Jakarta :
Negara ini seakan kekurangan generasi untuk menempati posisi strategis
di lembaga kepemerintahan. Sehingga sebuah posisi jabatan yang strategis
harus dirangkap oleh satu orang.
Kali ini rangkap jabatan terjadi di lembaga Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dimana Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan harus dirangkap oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman.
Wakil Ketua Komisi I DPR, yang membidangi keamanan, Tubagus Hasanuddin angkat bicara perihal tersebut. Menurut dia, rangkap jabatan yang dilakukan Jenderal TNI Budiman merupakan hal yang tak sepatutnya terjadi.
"Banyak para perwira tinggi TNI mulai mempertanyakan, mengapa jabatan Sekjen Kemenhan dan Kasad sudah beberapa bulan ini dirangkap oleh satu orang, oleh Jendral TNI Budiman? Memang menjadi pertanyaan publik," jelas TB Hasanuddin kepada Okezone, Senin (27/1/2014) malam.
Dijelaskannya, selain posisi tersebut sangat strategis, kata dia, masih banyak para perwira yang mumpuni tapi tak diberdayakan. Bahkan cederung sengaja tak diberi kesempatan untuk berkarir cemerlang.
"Pertama, kedua jabatan itu merupakan jabatan strategis, jadi kurang layak kalau dirangkap oleh Kasad, sementara banyak juga perwira yang tidak kebagian jabatan," imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, fenomena tersebut juga memprlihatkan tentang kegagalan regenerasi di internal TNI. Di samping itu, dia juga melihat sebagai Kasad TNI yang juga Sekjen Kemenhan pasti tidak akan lepas dari intervensi politik dari partai politik.
"Kedua, kasus ini menunjukan bahwa regenerasi di tubuh TNI tidak berjalan mulus, jabatan tertentu masih diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga sulit mencari penggantinya yang cocok dari sisi politis (bukan lagi kepentingan organisasi profesional)," tegas dia.
"Agar rasa keadilan jabatan dan kegelisahan tidak berlarut-larut, sebaiknya segera Presiden SBY mengisi jabatan sekjen dalam waktu segera. Kalau tidak maka kegelisahan dan ketidak pastian akan semakin meresahkan," pungkasnya.(gar)
Kali ini rangkap jabatan terjadi di lembaga Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dimana Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan harus dirangkap oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman.
Wakil Ketua Komisi I DPR, yang membidangi keamanan, Tubagus Hasanuddin angkat bicara perihal tersebut. Menurut dia, rangkap jabatan yang dilakukan Jenderal TNI Budiman merupakan hal yang tak sepatutnya terjadi.
"Banyak para perwira tinggi TNI mulai mempertanyakan, mengapa jabatan Sekjen Kemenhan dan Kasad sudah beberapa bulan ini dirangkap oleh satu orang, oleh Jendral TNI Budiman? Memang menjadi pertanyaan publik," jelas TB Hasanuddin kepada Okezone, Senin (27/1/2014) malam.
Dijelaskannya, selain posisi tersebut sangat strategis, kata dia, masih banyak para perwira yang mumpuni tapi tak diberdayakan. Bahkan cederung sengaja tak diberi kesempatan untuk berkarir cemerlang.
"Pertama, kedua jabatan itu merupakan jabatan strategis, jadi kurang layak kalau dirangkap oleh Kasad, sementara banyak juga perwira yang tidak kebagian jabatan," imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, fenomena tersebut juga memprlihatkan tentang kegagalan regenerasi di internal TNI. Di samping itu, dia juga melihat sebagai Kasad TNI yang juga Sekjen Kemenhan pasti tidak akan lepas dari intervensi politik dari partai politik.
"Kedua, kasus ini menunjukan bahwa regenerasi di tubuh TNI tidak berjalan mulus, jabatan tertentu masih diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga sulit mencari penggantinya yang cocok dari sisi politis (bukan lagi kepentingan organisasi profesional)," tegas dia.
"Agar rasa keadilan jabatan dan kegelisahan tidak berlarut-larut, sebaiknya segera Presiden SBY mengisi jabatan sekjen dalam waktu segera. Kalau tidak maka kegelisahan dan ketidak pastian akan semakin meresahkan," pungkasnya.(gar)
