Tindakan Tegas untuk Kasus Warga Perbatasan

 

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantiyo, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, dan Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia memberikan pengarahan kepada 311 Perwira Tinggi (Pati) TNI se-wilayah Garnisun I Jakarta, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Kamis (13/11/2014) (Puspen TNI).

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku bakal menindak tegas perihal maraknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wilayah perbatasan pindah kewarganegaraan. Namun demikian, TNI tetap akan mengupayakan penyelesaian konflik perbatasan ini secara diplomatik, dengan melancarkan protes keras kepada Kementerian Luar Negeri.

Jenderal Moeldoko mengaku tak segan jika ada wilayah Indonesia yang ingin direbut. “Upaya diplomatik kita upayakan terus, upaya yang paling soft, upaya diplomatik. Kita akan protes keras, Kita selalu sampaikan ke Kemlu kita berikan protes itu (keras),” kata Moeldoko kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2014) kemarin.

Lebih lanjut Moeldoko menyebutkan, pihaknya sudah berkali-kali melancarkan protes keras itu melalui Kementerian Luar Negeri. Agar mengedepankan pembicaraan diplomatik antarnegara supaya wilayah perbatasan tidak lagi dilanggar.

“Kita selalu sampaikan ke Kemlu kita berikan protes itu (keras). Kalau ada pelanggaran maka upaya diplomatik kita kedepankan,” kata dia, “tapi perlu ditekankan kita tidak sedang bermusuhan dengan (negara) tetangga,” tambah dia.

Selain itu, TNI juga sudah mengantisipasi pelanggaran di wilayah perbatasan dengan memperkuat alat pendeteksi di setiap perbatasan Indonesia dengan negara lain. (TribunNews.com).