SBY isyaratkan bahwa rahasia negara tak semudah itu bisa disadap.
Presiden SBY memberikan pernyataan resmi terkait penyadapan yang dilakukan Australia.
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
kembali mempertanyakan motif penyadapan Australia kepada dirinya dan
para pejabat di lingkungannya. Meski begitu, ia mengisyaratkan bahwa
rahasia negara tidak semudah itu bisa disadap oleh pihak manapun.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di kantornya, Rabu 20
November 2013, Presiden mengatakan, ada protokol resmi yang
diterapkannya dalam berkomunikasi dengan jajarannya, tidak selalu
melalui saluran telepon.
"Kalau urusan rahasia negara seorang presiden seperti saya tidak
mungkin begitu saja melalui telepon disampaikan kesana-kemari. Ada
disiplin bagi pejabat negara," ujarnya.
Malah menurutnya, penggunaan alat telekomunikasi dalam
berkoordinasi dibatasi penggunaannya. "Dan tentu tidak masuk pada
sesuatu yang disebut rahasia negara," katanya.
Koordinasi secara langsung menurut Presiden, terus dilakukan guna
mengantisipasi hal ini terjadi. Karena itu, SBY mengaku bingung kenapa
Australia melakukan hal tersebut.
Dalam situasi bermusuhan atau berseberangan, aksi ini menurutnya
legal dilakukan. Namun saat ini, sangat jelas hubungan Indonesia dan
Australia berjalan dengan baik.
"Mengapa harus menyadap partner atau kawan," katanya.
Malam ini, Presiden menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada
Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Surat tersebut menurutnya sudah
dipersiapkan sebagai respons atas penyadapan yang dilakukan Australia.
Kerjasama strategis dihentikan
Sementara, terkait keputusan Presiden untuk menghentikan beberapa
kerjasama strategis dengan Australia, Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menegaskan, kerjasama
tersebut akan dihentikan sampai adanya nota kesepahaman atau code of coduct yang disepakati kedua negara.
"Sesuai tata krama yang berlaku internasional, kita sedang bicara tentang itu," katanya.
Meski demikian menurutnya, di tingkat internal Indonesia masalah
penyelundupan orang atau pencari suaka tetap menjadi tanggung jawab yang
harus dilakukan. Tapi tanpa koordinasi dengan pihak Australia.
"Domestik kita untuk tanggulangi pencari suaka yang ke sini tetap kita
lakukan," ujarnya.
Ia menambahkan, adanya nota kesepahaman yang jelas juga
diberlakukan bagi kerjasama lainnya antar negara yang saat ini
dihentikan. (eh)
