RI meningkatkan sistem pertahanannya paska penyadapan oleh Australia.
Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan). (Dokumentasi Kemenhan)
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Rabu 29 Januari 2014, kemampuan pertahanan Indonesia harus didukung berbagai komponen, termasuk satelit.
“Kalau ada anggaran, apa
salahnya (beli satelit)? Ini untuk kepentingan nasional,” kata Sjafrie.
Ia yakin masyarakat pun akan mendukung niat pemerintah mengamankan
negara.
Meski demikian, Sjafrie belum tahu berapa persisnya harga satelit militer, dan ke mana pemerintah nantinya akan memberikan anggaran pembelian satelit tersebut. “Selaku pengguna, kami (Kemhan) feksibel saja. Kalau anggaran diturunkan ke Kominfo, itu proporsional,” ujarnya.
Anggaran pembelian satelit militer itu tak harus diberikan kepada Kemhan. “Kami hanya menggunakan satelit itu untuk kepentingan pertahanan,” kata Sjafrie.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan rencana pembelian satelit akan dimasukkan dalam program anggaran 2014.
Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemhan pun mendukung penuh niat pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri.
Peningkatan sistem pertahanan negara ini merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. (umi)
Meski demikian, Sjafrie belum tahu berapa persisnya harga satelit militer, dan ke mana pemerintah nantinya akan memberikan anggaran pembelian satelit tersebut. “Selaku pengguna, kami (Kemhan) feksibel saja. Kalau anggaran diturunkan ke Kominfo, itu proporsional,” ujarnya.
Anggaran pembelian satelit militer itu tak harus diberikan kepada Kemhan. “Kami hanya menggunakan satelit itu untuk kepentingan pertahanan,” kata Sjafrie.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan rencana pembelian satelit akan dimasukkan dalam program anggaran 2014.
Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemhan pun mendukung penuh niat pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri.
Peningkatan sistem pertahanan negara ini merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. (umi)
