak
Australia dalam menanggapi protes Indonesia tentang ulah penyadapan
badan intelijennya, TNI melakukan respon cepat perintah dari pimpinan
nasional. Presiden RI di depan wartawan pada konferensi pers di Istana
Negara, Jakarta, Rabu (20/11/2013), mengatakan, "Saya minta dihentikan
dulu kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran
intelijen di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu
latihan latihan bersama antara tentara Indonesia-Australia, baik
Angkatan Darat, Laut dan Udara, maupun yang sifatnya gabungan,”
tegasnya.
Selain itu, Presiden SBY juga menyinggung masalah people smuggling
atau penyelundupan manusia yang telah merepotkan pemerintah RI."Saudara
tahu menghadapi problem people smuggling yang merepotkan Indonesia dan
Australia, kita punya kerja sama militer. Ini saya minta dihentikan dulu
sampai semuanya jelas," tegas Presiden.
Menindaklanjuti keputusan Presiden SBY
tersebut, terhitung mulai Rabu, 20 November 2013, Panglima TNI Jenderal
TNI Moeldoko mengambil langkah-langkah konkrit dan responsif yaitu ; Pertama, menghentikan seluruh kerja sama dalam bidang informasi dan intelijen. Kedua,
menghentikan Latihan Bersama antara TNI AD dengan Royal Australian
Army, yaitu Latihan Bersama Kartika Bura dan Latihan Bersama Down
Komodo. Ketiga, menghentikan Latihan Bersama TNI AL dengan
Australian Navy, yaitu Latihan Bersama New Horizon TTX, Latma Initial
Planning Conference KAKADU dan Observer Ex Black Carilion.
Keempat, menghentikan Latihan
Bersama Elang Ausindo antara TNI AU dengan Royal Australian Air Force
(RAAF) yang sedang berlangsung di Darwin, Australia. Pada hari ini Rabu
(20/11/2013), TNI menarik pulang 5 (lima) pesawat tempur F-16 berikut
seluruh personel pendukungnya yang terlibat dalam latihan tersebut.
Termasuk juga penghentian kegiatan Air Man to Air Man Talk. Selain
itu, seluruh latihan bilateral yang akan dilaksanakan TNI, baik TNI AD,
TNI AL dan TNI AU dengan Angkatan Bersenjata Australia juga dihentikan
sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Sementara kerjasama juga dilakukan antara Polri dan Australia Federal Police (AFP). Dimana alat-alat cyber crime
Polri termasuk alat pelacak yang di miliki Densus 88 Polri memang
didatangkan dari Australia setelah peristiwa Bom Bali yang menyebabkan
banyak Warga Negara Australia menjadi korban. Kapolri Jenderal Polisi
Sutarman mengatakan kerjasama tersebut kini masih dilakukan dengan pihak
Australia. "Kerjasama yang dilakukan diantaranya Transnasional Crime, Human Trafiking, pelatihan cyber crime dan sebagainya," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2013).
Kapolri menyatakan akan patuh terhadap
keputusan presiden. Dikatakannya, "Saya belum tahu persis instruksi
presiden seperti apa. Kalau memang harus dievaluasi saya kira ini
pembicaraan antar negara. Ini antar negara. Kita tunggu keputusan bapak
presiden. Apapun kita laksanakan," katanya. Sebenarnya Polri juga
sebaiknya mengambil langkah seperti TNI membekukan kerjasama dengan AFP
tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut dari presiden. Secara umum
perintah sudah cukup jelas.
Indonesia tidak main-main dengan
keputusannya, dan yang menjadi pokok persoalan adalah direndahkannya
kehormatan dan martabat bangsa dan negara. PM Australia dalam posisinya
beserta para inner circle-nya dinilai memandang rendah Indonesia, dengan
tidak mau memenuhi permintaan maaf dan memberi penjelasan. Nampaknya
komplikasi hubungan bilateral kedua negara akan terus memburuk, selama
tidak adanya rasa menghargai dari Australia yang selalu mengatakan
Indonesia sebagai mitra strategis. Pada kenyataannya dalam penjelasan
dimuka parlemen Australia hari ini, PM Tonny Abbott tetap bersikukuh
tidak akan meminta maaf karena beranggapan bahwa tindakan penyadapan
badan intelijen Australia dalam rangka kepentingan pertahanan dan
keamanannya.
Dengan demikian maka Australia yang oleh
Indonesia diperlakukan sebagai negara sahabat, tetap memperlakukan
Indonesia sebagai musuh. Itulah kesimpulan pemerintah Indonesia yang
kemudian diterjemahkan dalam keputusan penghentian beberapa kerjasama
bilateral kedua negara. Respon kilat TNI patut diacungi jempol, itulah
gambaran disiplin TNI dalam mematuhi perintah pimpinan nasional.
Australia penulis perkirakan akan
menjumpai banyak masalah dikemudian hari, terlebih apabila Edward
Snowden kembali membocorkan dokumen penyadapan terhadap beberapa negara
Asean lainnya kepada media. Yang dipastikan akan marah besar adalah
Malaysia, kemungkinan keputusannya akan jauh lebih keras. Sebagai sesama
negara yang tergabung dalam pakta FPDA dengan Australia, Malaysia
pasti merasa dikhianati. Kita nantikan pukulan lanjutan atas kegagalan
diplomasi Australia dibawah kepemimpinan PM Tonny Abbott, yang jelas
merugikan dirinya sendiri dan Australia. Bravo TNI.
